Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tahun 2020 lalu menjadi tahun yang luar biasa akibat adanya pandemi COVID-19. Sebagai instrumen fiskal pemerintah, APBN tahun 2020 bekerja luar biasa keras dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN 2021 pun akan tetap melanjutkan fokus tahun 2020. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat mengawali Webinar Generasi Keren Peduli APBN yang diselenggarakan secara daring dalam rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, Senin (13/09).
"Rp744,77 triliun dianggarkan dalam APBN 2021, di antaranya untuk percepatan program vaksinasi, bantuan sosial, dukungan UMKM dan sektor usaha, serta program prioritas lainnya. APBN bukan milik Kementerian Keuangan atau pemerintah semata, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. APBN adalah uang kita, termasuk para generasi muda. Kita perlu bersama-sama mengetahui, memahami, dan mendukung APBN dalam membangkitkan ekonomi dan memulihkan negeri," ungkap Hadiyanto.
APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sesuai dengan tema Rakernas tahun ini yaitu Bangkitkan Ekonomi Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengawal pelaksanaan APBN dalam mengatasi dampak pandemi.
"Generasi muda adalah masa depan bangsa. Saya berharap generasi muda dapat selalu menjaga kobaran semangat, menggali kreativitas, serta memupuk rasa optimisme dan nasionalisme untuk terus berkontribusi aktif dalam bidang tugas masing-masing. Semoga webinar ini dapat membuka wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif generasi muda untuk ikut berkontribusi mengawal APBN. Bersama-sama kita menjaga uang kita, APBN kita, demi mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh," harap Dirjen Perbendaharaan.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb R. Wiwin Istanti menyatakan bahwa paparan para narasumber dalam webinar akan membuka wawasan sekaligus dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan kepedulian maupun partisipasi aktif generasi muda untuk ikut berkontribusi mengawal APBN. "Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pelecut semangat sobat muda untuk saling bersinergi dalam berjuang menghadapi dan menyelesaikan pandemi ini," sebutnya.
Webinar ini menghadirkan narasumber Inisiator Relawan Vaksin dan Gerakan Bakti Nusantara dr. Teguh Dwi Nugroho, M.Biomed., Sp.B., Co-inisiator Kemenkeu Mengajar dan Presiden Indonesia Mengglobal Dwinanda Ardhi Swasono, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKN STAN sekaligus peraih gelar Ph.D. melalui program LPDP Budi Waluyo, serta Direktur BLUD Dana Bergulir Kab. Tangerang Rizky Maria Puspita Girsang, dengan moderator Kasi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Operasional Direktorat APK Mauritz Cristianus Raharjo Meta. [LRN/SW]
Salah satu wujud nyata dari akuntabilitas tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara progresif, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga makin banyak mendapatkan opini WTP. Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 juga telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 September 2021. Di tengah tantangan pandemi, capaian positif kualitas pengelolaan keuangan daerah juga makin meningkat, sebanyak 486 dari 542 Pemda atau 89,7% mendapatkan opini WTP pada tahun 2020. Kemenkeu mendorong para Pengelola Keuangan Negara baik Pusat maupun Daerah untuk mengoptimalkan dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi agar ekonomi segera bangkit dan pulih.
Selain itu Dirjen Perbendaharaan yang juga didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Direktur Pelaksanaan Anggaran Sudarso, dan Direktur Sistem Perbendaharaan Agung Yulianta juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar pada kuartal II 2021 yang tumbuh 6,31%. Nilai tersebut masih di bawah persentase nasional. Karenanya, Dirjen Perbendaharaan mendorong agar jajaran Kanwil DJPb Provinsi Jabar lebih intensif lagi dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholders untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala, termasuk apa yang membuat penyerapan realisasi anggaran seperti DAK Fisik cukup rendah. Instrumen seperti dorongan target investasi dan dorongan permintaan domestik serta ekspor dapat digunakan. Dengan demikian, diharapkan pada kuartal III pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar bisa melampaui persentase nasional.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jabar Dedi Sopandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jabar telah melakukan langkah-langkah nyata agar Satuan Kerja dan Pemda dapat melakukan akselerasi realisasi belanja. Harapannya, upaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Provinsi Jabar. Kanwil DJPb Provinsi Jabar juga secara aktif mengawal pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Ditekankan oleh Dirjen Perbendaharaan, berbagai arahan terkait peran DJPb sebagai RCE harus dapat diimplementasikan secara lebih efektif. “Creating added value DJPb di daerah harus kita ukur, berbagai kegiatan dapat ter-capture dalam hasil-hasilnya yang nyata,” tambah Hadiyanto. Di Kalimantan misalnya, secara khusus Hadiyanto menyoroti perekonomian yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam. "Mungkin shifting terhadap renewable energy itu dapat menjadi tantangan tersendiri. Kita bisa memainkan peranan DJPb di situ,” sebutnya.
