Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pendanaan lingkungan hidup menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan ini tidak hanya terkait ketersediaan namun juga ketepatan dan efektifitas penggunaan dana lingkungan hidup. Demikian disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off Meeting peran pendanaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)/Indonesian Environmental Fund (IEF) dalam mendukung program Kementerian/Lembaga di Jakarta, Senin (27/5).

Lanjutnya, dalam climate budget tagging, masih terdapat gap pendanaan dari total kebutuhan dananya. “Indonesia memerlukan pendanaan sebesar USD 247 miliar untuk periode 2018 s.d. 2030 sesuai dengan dokumen Second Biennial Update Report 2018. Merujuk pada data budget tagging beberapa tahun sebelum tahun 2020 dan kebutuhan pendanaan NDC, maka masih terdapat gap pendanaan sekitar 60-70% dari total kebutuhan dananya.” Ujar Hadiyanto dalam acara yang diselenggarakan secara hybrid tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Dirjen Perbendaharaan juga menerangkan bahwa melalui Kementerian Keuangan, pemerintah telah berupaya untuk melakukan identifikasi kegiatan/output pengendalian perubahan iklim sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dengan melakukan penandaan anggaran (budget tagging) sejak tahun 2016. “Penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan Kementerian Keuangan pada tahun 2019, pendanaan yang dialokasikan sebesar Rp. 97,66 triliun dan di tahun 2020 alokasi sebesar Rp. 77, 81 triliun,” ungkapnya

Berdasar laporan BNPB, antara tahun 2000-2016, rata-rata kerugian ekonomi langsung berupa rusaknya bangunan dan bukan bangunan yang diakibatkan bencana alam di Indonesia mencapai sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Sementara dari tahun 2017-2019, kerugian ekonomi akibat bencana berturut-turut diperkirakan sebesar Rp30 triliun, Rp100 triliun, dan Rp75 triliun. Untuk itulah, Dirjen Perbendaharaan menilai Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi dalam menanggulangi dampak negatif perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

“Sangat diperlukan transformasi pengelolaan dana lingkungan hidup dan peningkatan kerja sama dengan mitra pembangunan lainnya baik dari dalam negeri maupun dunia internasional, termasuk pengembangan inovasi kebijakan dan skema pendanaan yang dapat memobilisasi berbagai pendanaan baik dari dalam maupun internasional,” tegasnya.

Melalui kehadiran BPDLH/IEF yang Komite Pengarahnya berasal dari lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah memberikan kesempatan bagi sektor publik maupun privat untuk berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup, baik dalam bentuk kontribusi upaya (effort) maupun pendanaan. BPDLH mengkoordinasikan pendanaan-pendanaan terkait lingkungan hidup pada masing-masing Kementerian yang mana tidak akan mengurangi peran Kementerian anggota komite pengarah.

“IEF berperan sebagai trustee bagi pemilik dana. IEF juga memegang aspek legalitas dari pemilik dana yang diletakkan pada bank trustee/bank kustodian. Selanjutnya, IEF menyalurkan manfaat kepada penerima manfaat/beneficiaries sesuai mandat dari masing-masing pemilik dana, yang dalam hal ini adalah K/L yang bersangkutan. Perlu kami tegaskan kembali bahwa, kewenangan teknis tetap ada pada K/L Teknis sebagai pemilik program,” jelas Hadiyanto.

Laksmi Dhewanti selaku Kepala Sekretariat Komite Pengarah BPDLH pada kesempatan yang sama turut menyampaikan bahwa kegiatan ini menandakan bahwa proses atau tahapan yang sudah dilakukan sejak Oktober 2019 sudah selesai dan sudah siap untuk dieksekusi. Sehingga momen ini merupakan Kick Off babak baru, dimana masa peralihan atau masa persiapan untuk mengakselerasi kegiatan BPDLH sudah selesai, sehingga perlu aksi nyata segera. “Isu lingkungan hidup merupakan isu yang nyata dan harus disikapi dengan aksi yang nyata pula. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menunda karena banyak hal yang harus dilakukan segera untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan 10 Kementerian Negara/Lembaga terkait, jajaran komite dan direksi BPDLH/IEF, termasuk utusan dari world bank. [itw/dk]

Upaya penguatan pembiayaan APBN sebagai salah instrumen pendukung belanja negara yang disalurkan oleh DJPb terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penerbitan sukuk negara sejak tahun 2008. Komitmen tersebut dilakukan pemerintah selain sebagai manajemen kas dalam penguatan kapasitas APBN juga untuk pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

“Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengembangan Islamic Social Finance di Indonesia, salah satunya adalah melalui dukungan terhadap pengembangan wakaf produktif melalui pengembangan platform Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan oleh BWI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, pada kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali 14 Oktober 2018,” papar Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, dalam keynote speech acara Edukasi dan Sosialisasi CWLS Seri SWR002 secara daring pada Selasa (25/5).

CWLS dilakukan dengan memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menginvestasikan uangnya pada instrument investasi yang aman dan produktif melalui Sukuk Negara. CWLS di desain sebagai instrumen yang mendukung untuk pengembangan wakaf produktif, melalui pemanfaatan hasil investasi dana wakaf uang tersebut untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial.

Didyk menyampaikan bahwa peran sukuk negara telah menjadi sangat signifikan, di antaranya untuk pengembangan berbagai proyek pemerintah. “Penerbitan Project Based Sukuk (PBS) untuk secara langsung mendanai pengembangan proyek Pemerintah (earmarked) sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan di sektor riil. Total pembiayaan proyek SBSN tahun 2013-2021 mencapai Rp 145,84 triliun dengan total 3.447 proyek di 12 K/L dan tersebar di 34 provinsi. Untuk alokasi proyek SBSN pada tahun 2021 adalah sebesar Rp27,57 triliun untuk 847 proyek,” terang Didyk.

Sukuk merupakan bagian dari manajemen kas pemerintah yang diluncurkan dengan harapan agar masyarakat dapat berkontribusi aktif untuk membangun negeri, menjadikan bangsa yang berdikari sebab dana bersumber dari anak bangsa sendiri.

“Besar harapannya ke depan bahwa instrumen CWLS Ritel ini akan terus berkembang dan mendapat sambutan dari para calon Wakif, sehingga masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya secara optimal,” jelas Didyk. (dr/aaw)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan telah diukur secara berkala sejak tahun 2013 melalui survei Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN). Pada survei tersebut, nilai MOFIN DJPb selalu menjadi yang tertinggi di Kemenkeu dan selalu bernilai sehat (elite) sejak tahun 2014. Pada tahun 2021 ini, DJPb kembali dihadapkan pada tantangan semakin besar seiring dengan penyaluran anggaran PC-PEN yang harus dikawal mencapai Rp699,43 triliun. Komitmen DJPb untuk kembali pertahankan predikat organisasi sehat pada MOFIN 2021 menjadi tanda bahwa organisasi akan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik.

“Pada tahun lalu, nilai MOFIN DJPb meraih nilai tertinggi di antara unit Eselon I di Kemenkeu. Saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu semua Insan Perbendaharaan sebab hal ini membuktikan bahwa DJPb termasuk dalam organisasi yang sehat (elite),” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam pembukaan Sosialisasi Survei MOFIN DJPb tahun 2021 pada Senin (17/5).

Survei MOFIN di Kementerian Keuangan bukanlah hal yang baru, tapi senantiasa diperbarui. Metode, alat ukur, dan instrumen yang digunakan senantiasa dipertajam dan dievaluasi kembali, sehingga menghasilkan alat ukur yang valid dan reliable, serta menciptakan pengendalian mutu yang ketat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. “Maka tidak heran apabila nilai atau skor MOFIN tidak bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Tapi jika dibandingkan dalam periode pengukuran yang sama, saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu semua Insan Perbendaharaan yang selalu meraih nilai tertinggi MOFIN dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan, sejak tahun 2013 sampai dengan 2019,” tambah Hadiyanto.

Survei MOFIN tahun 2021 ini yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, Hadiyanto mengajak kepada segenap jajaran untuk tetap berkomitmen menjaga agar DJPb menjadi organisasi yang sehat. “Saya minta agar para pimpinan melakukan dialog dengan jajarannya, untuk memberikan pemahaman yang utuh atas seluruh kebijakan DJPb dalam mendukung upaya mencapai tingkat kesehatan organisasi yang Elite,” pesan Hadiyanto.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, turut menyampaikan pentingnya peran dari kesehatan organisasi. “Kesehatan organisasi penting untuk menyelaraskan secara internal, bagaimana mengeksekusi kebijakan yang menjadi amanah organisasi serta mampu untuk memperbarui kapasitas organisasi dengan lebih cepat,” ungkap Didyk.

Acara sosialisasi Survei MOFIN DJPb tahun 2021 diselenggarakan secara daring dan dihadiri oleh segenap jajaran pimpinan dan pejabat DJPb. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan survei MOFIN tahun 2021 ini dapat berjalan lancar sampai dengan 30 Mei 2021. Kesuksesan Kemenkeu dalam melaksanakan penilaian kesehatan organisasi pada tahun sebelumnya telah menjadi benchmark K/L dan Lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang pernah melakukan studi banding ke Kementerian Keuangan. [dr/tap]