Papua-Maluku, djpb.kemenkeu.go.id,- Kebutuhan pembangunan di daerah yang beragam sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing menjadikan peran DJPb sebagai unit Kemenkeu dengan sejumlah instansi vertikal di daerah perlu untuk terus membangun komunikasi dan sinergi. “Harus kita mulai membangun upaya-upaya untuk menyamakan kebutuhan konkret di daerah, sebab kita sangat mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” papar Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam arahannya pada Rapat Pimpinan DJPb Regional Maluku – Papua, Rabu (21/7).

“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana teman-teman di Kanwil melihat sesuatu yang kurang fix di daerahnya menjadi usulan konkret apa yang harus dilakukan di kantor pusat supaya program dan pelaksanaan APBN di daerah yang kita kendalikan bisa mencapai hasil yang efektif dan optimal. Jadi kita akan selalu hadir dalam banyak dimensi persoalan fiskal di daerah,” tambah Hadiyanto.

Sebagai upaya untuk mendorong kualitas dan peran Kanwil DJPb serta KPPN di daerah, Hadiyanto mendorong jajarannya untuk kreatif membangun sinergi dan networking dengan berbagai pihak di daerah.  “Saya memberikan keleluasaan penuh kepada Kakanwil untuk kreatif membangun sinergi, networking, dan kerja sama dengan mana saja. Namun saya harapkan kanwil juga tetap melakukan komunikasi antar kanwil untuk memastikan kesamaan kita dalam menyikapi berbagai kondisi di daerah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup beragam,” ungkapnya.

Kepada jajaran DJPb lingkup Kanwil DJPb Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang hadir secara daring bersama jajaran Kantor Pusat DJPb, Hadiyanto menjelaskan bahwa di lingkup kantor pusat, sinergi dan konsolidasi terus dilakukan bersama unit eselon I Kemenkeu lainnya. “Kantor pusat juga berupaya bagaimana integrated treasury supaya lebih efektif, seperti dalam konteks pembiayaan, investasi pemerintah, sinergi dan harmonisasi pembiayaan utang dengan pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran dengan bansos dan perlinsos. Jika di kantor pusat secara akurat memotret berbasis data dan di daerah berbasis fakta di lapangan, maka ini akan sangat bagus sekali untuk kita sinergikan.”

Dalam simpulan arahannya, Hadiyanto menyampaikan tentang pentingnya memberikan nilai tambah bagi keberadaan DJPb di daerah. “Kira-kira kita, Kanwil DJPb dan unit vertikal bisa memberikan nilai tambah apa terhadap pelaksanaan core function kita di daerah, khususnya bagi pemda setempat. Keberadaan kita di situ harus bisa memberikan nilai tambah yang penting bagi daerah,” pungkasnya. (dr/tap)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran, sebab tidak sedikit masyarakat yang telah terkena dampaknya, termasuk jajaran DJPb maupun keluarganya. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyapa seluruh pegawainya pagi ini dengan berbicara dari hati ke hati, mendengar kepiluan pegawai maupun keluarga pegawai yang terjangkit pandemi, serta mengambil hikmah dan optimisme untuk bangkit kedepan. Selain itu, Hadiyanto juga menyampaikan kepada jajarannya agar tetap optimis dapat melalui masa pandemi ini melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Tolong kepada seluruh jajaran, upaya keras yang telah kita lakukan bersama, untuk kita jaga pelaksanaannya di kantor masing-masing, termasuk komposisi WFO dan WFH. Ini penting dan juga merupakan pesan dari ibu Menteri,” pesan Hadiyanto pada acara Dialog Dirjen Perbendaharaan dengan Keluarga Besar DJPb Terdampak Covid-19, Jumat (16/7). “Kantor vertikal dengan tren daerah yang merah harus benar-benar ekstra menjaga prokes dengan lebih disiplin sehingga diharapkan kita juga mampu mengendalikan kondisi penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Hadiyanto juga mengingatkan agar tidak ragu untuk berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 di DJPb. “Lakukan komunikasi dengan Satgas Covid-19 di DJPb untuk menyampaikan hal-hal yang memerlukan tindak lanjut segera dari kita semua sehingga tidak ada yang terlambat. Esensinya jangan sampai terlambat. Begitu ada gejala atau indikasi, silakan lakukan tracing traking treatment, jangan menunda. Semuanya bisa kita tanggulangi dari semua aspek akomodasi,” ungkap Hadiyanto.

Berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan Covid-19 telah dilakukan oleh Satgas Covid-19 di lingkup DJPb, di antaranya telah disediakan akomodasi untuk pasien positif Covid-19, koordinasi pelaksanaan isolasi mandiri dan perawatan bagi pegawai yang positif Covid-19, serta koordinasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai termasuk keluarga pegawai.

Pada forum yang dimoderatori oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel tersebut, Dirjen Perbendaharaan berdialog dengan beberapa pegawai maupun keluarga besar DJPb yang terdampak Covid-19 dan disaksikan oleh segenap pegawai DJPb di seluruh Indonesia secara daring. Acara yang dikemas dengan syahdu tersebut menjadi simbol soliditas dan rasa kekeluargaan yang tinggi pada seluruh jajaran DJPb.

Pada dialog tersebut, Hadiyanto berpesan agar jajaran maupun keluarga DJPb saling berkomunikasi di masa pandemi ini sebagai bagian dari keluarga besar. “Kita semua adalah keluarga besar DJPb, jangan ragu jika ada yang terdampak Covid-19 apabila ada yang perlu disampaikan kepada kita. Sedapat mungkin tentu kita akan menyuport hal-hal yang bisa kita bantu,” pesan Hadiyanto. (dr/dk)

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 kepada DPR RI. “Dokumen ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/7).

LKPP Tahun 2020 yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut terdiri atas realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari target pendapatan pada APBN TA 2020. Selanjutnya, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari alokasi APBN TA 2020, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762,5 triliun.

Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp286,1 triliun atau tumbuh 12,3 persen dan diyakini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. “Berbagai hasil pembangunan dari belanja negara, secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai bidang,” ungkap Sri Mulyani dihadapan Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Berbagai hasil kinerja tersebut diantaranya pada bidang infrastruktur yang mampu menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi sepanjang 280,84 kilometer, pembangunan jalan baru sepanjang 280,18 kilometer, jembatan sepanjang 7.669,6 meter, rel kereta api sepanjang 452,3 kilometer, pemasangan jaringan gas sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan. Sedangkan padav bada bidang pendidikan, output yang dicapai yakni penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 16,18 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 845,36 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama bagi 8,72 juta siswa, subsidi kuota internet sebanyak 35,6 juta penerima melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6,7 juta penerima yang merupakan murid-murid madrasah melalui Kementerian Agama.

“Dalam bidang kesehatan, peranan APBN sangat nyata, selain kita melindungi 96,7 juta jiwa melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dibayarkan oleh pemerintah, pemerintah juga memberikan bantuan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) sebesar 53 juta jiwa, APBN juga memberikan insentif nakes pusat yang diberikan kepada 684 ribu nakes, dan membayar 183,9 ribu pasien Covid-19 yang dirawat dirumah sakit. Di bidang perlindungan sosial, APBN telah memberikan bantuan kepada 10 juta kelurga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, Bantuan Subsidi Gaji/Upah kepada 12,4 juta karyawan, 2 juta guru honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 619 ribu guru honorer di Kementerian Agama, dan Kartu Prakerja diberikan kepada 5,5 juta penerima serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga,” rinci Menkeu.

RUU P2 APBN tahun 2020 yang diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi tersebut didalamnya juga memuat pertanggungjawaban dari Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2020. Dijelaskan bahwa realisasi program PC-PEN Tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun, atau 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun. Program PC-PEN diprioritaskan untuk menjaga kesehatan dan menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha termasuk UMKM untuk bertahan. Program PEN klaster Perlindungan Sosial terealisasi sebesar Rp216,6 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun. “Demikian luas cakupan APBN di dalam melindungi seluruh segmen masyarakat Indonesia. APBN bekerja luar biasa keras dalam kondisi pandemi,” ungkap Menteri Keuangan.

Dalam pidatonya tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa LKPP Tahun 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dengan capaian ini diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Capain tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (ITW/TAP)