Palembang, djpb.kemenkeu.gi.id,- Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan berupa pinjaman PEN daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam Webinar Pinjaman Daerah sebagai Strategi Peningkatan Infrastruktur di Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (14/06).

"Tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan pinjaman PEN daerah sebesar Rp15 triliun, dari APBN sebesar Rp10 triliun dan PT SMI Rp5 triliun. Pinjaman PEN daerah diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi daerah dan penciptaan tenaga kerja lokal. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi yang baik, Kemenkeu dalam hal ini DJPK selaku regulator, DJPb selaku representasi Kemenkeu dengan Kanwil yang tersebar di seluruh provinsi, serta PT SMI selaku special mission vehicle Kemenkeu," terang Hadiyanto.

"Kanwil dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyusun usulan kebutuhan pembiayaan, membantu memetakan potensi pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai pinjaman daerah dari PEN ini. Saat ini DJPb tengah membahas rencana Kajian Peluang Investasi Daerah yang akan terintegrasi dalam Kajian Fiskal Regional, yang diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai korelasi dan pengaruh APBN, APBD, dan transfer ke daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah serta keunggulan dan potensi daerah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Semoga pinjaman ini dapat dikelola secara pruden, hati-hati, dengan tata kelola yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi," harapnya.

Dalam webinar ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana bertindak selaku moderator.

"Pinjaman daerah adalah transaksi yang mengakibatkan daerah mendapatkan sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang. Pinjaman daerah juga merupakan alternatif sumber untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," sebut Lydia.

Lewat paparannya, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan tujuan dan progress pemanfaatan pinjaman daerah, yaitu untuk infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah di tengah keterbatasan APBD. Adapun Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK Bhimantara Widyajala menggarisbawahi aturan dan mekanisme dalam pelaksanaan pinjaman daerah, dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengungkapkan fungsi katalis PT SMI menghubungkan pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dasar pengelolaan kas negara telah diimplementasikan secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian, pemerintah tidak berhenti untuk meningkatkan fungsi pengelolaan kas negara. “Peningkatan lebih lanjut masih terus diperlukan. Misalnya, ketika sebagian besar saldo kas pemerintah telah dikonsolidasikan dalam Treasury Single Account (TSA), masih terdapat beberapa saldo yang tersisa yang harus ditinjau kembali dan memerlukan kebijakan lebih lanjut untuk dikonsolidasikan ke dalam TSA,” ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, dalam kegiatan Treasury Sharing Session (TSS) dengan Filipina pada Jumat (11/6).

TSA merupakan landasan utama dalam pengelolaan kas karena menyatukan seluruh kas pemerintah agar dapat digunakan dalam pengelolaan kas dan pengeluaran secara optimal. Filipina menerapkan aturan yang ketat dalam pembukaan rekening baru dan penutupan rekening yang tidak diperlukan seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi, interest rate TSA di Bank Sentral Filipina lebih tinggi daripada deposit interest rates di Bank Umum, meskipun Bank Sentral mereka juga Independen. Dalam pengelolaan digitalisasi treasury, Filipina menitikberatkan pengawasan pada arus masuk dan keluar TSA, selisih pendapatan negara, dan klasifikasi pengeluaran menurut jenis sumber dananya.

Di samping itu, dalam pengelolaan investasi dan utang,  Filipina menerapkan pembiayaan bond sinking fund di mana sebagian surplus realisasi anggaran (SiLPA) pada tahun berjalan digunakan untuk membayar utang pemerintah dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina.

DJPb kembali menyelenggarakan Treasury Sharing Session (TSS) dengan tema “Praktik Manajemen Kas dan Manajemen Perbendaharaan di Filipina" bersama Bureau of the Treasury of the Philippines (BTr) dengan narasumber Mr. Eduardo Anthony G. Mariño III, Direktur Pelayanan Pengelolaan Aset dari Biro Perbendaharaan Filipina. Acara ini merupakan rangkaian ketiga atas TSS tahun 2021 setelah sebelumnya DJPb menyelenggarakan TSS dengan Prancis dan Vietnam.

Melalui TSS dengan BTr, Indikator Kinerja Utama Filipina dapat dibagikan sebagai bentuk masukan dalam perbaikan Pengelolaan Kas Negara Indonesia. “Indikator yang dapat digunakan sebagai masukan antara lain praktik manajemen kas dan manajemen perbendaharaan dengan menekankan praktek TSA, pengelolaan investasi/kas, pengelolaan kas dan utang, proyeksi arus kas, dan koordinasi Bank Sentral dengan digitalisasi treasury di Filipina,” jelas Faisal.

TSS merupakan kegiatan kerja sama pertukaran informasi dan pengetahuan antar negara dengan tujuan untuk penyusunan Kajian Modern Treasury sehingga dapat diaplikasikan pada negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ASEAN untuk meningkatkan pengelolaan kas negara. Selanjutnya, dalam rangkaian terakhir TSS, DJPb berencana mengadakan kembali TSS dengan negara Amerika Serikat.

(Kontributor Direktorat PKN: Faisal Zulmy)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Integritas merupakan nilai pertama Kementerian Keuangan yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat ditawar-tawar. Ditjen Perbendaharaan telah membuktikan bahwa integritas sebagian besar insan perbendaharaan sudah mengakar, tidak diragukan lagi. Salah satunya dibuktikan lewat Survei Persepsi Integritas 2020 yang lalu, DJPb meraih nilai tertinggi di Kementerian Keuangan yaitu 94,76. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel saat memberikan keynote speech dalam kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kepatuhan Internal (Rakor UKI) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid daring dan luring di Jakarta, Rabu (09/06).

"Meskipun demikian, tantangan selalu ada. Aktualisasi, interpretasi terhadap integritas juga selalu berkembang. Untuk menjaga integritas ini kita punya Three Lines of Defense, ini harus terus kita efektifkan. Unit, sistem, SOP, proses bisnis kita harus tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran, baik kode etik maupun yang sifatnya fraud atau melanggar integritas. Kedua adalah unit kepatuhan internal yang memastikan sistem diawasi, dikendalikan, dimitigasi, dan bisa merespons dengan early warning system ataupun tindakan-tindakan yang memastikan kita kembali ke jalur integritas. Yang terakhir dari sisi pengendalian aparat pemeriksa internal. Tolong integritas kita jaga terutama sebagai pengelola UKI," pesan Didyk dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, juga para pejabat eselon III dan IV DJPb khususnya yang bertugas memimpin unit Kepatuhan Internal pada kantor masing-masing.

Hal lain yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah membangun zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai perwujudan pengakuan dari pihak lain dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian dari Kementerian Keuangan yang terdepan membangun zona integritas. Kita sudah punya 20 unit kerja yang meraih WBBM dan 149 WBK dari tim penilaian nasional Kemenpan-RB mulai dari 2013-2020. Tahun ini kita  mengikutsertakan 103 lagi, 49 unit WBK dan 54 unit WBBM. Kita punya kewajiban untuk menyukseskan dan memastikan unit-unit tadi bisa diakui memenuhi seluruh indikator. Ini tantangan kita, kita akan kerja keras bersama untuk memastikan predikat ini bisa kita capai semaksimal mungkin," tegas Didyk.

Selain itu, Didyk juga menekankan perlunya inovasi, misalnya untuk membuat laporan yang lebih simpel. Kegiatan Rakor UKI diselenggarakan pada tanggal 9 s.d. 10 Juni 2021 untuk Batch I dan 16 s.d. 17 Juni 2021 untuk Batch 2 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi peserta yang hadir secara luring. Dalam kegiatan yang mengambil tema "Menguatkan Integritas, Mewujudkan DJPb HAnDAL" ini, peserta menerima materi dan berdiskusi mengenai sejumlah topik seperti Zona Integritas WBK/WBBM, Survei Persepsi Integritas, dan pengaduan. [lrn/tap]