Sebagai wujud sinergi Kemenkeu Satu dalam publikasi APBN maka KPPN Pelaihari dan KP2KP Pelaihari menyelenggarakan acara Press Realease APBN Edisi Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud  untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan APBN secara regional sekaligus  mengedukasi masyarakat  untuk bersama - sama mengawal keuangan negara. 

Acara Press Realease APBN Edisi Oktober 2022 diselenggarakan pada hari Senin,  21 November 2022, secara daring melalui media Zoom Meeting  dengan diikuti oleh seluruh  pegawai KPPN Pelaihari,  satuan kerja mitra KPPN Pelaihari, dan SKPD Kabupaten Tanah Laut. Bertindak selaku pemateri dalam press realese APBN Edisi Oktober 2022  adalah Ibu Rohmiati selaku Kepala KPPN Pelaihari dan Bapak Apriyanto Setyawan selaku Kepala KP2KP Pelaihari. 

Data press release kali ini adalah data regional Penerimaan dan Belanja APBN pada Kabupaten Tanah Laut per tanggal 31 Oktober 2022. Data Realisasi pengeluaran Negara s.d. 31 Oktober 2022 sebesar Rp 389.176.377.611,00 atau 75,29% dari pagu, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp183.204.694.295,00 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp205.971.683.316,00.  

Sedangkan dari sisi data penerimaan sampai dengan 31 Otober 2022 telah diperoleh penerimaan dari Perpajakan sebesar Rp 534.464.119.546,00 atau ada kenaikan sebesar 40,72% dibanding tahun 2021 sebesar Rp379.794.117.613,00. Kenaikan penerimaan perpajakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut bersumber dari kenaikan penerimaan dari Pendapatan PBB dan PPh Badan. Sedangkan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap penerimaan negara adalah sektor pertambangan dan Penggalian serta sektor perdagangan kendaraan dan alat berat. 

Adapun Kinerja Pendapatan dan Pengeluaran Lingkup KPPN Pelaihari adalah: 

Pendapatan PNBP Lingkup KPPN Pelaihari 

Realisasi sampai dengan 18 November 2022 sebesar Rp33.945.686.699,00  dengan penyumbang penerimaan terbesar adalah satuan kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintab sebesar Rp13.497.073.350,00 atau 39,76% 

Kinerja Belanja Lingkup KPPN Pelaihari 

Belanja K/L s.d. 31 Oktober 2022 terealisasi sebesar Rp389.176.377.611,00 atau 75,29% dari pagu, Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp371.823.614.207,00  atau terjadi kenaikan sebesar 4,67%. 

Kinerja Penyaluran DAK FISIK 

Realisasi penyaluran DAK FISIK s.d. 31 Oktober 2022 pada Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.68.927.084.807,00 atau 69,49% dari total pagu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 32% jika dibandingkan dengan penyaluran DAK Fisik pada tahun sebelumnya. 

Kinerja Penyaluran DAK NON FISIK 

Realisasi penyaluran DAK NON FISIK Kabupaten Tanah Laut s.d. 31  Oktober 2022 sebesar Rp  46.578.345.309,00 atau 89,76% dari total pagu. Jenis DAK Non Fisik yang disalurkan di wilayah Kabupaten Tanah Laut diperuntukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Kinerja, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dan PAUD 

Kinerja Penyaluran Dana Desa 

Total Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tanah Laut s.d. 31 Oktober 2022 sebesar Rp90.466.253.200 atau 86.71% dari total pagu. Nilai ini mengalami kenaikan 14,61% dibanding tahun sebelumnya. 

Perkembangan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 

Dari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2022, akumulasi realisasi Pembiayaan UMi wilayah Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp3,6 Milyar kepada 959 debitur. 

Setelah pemaparan Press Release APBN, dilanjutkan penyampaian Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja mitra KPPN Pelaihari oleh Kepala Seksi PDMS, Sdr Andi Khairul Anam. Dalam evaluasinya disampaikan bahwa nilai capaian IKPA setiap bulan berpotensi mengalami kenaikan bahkan juga penurunan, untuk itu setiap komponen dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran harus dipatuhi. Mengingatkan kembali agar batas-batas waktu pengajuan SPM dan Kontrak harus dipedomani dan dilaksanakan untuk menghindari adanya dispensasi pengajuan SPM di akhir tahun anggaran.  

Demikian Pemaparan dari Press Realease APBN Edisi Oktober  2022, Harapan kami semoga acara ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait APBN sekaligus untuk bersama sama mengawal APBN, untuk Indonesia Maju.