Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk yang kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna, Selasa (22/06).
WTP merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan. BPK sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna pada kesempatan tersebut berpendapat bahwa LKPP Tahun 2020 yang disajikan Pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material, yang dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan. Oleh karena itu, BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 layak untuk memperoleh opini WTP.

"LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan tata akuntansi pemerintah sehingga opininya adalah WTP. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 dilaporkan pemerintah dalam LKPP. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada pemeriksaan LKPP tahun 2020 BPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara," ungkap Agung.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 juga meliputi pemeriksaan intensif terkait Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp695,20 triliun. Sebelumnya, BPK telah melakukan audit universe atas Program PC-PEN pada Tahun 2020, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atas pelaporan PC-PEN dalam LKPP Tahun 2020. Pelaporan PC-PEN dalam LKPP dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 13 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana disahkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.

Opini WTP atas LKPP menjadi bukti bahwa keuangan negara telah dikelola secara profesional, pruden, transparan dan akuntabel meski di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang penuh tantangan. Ini merupakan perwujudan nyata dari semangat untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawabannya.

Pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan peran APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional.
Terdapat peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP. Dari 86 LKKL, dua LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, dan tidak ada lagi LKKL yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer. Tahun sebelumnya, terdapat tiga LKKL belum memperoleh opini WTP (2 WDP dan 1 TMP) dan ketiganya berhasil memperbaiki kualitas LKKL-nya dan memperoleh Opini WTP tahun ini. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 juga berhasil memperoleh opini WTP dari BPK, kelima kalinya berturut-turut atau sejak LKBUN Tahun 2016.

Padang, Jambi,djpb.kemenkeu.go.id,-  Badan Layanan Umum (BLU) turut berperan penting di tengah kondisi pandemi melalui layanan yang dijalankan. Selain itu, BLU juga berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua peran ini membuat BLU ikut serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"BLU memiliki peran penting meredam krisis. Pada sektor kesehatan, BLU merawat 32% dari total pasien Covid-19. Pada sektor sosial ekonomi, BLU memberikan beasiswa pada 108 ribu masyarakat tidak mampu, relaksasi tarif pendidikan, dan bantuan pulsa. Pada sektor dukungan usaha, BLU berkontribusi pada relaksasi dan subsidi bunga, perluasan akses pembiayaan, dan relaksasi pembayaran utang bagi ultra mikro, UMKM, nelayan, petani dan korporasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga memfasilitasi penggunaan anggaran dari dana yang dikelola BLU melalui optimalisasi saldo kas, penarikan idle cash, dan transfer kas," jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat membuka Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang diselenggarakan secara daring, Kamis (17/06).

Pada tahun 2020 kontribusi PNBP BLU terhadap PNBP nasional adalah sebesar 20,47%. Dalam lima tahun terakhir, BLU secara konsisten telah berkontribusi pada PNBP nasional rata-rata sebesar 15,42% per tahun. Kontribusi BLU tersebut tidak terlepas dari kinerja positif pertumbuhan pendapatan BLU periode 2016-2020 yang rata-rata tumbuh sebesar 15,7%, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan PNBP nasional yang sebesar 7,1% per tahunnya.

"Saya yakin BLU memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. BLU-BLUD sebagai agen pemerintah perlu memberikan layanan yang afforfable, available, dan sustainable. BLU-BLUD diharapkan menjadi pionir reformasi pelayanan publik yang memiliki karakter modern, customer dan outcome oriented, serta mampu menciptakan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Hadiyanto dalam kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Kanwil dan pegawai Ditjen Perbendaharaan, para pimpinan dan perwakilan dari Pemda, BLU, dan BLUD se-Sumatera ini.

Mengutip arahan Menteri Keuangan, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Ari Wahyuni menyebutkan bahwa BLU diharapkan meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kita harus memastikan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan makro 2021 dalam percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU, tetap tata kelola harus dikawal," ungkap Ari.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memahami strategi BLU-BLUD mempertahankan kinerjanya. Adapun Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho bertindak selaku moderator. Wakil Rektor IV Universitas Andalas Hefrizal Handra pada kesempatan tersebut menyampaikan strategi beradaptasi sebagai BLU pendidikan di tengah kondisi pandemi, sedangkan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dr. Rita Rogayah memaparkan tantangan dan solusi BLU kesehatan sebagai leading sector penanganan pandemi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kebutuhan informasi tentang pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang meningkat dari masyarakat dan stakeholder menuntut ketersediaan Contact Center yang dapat langsung memberikan tanggapan dan jawaban. Di sisi lain, informasi kebijakan dan prosedur tentang pembiayaan UMi perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meresmikan layanan Contact Center SalamPIP.

“Kunci sukses pelayanan adalah kualitas dan kecepatan. Salam PIP saya harapkan mampu menjadi media percepatan layanan sekaligus media pemetaan permasalahan untuk memberikan peningkatan kualitas layanan,” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam acara Grand Launching SalamPIP pada Kamis (17/6).

Jika sebelumnya pertanyaan, usulan, dan pengaduan mengenai teknis pembiayaan UMi disampaikan melalui Contact Center HaiDJPb dan akan diteruskan kepada BLU PIP melalui Direktorat SMI, maka dengan adanya SalamPIP diharapkan respon terhadap kebutuhan informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan bisa dipenuhi dengan lebih cepat karena langsung dilakukan oleh BLU PIP. “Dengan demikian layanan publik yang diberikan oleh BLU PIP kepada masyarakat sebagai implementasi dari mandat dan peran strategis BLU PIP dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal,” tambah Hadiyanto.

Dalam pengembangannya, BLU PIP bersinergi dan berkoordinasi dengan Direktorat SITP selaku pengelola HaiDJPb. “Dalam membangun SalamPIP, kami melakukan bencmarking dengan Contact Center yang dimiliki DJPb yaitu HaiDJPb. Kami mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Perbendaharaan dan Direktur SITP yang telah memberikan fasilitas dan dukungan agar kesuksesan HaiDJPb dapat kami replikasi untuk SalamPIP,” jelas Direktur Utama PIP, Ririn Kadariyah pada kesempatan yang sama.

Oleh karenanya, Hadiyanto menyampaikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai bentuk keseriusan BLU PIP untuk membuka diri, lebih mendengar, dan melayani semua masyarakat. “Mari kita dukung penyebarluasan informasi mengenai Contact Center SalamPIP kepada masyarakat serta memanfaatkan semaksimal mungkin,” pesan Hadiyanto.

Contact Center SalamPIP dapat diakses melalui situs salam-pip.kemenkeu.go.id. Seluruh elemen masyarakat dapat memberikan pertanyaan, masukan, dan pengaduan terkait pembiayaan UMi melalui fasilitas tersebut.

Dalam Grand Launching SalamPIP juga dilaksanakan webinar Inovasi Layanan Publik bagi UMKM dengan narasumber Direktur SMI, Ludiro, Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Hamim Pou, dan Kepala UKM Center FEB-UI, Zakir Machmud. Rangkaian acara tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran DJPb, BLU PIP, dan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. (dr/aaw)