Penulis : Pijar Lintang Alit (Pejabat Fungsional KPPN Palopo)

Definisi Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Modernisasi pengelolaan keuangan negara terus bergulir. Terkini pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) melahirkan sistem Digital Payment-Marketplace atau disingkat Digipay.

Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari KPPN Palopo, yang dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II ke beberapa satuan kerja yang berada di Kabupaten Luwu.

Masyarakat awam sudah sangat familiar dengan hadirnya berbagai marketplace atau pasar daring. Dengan bekal HP/gawai saja, transaksi secara lancar dari berbagai penjuru nusantara/internasional dapat diselesaikan.
***

Beberapa marketplace besar antara lain Tokopedia, Bukalapak, Shopee, telah menjadi bagian keseharian dan gaya hidup masyarakat. Sebuah disrupsi teknologi yang luar biasa, dan melahirkan dampak besar (plus minus) dalam perekonomian.

PALOPO — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN merupakan alat kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Di tengah hadirnya pandemi Covid-19, peran APBN sebagai instrumen countercyclical menjadi lebih vital bagi penggerak pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mendorong agar para satuan kerja (satker) pengelola dana APBN dapat segera melaksanakan berbagai kegiatan serta merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan dalam DIPA.