Oleh : Pijar Lintang Alit (Pejabat Fungsional KPPN Palopo)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen yang memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional dalam rangka mencapai target serta tujuan dalam pembangunan nasional. Peran APBN itu berkaitan dengan fungsi yang terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam perumusannya, APBN harus memperhatikan ketiga fungsi tersebut agar realisasi APBN tersebut dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Sebagai Wujud Komitmen KPPN Palopo untuk menjaga Integritas, acara Penyerahan DIPA TA 2023, kamis (8/12/2022) juga dirangkaikan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Penyematan Simbolis PIN Anti Korupsi dilakukan oleh Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud kepada perwakilan satuan kerja yang ditunjuk. Kepala KPPN Palopo menyampaikan bahwa Pelayanan yang KPPN berikan kepada Stkeholders semuanya tanpa biaya alias Gratis.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik serta penguatan sinergi Kemenkeu Satu di wilayah Luwu Raya, KPPN Palopo secara bersama-sama dengan KPP Pratama Palopo, KPKNL Palopo, dan KPPBC Malili mengadakan kegiatan Kemenkeu-Satu Goes to Campus di IAIN Palopo pada tanggal 22 September 2022 yang lalu.

Kegiatan tersebut merupakan upaya pengenalan APBN dan tusi strategis masing-masing unit kerja Kemenkeu kepada para stakeholders termasuk dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo. Pada kesempatan yang sama, setiap unit kerja menyampaikan rilis kinerja APBN sd Agustus 2022 sesuai dengan tusi masing-masing. KPPN Palopo menyampaikan kinerja belanja APBN/APBD dan pembiayaan UMKM, KPP Palopo menyampaikan kinerja pendapatan pajak, KPKNL Palopo menyampaikan capaian pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta KPPBC menyampaikan kinerja ekspor dan pemberantasan rokok ilegal.

Korupsi merupakan persoalan, permasalahan,dan  penyakit yang harus terus-menerus dilawan. Tidak hanya di Indonesia, dunia pun mendeklarasikan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman yang terbesar dalam upaya untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara, bahkan menjadi penghalang yang sangat signifikan dalam menciptakan kemakmuran yang adil. Deklarasi perang terhadap korupsi juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan untuk terus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (13/12).

Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Acara penyerahan dilaksanakan di Aula KPPN Palopo, Kamis (8/12/2022). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala satuan Kerja Lingkup KPPN Palopo. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Menyampaikan bahwa DIPA tahun 2023 merupakan Dokumen Anggaran yang di berikan kepada Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan program pembangunan yang ada didaerahnya. Beliau juga mengapresiasi kepada Satuan Kerja yang Kinerja Pelaksanaan Anggarannnya di tahun 2022 yang bernilai sangat baik, hal ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi antara satuan kerja dengan KPPN Palopo yang terjalin dengan lancar.  Kepala KPPN Palopo juga berharap agar kerjasama dapat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan anggaran di satuan kerja dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga mempunyai dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan suatu tugas mandatory kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang dibebankan kepada seluruh KPPN di daerah, termasuk KPPN Palopo. Penugasan tersebut sebagai upaya penguatan KPPN dalam pelaksanaan special mission pemberdayaan UMKM.