Dalam rangka mendukung percepatan belanja operasional yang dapat dibayarkan dengan mekanisme UP dan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri, telah disampaikan Surat Kepala KPPN Pelaihari Nomor S-16/KPN.1904/2023 tanggal 10 Januari 2023 hal Uang Persediaan (UP) pada awal Tahun Anggaran 2023. Sebagai upaya untuk memaksimalkan pengajuan dan penggunaan UP, melakukan persiapan pelaksanaan anggaran semester I tahun 2023, serta memberikan informasi terkait pelaksanaan APBN secara regional, diperlukan adanya kegiatan penguatan manajemen eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para stakeholders sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN. Kegiatan penguatan manajemen eksternal tersebut salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Pengajuan Uang Persediaan Awal Tahun dan Kartu Kredit Pemerintah Reguler/Domestik, Resosialisasi Pengajuan UP pada Aplikasi SAKTI, Persiapan Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023, serta Press Release APBN sampai dengan Desember 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 secara luring di Aula KPPN Pelaihari dengan mengundang kepada Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari. Kegiatan dibagi dalam dua sesi yang masing-masing dilaksanakan pada pukul 09.30 WITA (sesi 1 dengan 19 satker) dan pada pukul 13.00 WITA (sesi 2 dengan 11 satker).

Kegiatan dimulai dengan pemaparan kinerja dan realisasi APBN sampai dengan bulan Desember 2022 oleh Ibu Rohmiati selaku Kepala KPPN Pelaihari. Secara nasional, APBN berhasil meningkatkan pendapatan negara sebesar 30,6%. Untuk sisi belanja, negara telah merealisasikan sebesar 3.090,8 triliun dari target sebesar 3.106,4 triliun. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, realisasi tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,9%. Sedangkan realisasi APBN Kabupaten Tanah Laut tercapai 94,96% dari total pagu. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan transfer ke daerah dana desa.

Kemudian, Sdr. Vincentius Sony Mauboy selaku Fungsional PTPN menyampaikan materi terkait alur proses pengajuan UP awal tahun pada Aplikasi SAKTI, mulai dari penginputan referensi akun UP, perekaman usulan UP, dan proses cetak usulan UP sampai dengan upload dokumen persetujuan UP serta proses pengajuan SPM UP. Selanjutnya, Bapak Andi Khairul Anam selaku Kepala Seksi PDMS memaparkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2022 serta langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1047/MK.05/2022 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dijelaskan mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) awal tahun 2023 yang memiliki persyaratan yang sama dengan mekanisme pengajuan UP tahun sebelumnya. Para Satuan Kerja diminta mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri. Oleh karena itu, bagi satker yang mengajukan UP di atas 20 juta wajib mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Reguler/Domestik yang penggunaannya akan mulai diterapkan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan para Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari dapat memiliki kompetensi dan pemahaman terkait kinerja APBN, mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP), dan penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Reguler/Domestik, serta mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Pelaihari.