Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas. Oleh karenanya, pemerintah melakukan langkah luar biasa dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi landasan dalam menangani dan mengendalikan penularan Covid-19, melindungi keselamatan rakyat, serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden RI dalam penyampaian pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (07/09).

"Langkah luar biasa pemerintah terutama dilakukan dengan menggunakan instrumen APBN yang harus bekerja luar biasa berat. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dirancang sangat cepat untuk menghadapi ancaman Covid-19 yang begitu tiba-tiba. Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi 2,07% dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19," jelas Menkeu.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, DPR menyatakan menyetujui RUU P2 APBN untuk dapat disahkan dalam undang-undang.

Menkeu juga menyebutkan bahwa realisasi program PC-PEN Tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun, atau 82,83% dari alokasi Rp695,2 triliun, meliputi klaster Perlindungan Sosial Rp216,6 triliun, klaster dukungan UMKM Rp112,3 triliun, klaster sektoral K/L dan pemda Rp65,2 triliun, klaster kesehatan Rp62,7 triliun, klaster pembiayaan korporasi Rp60,7 triliun, dan klaster insentif usaha Rp58,4 triliun.

"Sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan, program PC-PEN melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP dan bahkan konsultasi dengan BPK, agar dalam suasana krisis dan kegentingan yang memerlukan langkah cepat dan luar biasa, tata kelola dan akuntabilitas serta transparansi tetap dijaga secara baik," ungkap Menkeu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam situasi yang luar biasa.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan proses dan hasil rapat Banggar. Salah satu catatan yang disampaikannya adalah agar pemerintah meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang berorientasi pada output, outcome, dan result untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [LRN/TAP/FIS]

Jakarta, djpb.kemekeu.go.id,- KPPN Denpasar mewakili Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Keuangan 2021. Dalam sesi penilaian lomba tersebut, Dirjen Perbendaharan, Hadiyanto, turut hadir memberikan dukungan kepada jajaran KPPN Denpasar.

“Dengan segala prestasi dan pencapaian yang telah diraih, serta kebijakan dan inovasi responsif gender yang telah diimplementasikan kepada mitra kerja, saya sangat yakin bahwa KPPN Denpasar adalah representasi terbaik dari Ditjen Perbendaharaan dan layak menjadi juara dalam lomba implementasi Pengarusutamaan Gender tingkat Kementerian Keuangan,” ungkap Hadiyanto pada acara penilaian lomba PUG KPPN Denpasar, Senin (6/9).

Praktik yang baik dalam implementasi PUG dan berbagai kegiatan yang secara konsisten menyosialisasikan PUG kepada mitra kerja tidak kemudian menyurutkan kinerja pada KPPN Denpasar namun justru menjadikan prestasi meraih berbagai capaian strategis.

“Berdasarkan kinerjanya, KPPN Denpasar menjadi KPPN penyalur dana desa tercepat di semester 1 tahun 2021, peringkat kedua kinerja pelaksanaan APBN serta menjadi KPPN pengelola media sosial terbaik tahun 2020. KPPN Denpasar juga telah menerapkan mutu layanan berstandar ISO 9001 tahun 2015 dan telah ditetapkan sebagai kantor WBBK sejak tahun 2019 sehingga saat ini menunggu penilaian untuk meningkat menjadi kantor berpredikat WBBM,” tambah Hadiyanto.

Leadership dan teamwork yang solid serta keterlibatan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan dalam mencapai tujuan KPPN menjadi akselerator pencapaian prestasi KPPN Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto, turut mengungkapkan pentingnya woman leadership yang dilakukan oleh Kepala KPPN Denpasar, Sri Martini.

“Woman leadership, peran penting Kepala KPPN Denpasar sangat luar biasa dalam mendorong pegawainya sehingga mempunyai motivasi dan keinginan untuk lebih maju dan menjadi pimpinan di organisasi kementerian keuangan,” ungkap Tri Budhianto.

Acara penilaian lomba PUG KPPN Denpasar dilakukan secara daring dengan lima dewan juri yang diketuai Chalimah Pujihastuti dan disaksikan oleh tim pendamping dari Kantor Pusat dan Kanwil DJPb Provinsi Bali. Kepala KPPN Denpasar, Sri Martini menyampaikan paparannya terkait implementasi PUG di KPPN Denpasar.

Melalui kegiatan lomba ini, diharapkan dapat terus digali inovasi kebijakan maupun layanan yang responsif gender oleh seluruh satuan kerja yang tidak hanya berguna bagi pegawai namun juga dapat memenuhi harapan para stakeholders sekaligus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lomba PUG ini mengusung tema “Inovasi Responsif Gender, Solusi Bangkit dari Pandemi”. KPPN Denpasar menjadi peserta bersama dengan satuan kerja kantor vertikal lingkup Kemenkeu lainnya yaitu KPP Pratama Tangerang Barat, KPPBC TMP Ngurah Rai, KPKNL Ternate, dan BDK Makassar. (dr/dka)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kesiapan usaha ultramikro untuk meningkatkan kapasitas usahanya terutama di tengah pandemi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah agar kontribusi produk-produk usaha ultramikro terus mengangkat perekonomian nasional. Berbagai tantangan baik permodalan, pendampingan usaha, maupun pemasaran diharapkan mampu diatasi oleh usaha ultramikro, termasuk melalui peran Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), dengan mendorong pemanfaatan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal tersebut disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro dalam keynote speech-nya pada pembukaan media gathering dalam rangka launching program "Bersama Sahabat - UMi Bangkit" secara daring (1/9).

“Sejalan dengan program bangga buatan Indonesia, ke depan kita mengharapkan berbagai tantangan yang dihadapi usaha ultramikro di Indonesia dapat diatasi, di antaranya melalui program pembiayaan UMi yang hadir untuk mempermudah akses permodalan serta pendampingan pemasaran, maupun penyediaan berbagai fasilitas bagi usaha ultramikro,” ungkap Ludiro.

BLU PIP menginisiasi kampanye “Bersama Sahabat - UMi Bangkit” yang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021. Melalui kampanye ini, dibentuk suatu ekosistem UMi yang menyinergikan beberapa kegiatan untuk lebih memperkuat dukungan bagi para pelaku usaha ultramikro. Rangkaian kampanye di antaranya adalah lelang online produk yang memanfaatkan pembiayaan UMi bekerja sama dengan DJKN, bekerja sama dengan lembaga inkubasi bisnis untuk meningkatkan diversifikasi pemasaran dan usaha, penyediaan lokasi usaha bagi debitur UMi sekaligus sebagai tempat edukasi pembiayaan UMi, serta membuat Kampung UMi yang bertujuan sebagai penyediaan dukungan pemasaran bagi debitur UMi yang terklaster di suatu wilayah.

"Berbagai program dalam kampanye ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi bagi pelaku usaha ultramikro yang belum mengenal BLU PIP dan pembiayaan UMi. Debitur yang sudah memanfaatkan pembiayaan UMi diharapkan semakin sehat dan naik kelas usahanya," harap Direktur Utama BLU PIP Ririn Kadariyah.

Pada acara media gathering yang mengundang awak media nasional dalam rangka launching program "Bersama Sahabat - UMi Bangkit" ini Direktur Sistem Manajemen Investasi didampingi oleh Direktur Utama BLU PIP Ririn Kadariyah dan jajaran Direktur BLU PIP. PIP mengelola penyaluran pembiayaan UMi untuk menjangkau pelaku usaha ultramikro yang membutuhkan akses permodalan dengan plafon maksimal Rp20 juta. Dengan filosofi ‘empowering and enhancing’, para pelaku usaha ultramikro selain mendapatkan fasilitas pembiayaan juga memperoleh pendampingan sehingga diharapkan bisa membantu keberlanjutan usaha serta meningkatkan skala usahanya. Pada masa pandemi ini, usaha ultramikro yang sebagian besar merupakan sektor informal tentu sangat terdampak. Oleh karena itu Pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah dukungan bagi para pelaku usaha ultramikro. [DK]