Penulis : Pijar Lintang Alit (Pejabat Fungsional KPPN Palopo)

Pandemi covid-19 telah melanda Indonesia selama 2 tahun. Dampak dari pandemi tersebut menjangkau ke seluruh aspek, tak terkecuali aspek perekonomian. Pembatasan kegiatan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran virus covid-19 sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,17 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut menegaskan bahwa seluruh aspek perekonomian, baik dari sektor mikro hingga makro, terkena dampak dari pandemi covid-19.

Sampai dengan pertengahan bulan Maret 2022, KPPN Palopo telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 10,6 Milyar pada 2 Kabupaten yaitu Luwu dan Luwu Utara. Dana Desa yang telah disalurkan tersebut terdiri dari alokasi Non BLT sebesar Rp 7,7 Milyar dan BLT Desa sebesar Rp 2,8 Milyar. Untuk Kabupaten Luwu Dana Desa yang tersalur sebesar Rp. 785 Juta  sedangkan Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 9,8 Milyar.

Penulis Ikhwan Mahmud, SE, MSE, Kepala KPPN Palopo

DANA Desa atau disingkat DD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan pengejawantahan salah satu Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun dari pinggiran.

Realisasi Anggaran pada KPPN Palopo sampai dengan Bulan Maret TA. 2022 sebesar Rp.260.771.591.818,- dengan persentase sebesar 13,65% dari Pagu anggaran sebesar Rp.1.910.454.996.000,-.

PALOPO — KPPN Palopo menggelar sosialisasi Akselerasi Transformasi Ekonomi menuju Era Digital, yang diinisiasi BRI Cabang Palopo bekerjasama dengan KPPN Palopo, Kamis 16 September 2021, di Aula KPPN Palopo.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 Bendahara Pengeluaran tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. ”Tujuan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada satker mitra kerja mengenai perkembangan transformasi digital sektor perbankan. Pemerintah pun telah mengantisipasi dinamisnya perkembangan digitalisasi, salah satunya melalui penerapan Digital Payment-Marketplace atau disingkat Digipay,” ujar Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud.