materi sosialisasi klik disini

KLIK DISINI UNTUK MENDAPATKAN MODUL

Kepala KPPN Palembang melalui Surat Nomor S-1830/WPB.07/KP.01/2018 tanggal 2 Juli 2018 menyampaikan kepada satuan kerja pengelola DAK dan dana desa untuk menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT)/Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT)

Klik di sini untuk mengunduh surat dimaksud

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4791/PB/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 mengenai Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, Output dan Lokasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Pengeluaran,

dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan penggabungan beberapa kode kegiatan, output dan lokasi dalam penerbitan SPM, GUP, SPM PTUP dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran.
2. Adapun tujuan penggabungan kode tersebut adalah sebagai berikut:
3. Mengurangi jumlah SPM yang diajukan oleh Satker ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ; dan
4. Simplifikasi format SPM dalam rangka mendorong efisiensi proses bisnis pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja
5. Untuk Mendukung pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan tersebut, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi SAS, untuk itu Satker wajib telah menggunakan update Versi 18.04 Pukul. 14.00 WIB
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud, dilaksanakan secara efektif mulai SPM yang ditandatangani PP-SPM per tanggal 2 Juli 2018.

Klik disini untuk unduh surat

 Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan IKPA sebagai ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan hal ini di perjelas melalui surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-4547/PB.2/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Kepala KPPN palembang Nomor S- 1412/WPB.07/KP.014/2018 tanggal 21 juni 2018 hal Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), surat tersebut digunakan sebagai pedoman satuan kerja dalam melakukan pencairan APBN TA. 2018.

Klik disini untuk mengunduh surat diatas

Unduh Klik Disini

Unduh Klik disini

• Klik untuk mengunduh Juknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji/Penghasilan Ketigabelas Tahun 2018