Realisasi belanja negara s.d 30 Juni 2024 yang disalurkan melalui ABPN di wilayah Tanah Laut telah mencapai Rp1,03 Triliun atau sebesar 46,09% dari pagu. Belanja Negara yang telah terealisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp151,16 Miliar atau 52,51% dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14%.

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto dalam press release-nya menjelaskan bahwa kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang signikan s.d Semester I TA 2024. “Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4% dan tranfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7%’ imbuhnya.

Kinerja penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024 menunjukan kinerja positif. Penyerapan tersebut antara lain didorong oleh belanja dalam rangka pelaksanaan pilkada, pencairan THR dan Gaji 13 bagi ASN/ASN D, serta percepatan dalam pembayaran DAU, DBH, Insetif Fiksal dan dana desa tahap I”.

Alokasi APBN di Kab. Tanah Laut tahun 2024 sebesar Rp2,23 trilun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 Miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp1,94 Triliun. Alokasi APBN tersebut juga mengalami peningkatan  sebesar 5,5%  dibandingkan tahun lalu yang dikontribusi oleh kenaikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp137,8 Miliar atau 7,65% lebih besar dari aloaksi tahun lalu.

 “Alokasi belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan satker vertikal masing-masing K/L di wilayah tanah laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 7% dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50% pada belanja modal” jelasnya. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing alokasi belanja modal melalui automatic adjustment atau blokir otomatis.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang teralokasi pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 Miliar atau 52,51%. “Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Tala, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50% pada Semester I, dan diharapkan pada Semester II dapat tetap terjaga percepatannya sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran” Harapan Falih.

Sedangkan untuk realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 Miliar atau 46,06%. Kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap I dan Sebagian tahap II mencapai Rp62,05 Miliar atau 56,13% dari pagu.

“Di tahun ini, terdapat 1 (satu) jenis dana transfer yang mengalami perlambatan penyaluran yaitu DAK Fisik yang baru tersalurkan 7,62% atau sebesar Rp4,31 Miliar” tambahnya. Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada tahun 2024 disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran, dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik oleh Kementerian/Lembaga mengalami keterlambatan. Selain itu, adanya perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang/jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses PBJ. “KPPN dan semua pihak yang terkait di  Pemda Tala terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal”.