Implementasi Kartu Kredit Pemerintah sebagai Instrumen Digitalisasi atas Transaksi Pengeluaran Negara

Sejak tahun 2018  Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih modern, efisien, dan transparan. Salah satu instrumen penting dalam upaya ini adalah keharusan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bagian dari transaksi oleh Bendahara Pengeluaran. Komitmen ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pemberlakuan wajib penggunaan KKP mulai tanggal 1 Juli 2019 dan bukan sejak tanggal PMK ditetapkan atau diundangkan adalah bertujuan untuk memberikan waktu bagi Satker dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang bersifat administratif yang diperlukan dalam Pembayaran dan Penggunaan KKP.

KKP sebagai bagian dari Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran merupakan  sebuah inovasi pembayaran modern (secara digital) yang dapat membantu mempercepat realisasi anggaran sekaligus mengurangi risiko penggunaan uang tunai. Uang Persediaan merupakan uang muka yang diberikan oleh pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja (satker) yang tidak memungkinkan untuk dibayarkan secara langsung kepada yang berhak menerima pembayaran dari negara. Sejak tahun 2018 UP terbagi menjadi dua yaitu UP Tunai dan UP KKP dengan proporsi normal yaitu 60% UP Tunai dan 40% UP KKP. Perubahan proporsi (dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP) ini sangat dimungkinkan, dengan syarat satker harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)
2. Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.
3. Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.
4. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Dalam transaksi KPP, tidak diperkenankan dipungut biaya tambahan apapun (charge) kecuali biaya materai.

Berdasarkan regulasi PMK 196/PMK.05/2018 diatas, KKP terdiri atas:

1. KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal diantaranya dapat dipergunakan untuk belanja barang operasional dan non operasional, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, belanja persediaan, serta belanja modal
2. KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan diantaranya digunakan untuk pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.

Berdasarkan jenis KKP tersebut, maka satker dapat memiliki satu atau dua jenis KKP (kartu untuk belanja barang/modal dan kartu untuk belanja perjalanan dinas) sesuai kebutuhan transaksi pada satker tersebut. Jumlah pemegang KKP tiap satker juga dapat berbeda-beda sesuai kebutuhan pada satker tersebut, misalkan untuk tipikal satker yang banyak perjalann dinasnya, pemegang dan jumlah KKP dapat diperbanyak sesuai kebutuhan yang tentunya harus mempertimbangkan juga efiensi serta pengawasan atas penggunaan KKP tersebut.

Batasan (limit) KKP keperluan belanja operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar lima puluh juta  untuk setiap kartu kredit dalam satu bulan, sedangkan untuk perjalanan dinas limit pertama kali sebesar dua puluh juta. Besaran limit ini dapat diajukan perubahannya baik secara permanen maupun untuk sementara oleh administrator KKP satker ke bank penerbit KKP.

Dalam pelaksanaan transaksi, pemegang kartu diwajibkan mengumpulkan bukti tagihan seperti e-billing, kuitansi, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh bukti tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK sebelum ditetapkan sebagai dasar pembayaran melalui mekanisme Penggantian Uang Persediaan (GUP). Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pembayaran tagihan kepada bank penerbit paling lama dua hari kerja setelah dana SP2D diterima /masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran.

KPPN Purworejo melalui surat himbauan Nomor S-105/KPN.1412/2026 tanggal 24 Februari 2026 menekankan pentingnya percepatan implementasi KKP di seluruh satker mitra. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa semua satker yang sudah menerima persetujuan pembukaan blokir kartu harus segera menggunakannya untuk transaksi belanja melalui mekanisme UP. Bagi satker yang kartu kreditnya diblokir oleh bank, dihimbau untuk segera mengajukan pembukaan blokir dan berkoordinasi dengan bank penerbit kartu tersebut. Selain itu, satker yang sudah memperoleh alokasi UP KKP tetapi belum memiliki kartu kredit, agar secepatnya untuk mengurus penerbitannya.

Implementasi KKP dapat mendorong  budaya kerja baru di lingkungan satker. Koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, pemegang kartu, dan administrator menjadi hal penting dalam menjaga kelancaran transaksi hingga proses pertanggungjawaban. Selain itu, KKP berperan strategis dalam memperkuat upaya pemerintah menuju Cashless Government.

Penggunaan KKP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Dengan pemanfaatan KKP yang optimal, pemerintah berharap belanja negara menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Disclaimer: tulisan ini merupakan preferensi pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan KPPN Tipe A2 Purworejo.

Ditulis oleh: Mujiyati (PTPN pada KPPN Purworejo)

Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan APBN Melalui Peran Pejabat Pembuat Komitmen

APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, melainkan instrumen strategis untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. APBN sebagai dokumen sumber dana dan belanja negara, harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan para pengelola yang memiliki kompetensi serta sikap professional yang tinggi di bidang pengelolaan keuangan negara. Salah satu pejabat pengelola keuangan yang paling menentukan baik atau tidaknya pengelolaan APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tidak mengabaikan tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan yang lain seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara. 

Standar Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan bahwa PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Jadi, setiap tindakan/keputusan yang dibuat oleh seorang PPK akan menjadi dasar pengeluaran atau belanja Kementerian/Lembaga. 

Seseorang dapat diangkat sebagai PPK haruslah memenuhi persyaratan sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 yaitu: 

a. Memiliki integritas dan disiplin
b. Menandatangani pakta integritas
c. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa
d. Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara

Selain itu PPK juga harus memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.05/2028 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Standar Kompetensi bagi PPK adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana
2. Menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa
3. Menyusun spesifikasi teknis
4. Menyusun harga perkiraan Menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
5. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
6. Melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
7. Menyampaikan perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN
8. Menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara
9. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
10. Mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Apabila seorang PPK dinyatakan telah memenuhi standar kompetensi oleh lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yaitu BPPK, Kementerian Negara/Lembaga yang bekerja sama dengan BPPK, atau Lembaga pendidikan dan pelatihan Kementerian Negara/Lembaga yang terakreditasi oleh BPPK maka akan diterbitkan Sertifikat Kompetensi PPK (PNT) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dari persyaratan pengangkatan dan standar kompetensi yang harus dimiliki seorang PPK, dapat kita ketahui kemampuan seorang PPK sangatlah tinggi di bidang pengelolaan keuangan negara. Hal ini disebabkan tugas dan tanggung jawab seorang PPK sangatlah besar. Adapun tanggung jawab PPK adalah sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
2. Kebenaran data supplier dan data kontrak.
3. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan.
4. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.
5. Pengeluaran negara akan sesuai dengan hasil yang direncanakan apabila tanggung jawab dari PPk telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pembuatan Komitmen

Setelah APBN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka satuan kerja (satker) pemilik DIPA telah dapat memulai kegiatan realisasi anggaran. Kegiatan dimulai dengan pembuatan komitmen oleh PPK sebagai dasar atas hak tagih kepada negara. Bentuk komitmen ini dapat berupa penetapan keputusan berupa kontrak/surat perjanjian kerja untuk pengadaan barang/jasa. Penetapan keputusan biasanya untuk belanja yang berhubungan dengan pegawai atau hak perorangan. Misalnya berupa surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas. Sedangkan kontrak/surat perjanjian kerja merupakan bentuk perikatan antara PPK dan pihak penyedia barang/jasa. Misal untuk pengadaan alat tulis kantor, belanja sehari-hari keperluan perkantoran, pembelian konsumsi, dan sebagainya.

Pembuatan komitmen harus benar-benar dilakukan secara transparan, memenuhi prinsip kehati-hatian, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, serta menghindari benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara transparan, tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan demi keuntungan pribadi atau pihak lain, akan menghasilkan output yang sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu prinsip kehati-hatian harus selalu dikedepankan karena dalam setiap rupiah yang dikeluarkan dari uang negara, harus memberikan manfaat kepada rakyat. Nilai integritas adalah modal utama yang harus dimiliki seorang PPK, karena tanpa integritas, maka besar kemungkinan komitmen ini akan berakibat kerugian bagi negara. Indikasi adanya benturan kepentingan juga harus dihindari oleh PPK karena apabila terjadi conflict of interest, akan terapat pihak-pihak yang tidak puas atas pengadaan barang/jasa tersebut
Pembayaran Tagihan

Titik krusial setelah pembuatan komitmen adalah pada saat proses penerimaan barang/jasa. Penerimaan barang/jasa dari pihak ketiga atau penyedia barang/saja harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan yang tertuang dalam dokumen perikatan. Apabila secara kuantitas dan kualitas barang tidak sesuai dengan dokumen komitmen/perikatan, maka PPK harus menolak barang/jasa tersebut. Kerugian negara seringkali terjadi karena lalainya PPK atau pejabat pengadaan barang/jasa dalam memeriksa barang/jasa yang diterima. Mungkin secara kuantitas telah sesuai pesanan, namun secara kualitas jauh diabawah spesifikasi yang ditentukan, Hal ini tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Produk yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik, namun karena kualitasnya dibawah standar, maka akibatnya produk tersebut tidak dapat difungsikan secara optimal. 

Proses selanjutnya setelah barang/jasa diterima adalah dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa. Dalam melakukan pembayaran, PPK bertanggung jawab atas kebenaran data pihak yan berhak menerima pembayaran dari rekening kas negara. Kebenaran ini meliputi kebenaran pihak penerima serta jumlah yang harus diterima oleh pihak penyedia barang/jasa tersebut. PPK harus benar-benar memastikan bahwa pihak penyedia benar-benar telah melakukan kewajibannya atau telah memberikan prestasi kepada negara atau output yang direncanakan telah tercapai.

Dari pembahasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas dan wewenang PPK sangat penting dalam pengelolaan APBN, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa serta melakukan penagihan kepada negara atas kewajiban yang telah dijalankan oleh pihak penyedia barang/jasa. Apabila seorang PPK benar-benar berkompeten serta berintegritas tinggi, maka setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini apabila dilakukan oleh seluruh PPK pada tiap Kementerian/Lembaga, maka dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan semakin meningkat. Untuk itulah, maka kompetensi dan semangat integritas dari PPK sebagai ujung tombak pengelola APBN harus selalu dievalusai dan ditingkatkan karena APBN bukan hanya sebagai alat bayar atau dokumen sumber dana saja, namun APBN adalah salah satu instrumen pendukung keberhasilan pembangunan bangsa.

Disclaimer: Tulisan merupakan opini pribadi Penulis dan tidak mewakili organisasi DJPb maupun KPPN Purworejo.

Ditulis oleh: Mujiyati, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia pada KPPN Purworejo

Tunjangan Hari Raya 2026 : Stimulus Pertumbuhan Ekonomi dan Multiplier Effect Terhadap Perekonomian Domestik Melalui Peningkatan Konsumsi Hari Raya Lebaran

Pendahuluan

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi jutaan pekerja dan ASN di seluruh Indonesia selalu dinanti-nanti pencairannya. THR dianggap sebagai tambahan pendapatan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang akan dibelanjakan untuk keperluan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang memiliki dampak penting terhadap aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Dalam perekonomian, pencairan THR sering menjadi faktor yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi masyarakat sendiri merupakan komponen terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan daya beli akibat THR dapat memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.

THR Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekononomi

Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal memperkirakan guyuran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pemerintah maupun sektor swasta dinilai akan memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,5%-6% di Kuartal I-2026. Tambahan pendapatan masyarakat melalui pencairan THR akan meningkatkan aktivitas belanja, terutama selama Ramadan dan Idul Fitri.

Lonjakan konsumsi menjadi salah satu faktor penting yang menopang kinerja ekonomi pada awal tahun. Peningkatan belanja masyarakat biasanya terjadi pada sektor ritel, makanan dan minuman, transportasi, hingga pariwisata domestik, seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan rumah tangga selama periode hari besar keagamaan. Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi belanja negara serta memastikan program-program prioritas berjalan efektif guna menjaga momentum pertumbuhan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi domestik. Momentum musiman ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran uang di masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi domestik pada awal 2026.

Multiplier Effect Konsumsi Hari Raya Lebaran

              Tren ekonomi menunjukkan bahwa pencairan THR mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama hingga kuartal kedua setiap tahunnya. Ketika dana THR diterima masyarakat, daya beli meningkat akan memicu lonjakan transaksi di berbagai sektor. Perputaran uang tersebut menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat memperkuat perekonomian daerah. Tahun ini pemerintah menyalurkan THR sekitar Rp55 triliun kepada sekitar 10,5 juta penerima, yang terdiri dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan. Selain itu ada THR dari sektor swasta diperkirakan sebesar Rp 124 triliun dan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi online sebesar Rp 220 miliar. Injeksi likuiditas dalam jumlah besar ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

Secara ekonomi, peningkatan konsumsi tersebut dapat terlihat melalui indikator seperti Indeks Penjualan Riil (IPR). Kenaikan indikator ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat meningkat. Karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia, peningkatan konsumsi akibat THR juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga meningkat sekitar 20-25 persen pada periode Lebaran dibandingkan bulan biasa. Lonjakan ini terjadi pada berbagai sektor, mulai dari makanan, pakaian, transportasi, hingga jasa digital. Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menunjukkan bahwa lebih dari 221 juta orang di Indonesia menggunakan internet pada 2024, yang menjadi basis pasar digital sangat besar. Hal ini menjadikan THR Lebaran tidak hanya mendorong konsumsi offline, tetapi juga transaksi digital melalui e-commerce, dompet digital, dan pembayaran elektronik.

Dampak riil konsumsi dari uang THR terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, platform perdagangan digital (e-commerce) hingga sektor transportasi dan pariwisata. Mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode Lebaran juga memperkuat perputaran ekonomi lokal. Pemerintah mencatat mobilitas masyarakat pada periode libur Lebaran dapat mencapai lebih dari 150 juta perjalanan, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah tujuan mudik.

Belanja masyarakat penerima THR dan BHR inilah yang diharapkan akan memberikan multiplayer effect bagi pelaku ekonomi. Efek dari konsumsi belanja masyarakat terlihat pada :

1. Pergerakan masyarakat kembali ke kampung halaman (mudik) dan arus balik menggerakkan sektor transportasi dan logistik (tiket bus, kereta api, pesawat, kapal laut, travel dan lain-lain termasuk akomodasi selama perjalanan). Permintaan jasa pengiriman barang dan transportasi meningkat, sehingga perputaran uang di daerah menjadi lebih cepat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Belanja barang keperluan bahan dan konsumsi selama Ramadhan/Hari Raya termasuk seperti pakaian, makanan khas Lebaran, kue kering, makanan/minuman dan bingkisan Lebaran (parcel/hampers) akan menggerakkan sektor ritel dan UMKM. Sektor UMKM dan ritel menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari meningkatnya belanja masyarakat menjelang Hari Raya. Permintaan terhadap berbagai produk dan jasa meningkat, sehingga membantu pelaku usaha meningkatkan penjualan dan memperluas kegiatan usaha. Kondisi ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka pendek.
3. Belanja untuk liburan dan wisata selama libur Idul Fitri 2026 menggerakkan pelaku usaha wisata lokal, hotel/penginapan, restaurant/warung makan, industri makanan lokal/oleh-oleh yang sebagian besar adalah UMKM.

Pada akhirnya pembayaran THR membuat roda perekonomian daerah terus berputar. THR akan menjadi stimulus pekerja untuk belanja. Saat pekerja mampu belanja dan memanfaatkan dana dari THR, akan ada perputaran uang pada pelaku ekonomi, UMKM dan  sektor mikro pendorong ekonomi daerah. Perekonomian di daerah tumbuh tentu akan berpengaruh secara agregat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Dengan strategi yang tepat, momentum THR tidak hanya menjadi lonjakan konsumsi sesaat, tetapi juga dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, Lebaran bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas dan dinamika ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penggunaan THR secara bijak, terutama untuk membeli produk lokal, dapat membantu memperkuat dampak positifnya terhadap perekonomian daerah dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dan akhirnya, mari kita mudik ke kota/kampung halaman, membelanjakan THR kita, memborong dagangan sanak saudara dan tetangga kita serta UMKM lokal di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk berbagi tunaikan zakat/infak atas rezeki Tunjangan Hari Raya 2026. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

Disclaimer: tulisan ini merupakan preferensi pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan KPPN Tipe A2 Purworejo

 Ditulis oleh: Nur Inna Farida (PTPN Penyelia pada KPPN Purworejo)

Referensi :

1. https://nasional.kontan.co.id/news/thr-dorong-konsumsi-ekonomi-kuartal-i-2026-diproyeksi-tumbuh-55-6
2. https://www.kompasiana.com/bass848843/69b0c804c925c47a364411b3/dampak-stimulus-tunjangan-hari-raya-terhadap-perekonomian-daerah-melalui-peningkatan-konsumsi-rumah-tangga-dan-perputaran-ekonomi-lokal?page=3&page_images=1
3. https://harian.fajar.co.id/2026/03/15/thr-dan-pergerakan-ekonomi-daerah-lonjakan-konsumsi-dan-tantangan-pasca-lebaran/2/

Digitalisasi Pembayaran Pemerintah Mendukung Pelaku UMKM

Sebagai salah satu peran KPPN selaku Finacial Advisor pada sisi Special Advisory Mission dalam rangka mewujudkan pemberdayaan UMKM diantaranya melakukan sosialisasi dan dukungan digitalisasi pembayaran melalui platform pembayaran pemerintah. Platform pembayaran pemerintah merupakan interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Sistem pendukung diantaranya digipaysatu, e-procurement yang merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform digital, e-perjadin, Bansos, dan Lainnya. Sedangkan sistem mitra seperti Marketplace, Sistem Perbankan Penerbit KKP Pemerintah, dan lainnya. Dalam ekosistem layanan digitalisasi ini memudahkan pengguna baik satuan kerja pemerintah, pemilik sistem mitra, stakeholders seperti pejabat pengadaan, UMKM, himbara dan lainnya.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh KPPN selaku Finacial Advisor dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah membuat komitmen bersama dengan dengan para stakeholders seperti pemda, satker mitra dalam implementasi belanja mendukung UMKM melalui implementasi Digipaysatu dan Govmart. Di tengah tantangan ekonomi dan kompetisi pasar yang semakin ketat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk terus beradaptasi dan berkembang. Salah satu peluang besar yang masih belum banyak dimanfaatkan oleh UMKM adalah menjadi bagian dari ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem digitalisasi pembayaran, seperti Digipaysatu dari Kementerian Keuangan dan Govmart dari LKPP.

Digipaysatu sebagai platform pengadaan barang/jasa yang mengintegrasikan Sistem Marketplace dengan sistem digital payment dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) berupa virtual account dan Kartu kredit Pemerintah (KKP). Wujud pembaharuan dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah ini antara lain 1) pergeseran dari transaksi tunai ke cashless, 2) dari transaksi fisik ke perbankan elektronik, 3) dari pelaporan manual menjadi pelaporan digital, 4) sistem informasi yang berdiri sendiri menjadi sistem informasi online dengan database yang terintegrasi. Sedangkan e-procurement diterapkan oleh pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk lelang umum yang dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik/Govmart baik mekanisme pembayaran langsung (LS Pihak Ketiga) maupun Uang Persediaan (UP). Proses ini mencakup berbagai tahapan seperti permintaan, persetujuan, pemesanan, dan pembayaran, yang semuanya diotomatiskan melalui sistem berbasis web. 

Digitalisasi pembayaran memberikan banyak keuntungan bagi UMKM. Pertama, proses pencairan dana menjadi lebih cepat sehingga arus kas usaha tetap lancar. Kedua, UMKM tidak perlu khawatir terhadap keterlambatan pembayaran atau biaya tambahan akibat proses manual. Ketiga, sistem pembayaran digital juga meningkatkan peluang UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena prosesnya lebih terbuka dan mudah diakses. Selain itu, dengan riwayat pembayaran yang terdokumentasi secara digital, UMKM juga lebih mudah dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena memiliki bukti transaksi yang sah dan terpercaya. Modernisasi digitalisasi pengadaan barang/jasa ini memberikan peluang untuk inovasi pembangunan ekosistem digital belanja negara. Melalui keterlibatan berbagai pihak seperti satuan kerja, perbankan dan pelaku UMKM dalam ekosistem akan mendukung transaksi keuangan yang lebih aman dan efisien. Selain juga tentunya akan sejalan dengan arahan pemerintah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan terarah.

Dalam rangka mendukung dan memperluas implementasi digitalisasi pembayaran baik melalui digipaysatu dan govmart terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, menguatkan regulasi, kemudahan aplikasi, dan peran pimpinan agar satuan kerja bersedia membelanjakan Uang Persediaan melalui digipaysatu. Kedua, sosialisasi oleh vertikal pusat dan vertikal di daerah seperti yang dilakukan oleh KPPN Purworejo melalui bimbingan teknis aplikasi digipaysatu, inovasi Ngopi Sore (Ngobrol Perbendaharaan dan Apilkasi di Sore Hari),  Pojok UMKM, One On One Meeting dengan Satker, Perbankan dan Pelaku UMKM. Ketiga, pemberian apresiasi kepada satker mitra kerja dengan transaksi yang terbanyak, instansi/pemerintah daerah, vendor, perbankan yang mendukung digitalisasi pembayaran.

Digitalisasi pembayaran bukan hanya sekedar modernisasi sistem keuangan negara, melainkan bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Dengan sistem seperti digipaysatu, Govmart, Aplikasi SAKTI dan dukungan dari KPPN, proses penyaluran dana kepada UMKM menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ke depan, sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan partisipasi aktif UMKM akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Marilah kita terus senantiasa mendukung UMKM, KPPN bersama dengan satuan kerja mitra, perbankan, dan stakeholder lainnya saling mendukung implementasi digitalisasi pembayaran demi ikut menopang perekonomian nasional.

https://koranbernas.id/digitalisasi-pembayaran-pemerintah-mendukung-pelaku-umkm

Disclaimer: Tulisan merupakan opini pribadi Penulis dan tidak mewakili organisasi DJPb maupun KPPN Purworejo.

Ditulis oleh: Ngatiman, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia pada KPPN Purworejo

Implementasi Enhancement SPAN2.0 : Keberlanjutan Digitalisasi Pembayaran APBN Dengan Otomasi dan Simplifikasi Proses Bisnis

 Keuangan negara memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di era globalisasi dan digitalisasi, pengelolaan keuangan negara tidak bisa hanya berfokus pada praktik-praktik konvensional. Diperlukan inovasi, reformasi struktural, dan adopsi teknologi untuk mengoptimalkan kinerja keuangan negara. Langkah transformasi digital telah memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan negara. Era digitalisasi telah menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi tata Kelola keuangan negara. Transformasi digital pada pengelolaan keuangan negara mengandalkan sistem yang terintegrasi dari sisi data dan proses bisnis layanan.

Digitalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk memperbaiki proses bisnis yang selama ini bersifat manual menjadi lebih otomatis, terintegrasi, dan berbasis data real time. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Latar Belakang Digitalisasi APBN

Kebutuhan digitalisasi muncul dari berbagai tantangan : volume transaksi keuangan negara yang terus meningkat, kompleksitas kebijakan fiskal, serta tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat mengurangi risiko human error, mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas data untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, perubahan lingkungan ekonomi global dan domestik menuntut kesiapan sistem keuangan negara agar mampu merespons dinamika dengan lebih adaptif (agile). Digitalisasi menjadi fondasi penting untuk mendukung sistem perbendaharaan yang tangguh dan modern.

 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Sejak dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang menjadi landasan reformasi pengelolaan keuangan negara milestone transformasi digitalisasi pembayaran APBN dimulai. SPAN merupakan sistem utama  (Core  System) yang dibangun untuk pelaksanaan digitalisasi pembayaran APBN.

SPAN merupakan sebuah sistem terintegrasi yang dikembangkan untuk memodernisasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. SPAN menggabungkan berbagai proses bisnis terkait perbendaharaan dan penganggaran dalam satu platform terpadu berbasis teknologi informasi. SPAN dirancang untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan.

 Implementasi SPAN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan melalui teknologi informasi, mendukung transformasi menuju tata Kelola pemerintahan modern, dan menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sejak diimplementasikan pada tahun 2014 dan Go-Live pada akhir tahun 2015, SPAN telah memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Capaian penting yang didukung oleh implementasi SPAN meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun 2017 hingga 2024, peningkatan manajemen pengelolaan keuangan negara melalui integrasi data supplier, kontrak, dan pagu anggaran secara real time, serta efisiensi dalam proses pembayaran melalui SP2D elektronik, interkoneksi perbankan, dan rekonsiliasi rekening yang terotomasi.

SPAN digunakan oleh lebih dari 2.400 pengguna  (2022) dan memproses transaksi dalam jumlah masif dengan struktur data berdasarkan Bagan Akun Standar. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 nilai transaksi mencapai Rp3.106,4 triliun, meliputi pagu penerimaan sebesar Rp2.266,2 triliun dan pagu pembiayaan sebesar Rp840,2 triliun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun.

Terdapat dua kondisi umum yang menjadi pertimbangan modernisasi SPAN melalui inisiatif SPAN Upgrade Version. Kondisi pertama adalah dinamika proses bisnis pengelolaan keuangan negara yang menuntut manajemen keuangan negara yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi kedua adalah perkembangan lingkungan operasi SPAN sejak SAKTI menyelesaikan roll out full modul pada tahun 2022 dan implementasi Modul Manajemen Penerimaan Negara Generasi Ketiga sejak tahun 2020. Kedua hal tersebut mendasari perlunya proyeksi perluasan kemanfaatan sistem melalui integrasi/interkoneksi.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan teknis dan tuntutan strategis, pelaksanaan upgrade sistem SPAN merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan negara. Inisiatif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Inisiatif Strategis Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara. Modernisasi ini tidak semata ditujukan untuk menjawab keterbatasan teknologi eksisting, tetapi juga memberikan manfaat langsung pada pengelolaan risiko operasional dan penyempurnaan proses bisnis, serta memberikan dampak maksimal dalam pemanfaatan-nya untuk merespon kebutuhan proses bisnis yang terus berkembang.

SPAN Versi Baru (SPAN 2.0)

Satu dasa warsa SPAN diimplementasikan maka pada tahun 2025 SPAN versi baru  atau SPAN 2.0 mulai diperkenalkan.  Dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja Atas Beban APBN, SPAN 2.0 mulai dipergunakan. Simplifikasi proses bisnis SPAN 2.0 Tahap I  ini memangkas atau mempersingkat proses SPM menjadi SP2D dan pendaftaran supplier/kontrak. Proses SPM dan pendaftran supplier/kontrak menjadi lebih singkat dari FO Validator SPAN langsung ke Kepala Seksi tanpa melalui MO Reviewer. User SPAN MO Reviewer tidak ada lagi. User Staff dan Seksi Bank dihilangkan dan proses PPR SP2D ditarik terpusat ke Direktorat PKN. Proses Retur SP2D  berpindah dari Seksi Bank ke Seksi Verifikasi Akuntansi.

Terhitung sejak 5 Januari 2026 berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-7/PB/2026 tanggal 2 Januari 2026,  Implementasi Enhancement SPAN 2.0 Tahap II dimulai. Pengembangan system dimaksud dilaksanakan pada periode Agustus s.d. Desember 2025 dengan kondisi seluruh tahapan pengembangan telah selesai dilaksanakan. Implementasi Enhancement SPAN 2.0 Tahap II sebagai berikut :

• Simplifikasi Struktur, Tipe, dan Elemen Data Satker
• Simplifikasi Work Flow Supplier dan Kontrak
• Simplifikasi Work Flow Pencairan Dana
• Otomasi dan Simplifikasi pada Modul BC Commitment
• Otomasi dan Simplifikasi Modul Payment
• Implementasi Oracle Enterprise Command Center (ECC)

Dampak  Implementasi Enhancement SPAN 2.0 tahap II

1. Dampak terhadap simplifikasi proses bisnis saat ini
2. Simplifikasi struktur data supplier;
3. Otomasi proses approval data supplier;
4. Otomasi proses approval kontrak;
5. Otomasi proses data dari SAKTI BUN (Fitur Aplikasi SAKTI yang digunakan oleh KPPN dalam melakukan pengujian dan verifikasi SPM) langsung ke Kasi PD (tanpa melalui Staf PD)
6. Otomasi proses PPR, yaitu saat proses approval, Kasi PD dapat langsung mengirim file XML ke Perbankan;
7. Otomasi upload Bank Statemen
8. Dropping dan BAT yang dapat dilakukan secara many-to-one maupun many-to-many; dan Retur terpusat.
9. Dampak terhadap perubahan SDM/ pemegang user SPAN
10. Pengurangan User SPAN yaitu User Staf PD sebanyak 169 user meliputi seluruh KPPN se-Indonesia dari sebelumnya sejumlah 350 user, dimana pada 181 KPPN masih terdapat 1 user staf PD untuk mengelola transaksi BUN yang langsung diproses di SPAN atau bukan berasal dari SAKTI;
11. Selain itu, otomasi PPR by system juga mengurangi user SPAN pada Direktorat PKN sebanyak 20 user.

 Arah Masa Depan Digitalisasi Pembayaran APBN

Ke depan, digitalisasi pengelolaan APBN akan bergerak ke arah yang lebih cerdas dan terintegrasi. Modernisasi SPAN 2.0 dan keberlanjutan SPAN berikutnya akan memanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), automasi proses robotik (RPA), blockchain, serta advanced analytics diperkirakan akan memperkuat kualitas tata kelola fiskal. Visi yang ingin dicapai sistem perbendaharaan yang proaktif, predictive, agile, dan berbasis digital seutuhnya. Dengan konsep ini, perbendaharaan bertransformasi dari back-office function menjadi strategic fiscal partner bagi pemerintah.

Disclaimer: tulisan ini merupakan preferensi pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan KPPN Tipe A2 Purworejo

Ditulis oleh: Nur Inna Farida (PTPN pada KPPN Purworejo)

KPPN Melakukan Edukasi Pembiayaan Bagi UMKM

KPPN Purworejo melaksanakan kegiatan Edukasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada acara EXPO Purworejo 2024 bertempat di Kawasan Pendopo, Art Center dan Jalan RAA Tjokronegoro Purworejo.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal yang berkedudukan di daerah dan menjadi salah satu kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan. Peran KPPN sebagai Special Mission Advisoy diantaranya Investasi Daerah, Pengembangan Kredit Program UMKM, Pengelolaan BLU/BLUD, Implementasi Co-location/Layanan Bersama, pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan lainnya.

UMKM perlu diberdayakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional. UMKM mempunyai beberapa keunggulan seperti menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya local, serta usahanya relatif fleksibel. Pemberdayaan UMKM bertujuan meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Tumbuh kembangnya UMKM mengindikasikan pertumbuhan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap guncangan krisis ekonomi.

Dengan berbagai keunggulan UMKM, tentunga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang harus dicarikan solusinya. Diantara permasalahannya yaitu modal yang menjadi prasyarat utama dalam pengembangan usaha. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri yang sangat terbatas. Pembiayaan bank atau Lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi. UMKM biasanya usaha kecil dengan jejaring kecil dan kemampuan penetrasi pasar rendah. Inovasi produknya terbatas dan kualitasnya kurang kompetitif.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh KPPN selaku Finacial Advisor dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah membuat komitmen bersama dengan dengan para stakeholders seperti pemda, satker mitra dalam implementasi belanja mendukung UMKM dan implementasi Digipaysatu. Selanjutnya berkoordinasi membangun dan menjalankan system pemantauan dan evaluasi. Misalnya pembiayaan ultra mikro (Umi) bagi UMKM yang non-bankable tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah bank dibuat skema tersendiri. Sedangkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditargetkan untuk usaha yang mau naik kelas.

Dukungan dan komitmen Bank dan Lembaga keuangan penyalur pembiayaan diperlukan untuk menjamin sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM. KPPN bisa mendampingi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya di marketplace seperti Digipaysatu dan menghimbau satker mitra kerjanya melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa dengan UMKM. KPPN Purworejo tentunya telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung UMKM pada wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen agar lebih berkembang seperti sosialisasi bersama UMKM, KPP, KPBc dalam rangka UMKM tembus ekspor. Mengundang UMKM pelaku usaha dan Lembaga keuangan penyalur pembiayaan, serta dukungan Sertifikasi Halal bersama Kantor Kementerian Agama setempat. Pojok UMKM yang menyediakan produk UMKM pada KPPN, Inovasi Kamis Laris pada KPPN Purworejo yang ikut mempromosikan produk UMKM pada media sosial KPPN Purworejo, Kegiatan Nglarisi UMKM dan tentu masih banyak lagi dukungan KPPN Purworejo terhadap pelaku UMKM. Hal ini, diharapkan peran KPPN sebagai Financial Advisor menjadi semakin kuat pada sisi Special Advisory Mission.

Pinjaman KUR adalah pelaku usaha yang punya akses ke perbankan, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha yang tidak punya akses ke perbankan, karena rumah jauh dari bank, tidak punya rekening bank, dan tidak punya barang yang bisa diagunkan. Untuk menangani program ini, Pemerintah telah membentuk satu lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pusat Investasi Pemerintah.

Peran KPPN dalam penyaluran UMi pada pelaksanaan rekonsiliasi atas dokumen debitur yang dikirim oleh penyalur, serta melakukan monitoring dan evaluasi keekonomian debitur. KPPN memiliki peran strategis dalam berkoordinasi dengan cabang-cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur UMi di daerah. KPPN melakukan monitoring ketepatan data penyalur pembiayaan ultra mikro untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Marilah kita terus senantiasa mendukung UMKM, KPPN Bersama Bank/Lembaga Keuangan Penyalur Pembiayaan bergandengan tangan mengawasi penyaluran program ini agar tepat sasaran, efisien dan efektif demi ikut menopang perekonomian nasional. Mendahulukan produk dalam negeri khususnya produk UMKM, dalam memenuhi kebutuhan belanja kebutuhan sehari-hari. Kedepannya, diharapkan semakin banyak lagi kesuksesan penyaluran pembiayaan KUR dan UMi yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha. Sehingga upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian daerah membuahkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: Tulisan merupakan opini pribadi Penulis dan tidak mewakili organisasi DJPb maupun KPPN Purworejo.

Ditulis oleh: Ngatiman, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia pada KPPN Purworejo

Menggunakan Mekanisme RPATA untuk Pembayaran Pekerjaan Kontraktual di Akhir Tahun Anggaran, Siapa Takut?

Setiap akhir tahun anggaran, satuan kerja (Satker) sering menghadapi dilema: bagaimana harus membayar pekerjaan kontraktual yang belum selesai, sementara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dibatasi sebelum tahun anggaran berakhir. Sejak tahun 2023 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuanagn Nomor  84 Tahun 2025  sebagai solusi atas permasalahan diatas yaitu dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA memungkinkan dana untuk pekerjaan yang belum selesai ditampung terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai, baik pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran maupun melewati batas akhir tahun anggaran (dengan mekanisme pemberian kesempatan)

Apa Itu RPATA?

RPATA adalah rekening milik Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana atas:

• Pekerjaan yang direncanakan selesai antara batas akhir pengajuan SPM ke KPPN s.d 31 Desember tahun berkenaan.
• Pekerjaan yang tidak selesai sampai 31 Desember tahun berkenaan, namun diberikan kesempatan penyelesaian hingga 90 hari kalender setelah masa kontrak berakhir.

Dengan RPATA, Satker dapat menghindari risiko keterlambatan pembayaran yang berpotensi menimbulkan sengketa kontrak, atau reputasi buruk. Selain itu pihak ketiga juga dapat berkonsentrasi sampai dengan masa kontrak berakhir tanpa perlu merasa khawatir pembayarannya akan terkendala.

Mekanisme RPATA

Dalam RPATA, dikenal tiga macam mekanisme pembayarannya yaitu:

1. SPM Penampungan Dana
   • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghitung nilai pekerjaan yang akan diselesaikan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penampungan dengan nilai nihil (karena uang akan masuk ke rekening penampungan terlebih dahulu)
   • Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) menguji kelengkapan dokumen, apabila telah lengkap dan benar, maka akan diterbitkan SPM Penampungan.
   • KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Penampungan, dan dana dipindahbukukan dari rekening kas negara ke RPATA

1. SPM Pembayaran

• Apabila pekerjaan telah selesai 100% atau terdapat kemajuan pekerjaan, maka  PPK menerbitkan SPP Pembayaran.
• PPSPM menguji kelengkapan dokumen, apabila telah lengkap dan benar, maka diterbitkan SPM Pembayaran
• KPPN menguji kesesuaian SPM Pembayaran dengan SPM Penampungan, kemudian menerbitkan SP2D Pembayaran untuk ditujukan kepada rekening pihak ketiga (dari rekening RPATA ke rekening penyedia barang dan jasa)

1. SPM Penihilan

• Apabila pekerjaan tidak selesai 100%, maka harus diajukan SPM Penihilan sebesar selisih SPM Penampungan dan SPM Pembayaran agar saldo pada RPATA dipindahkan ke rekening  kas negara.

Mengapa Satker Enggan Menggunakan RPATA?

Meskipun RPATA menawarkan fleksibilitasdan kemudahan bagi satker, namun banyak satker yang masih enggan untuk mempergunakan RPATA dan lebih memilih menggunakan mekanisme SPM LS Kontraktual. Berikut beberapa alasan keengganan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari sisi teknis

Proses RPATA melibatkan tahapan tambahan yaitu satker harus mengajukan SPM Penampungan, SPM Pembayaran, dan SPM Penihilan (apabila terdapat saldo pada RPATA) yang dianggap rumit dibanding pembayaran yang hanya menggunakan satu Langkah saja SPM yaitu SPM LS Kontraktual

2. Kekhawatiran Akuntabilitas

Adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak membuat PPK merasa terbebani secara pribadi apabila terjadi kesalahan atau kerugian negara.

3. Risiko Administratif

Apbila dokumen tidak lengkap atau salah format, KPPN dapat mengembalikan/menolak  SPM tersebut. Hal ini menimbulkan ketakutan akan keterlambatan dan sanksi.

4. Budaya “Main Aman”

Banyak satker memilih menghentikan pekerjaan atau memaksakan penyelesaian pekerjaan sebelum 31 Desember, meskipun kualitas terancam, daripada mencoba mekanisme baru.

Mengapa Satker Harus Berani Menggunakan RPATA?

1. RPATA diatur jelas dalam PMK 84/2025 sebagai payung hukumnya, sehingga tidak melanggar ketentuan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Terkait RPATA ini telah dilakukan sosialisasi serta bimbingan teknis oelh jakaran Direktorat Jenderal Perbendaharan baik oleh instansi pusat maupun daerah. Satker yang berpotensi memiliki pekerjaan sampai dengan akhir tahun telah diundang baik secara online/offline
2. Apabila PPK merasa terbebani adanya kekhawatiran pekerjaan tidak selesai 100%, maka PPK dapat meminta jaminan bank/pembayaran dari pihak penyedia barang/jasa
3. Untuk SPM yang ditolak oleh petugas KPPN atau tertolak otomatis oleh aplikasi, maka dapat diajukan Kembali paling lama dua hari kerja setelah tanggal penolakan dengan melampirkan bukti penolakan SPM
4. Adanya fleksibiltas waktu yang dapat diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa yaitu pemberian kesempatan hingga 90 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa tekanan harus selesai di akhir tahun
5. Penyedia tidak dirugikan karena pembayaran tetap dilakukan sesuai kontrak, apabila telah mencapai prestasi yang dipersyaratkan, maka pembayaran dapat dilakukan. Dengan adanya RPATA ini sebenarnya sangat menguntungkan pihak penyedia barang/jasa karena tidak diperlukan lagi adanya jaminan/garansi bank yang harus dilampirkan pada saat mengajukan SPM LS Kontraktual untuk pekerjaan yang berakhir sampai dengan 31 Desember (mekanisme sebelum tahun 2023).
6. Semua proses terdokumentasi dan dimonitoring melalui sistem perbendaharaan. Pada Online Monitoring Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (OMSPAN) terdapat menu monitoring terkait RPATA ini, sehingga dapat terpantau satker mana yang sudah atau belum mengajukan tagihan atas pekerjaan yang berpotensi RPATA.

Jadi, RPATA bukan hanya sekadar opsi, tetapi solusi strategis untuk mengelola pekerjaan kontraktual di akhir tahun anggaran. Tantangan utama adalah mengubah mindset satker dari “takut risiko” menjadi “siap beradaptasi”. Dengan pemahaman yang benar, RPATA justru memperkuat tata kelola keuangan negara yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Disclaimer: tulisan ini merupakan preferensi pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan KPPN Tipe A2 Purworejo

Ditulis oleh: Mujiyati (PTPN pada KPPN Purworejo)

KONTRIBUSI DAK FISIK DAN DANA DESA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

               Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sisi pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan/ Transfer ke Daerah yang terdiri dari DAU, DBH, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan DID. Dari tahun ke tahun Penerimaan dari transfer ke daerah dari pemerintah pusat masih mendominasi Pendapatan Daerah dengan proporsi antara 73% - 78% dari total pendapatan (studi kasus pemda diwilayah kerja KPPN Purworejo). Menunjukan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dari aspek penerimaan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah daerah masih sangat tinggi. Proporsi PAD berkisar antara 14% -18% dari total pendapatan. Grafik 1 menunjukan proporsi pendapatan daerah per jenis pendapatan dari TA 2021 - TA 2023 pada Pemerintah Daerah mitra kerja KPPN Purworejo.

               Postur APBD dari sisi Belanja yang umumnya didominasi dengan komponen Belanja Pegawai, belanja Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja pegawai menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan pegawai, Belanja Barang dan Jasa menggambarkan biaya untuk operasionalisasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan Belanja Modal menggambarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara tidak langsung mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga umumnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga berpotensi mendorong peningkatan daya beli masayarakat. Dalam opini ini akan difokuskan pada seberapa besar belanja modal dari pemerintah daerah, mengingat semakin besar belanja modal membuka peluang semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari kegiatan pembangunan/pengadaan barang dan jasa pemerintah selain akan diulas mengenai Dana Desa dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa.

               Rata-rata Belanja modal Pemerintah Daerah wilayah kerja KPPN Purworejo yang dialokasikan dalam APBD dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) berkisar antara 7-18 % pada Kabupaten Purworejo dan 7-9% pada Kabupaten Kebumen. Grafik II menggambarkan belanja modal yang dialokasikan oleh pemda dalam 3 tahun terakhir.

               Dalam 3 tahun terakhir Kab. Purworejo rata-rata mengalokasikan belanja modal sebesar 14,62 %, dan Kab. Kebumen 8,84% . Apabila dicermati lebih dalam, salah satu sumber belanja modal pemerintah daerah berasal dari transfer daerah yaitu dari Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. Pada umumnya DAK Fisik digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada beberapa bidang antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, irigasi, jalan, air minum sanitasi, perumahan dan permukiman, pariwisata dan lain-lain. Grafik III mencerminkan proporsi DAK Fisik terhadap total belaja modal dalam 3 tahun terakhir.

               Dengan melihat tingginya proporsi DAK Fisik dalam komponen belanja modal, maka semakin tinggi tingkat realisasi DAK fisik berpotensi semakin dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan pada saat bersamaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi DAK Fisik pada Pemda di wilayah kerja KPPN Purworejo dalam 3 tahun terakhir rata-rata mencapai 93,86% pada Kab. Purworejo dan 93,81% pada Kab. Kebumen. Dengan tingginya tingkat realisasi DAK Fisik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana publik serta penyerapan tenaga kerja dari proyek-proyek dan pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai dari DAK Fisik. Pada saat yang bersamaan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dipastikan dapat diyakini pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

               Data 2021-2023 menunjukan Output riil atas realisasi belanja modal dari DAK Fisik berupa perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana publik untuk memenuhi standar pelayanan publik di berbagai bidang yang menjadi prioritas nasional cukup masif. Tabel berikut menunjukan volume dan biaya pengadaan, rehabilitasi, revitasisasi sarana publik pada berbagai bidang dalam 3 tahun terakhir.

               Tabel 1 menunjukan output yang dihasilkan merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya pada berbagai bidang. Hal ini dapat disimpulkan adanya peran penting DAK fisik dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah yang sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada satu daerah yang mampu memanfaatkan peggunaan DAK fisik dengan optimal dan akuntabel. Agar dapat memanfaatkan DAK Fisik dengan baik diperlukan sinergi antara Pemda selaku pengelola dana dan KPPN selaku satker penyaluran dana transfer ke daerah.

               Fisik disalurkan kepada pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara yang secara ex officio ditetapkan sebaga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah. Sebagai KPA Penyaluran Dana Transfer ke Daerah KPPN mempunyai peran strategis dalam mendorong terealisasikannya DAK Fisik yaitu antara lain dengan; 1) memastikan akuntabilitas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, 2) melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tepat waktu ,3) Menyusun Analisa realisasi penyaluran, penyerapan dana dan capaian output, 4) Menyusun proyeksi dan kinerja penyaluran Penyaluran  dan 6) Membuat laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran DAK Fisik. KPPN sebagai KPA penyaluran dana transfer ke daerah, selalin menyaurkan DAK fisik juga menyalurkan DAU, DBH, DAK Non Fisik, Dana Desa dan Insentif Fiskal.

              Dalam Penyaluran Dana Desa KPPN berperan mendorong penyaluran Dana Desa bagi 462 Desa di Kab Purworejo dengan jumlah dana Rp384,40 milyar dan 444 Desa di Kab. Kebumen dengan jumlah dana 456,28 milyar. Kontribusi dana desa pada pembangunan kapasitas desa sangat besar, yang membuktikan pemerintah hadir sampai pada lapisan masyarakat dan unit organisasi terkecil di tingkat desa. Apabila mencermati data APBDes antara tahun 2021 dan 2023 berdasarkan sampel dari 15 Desa lebih dari 90% sumber pendanaan desa berasal dara dana perimbangan yaitu dana Desa, sisanya dari Pendapatan Asli Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan peran dana desa dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan  pada desa sangat signifikan, dengan prasyarat apabila dana desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan melaksanakan prinsip good governance oleh penyelenggara desa.

               Dana desa digunakan untuk membiayai program prioritas yang meliputi (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (5) Penanggulan.gan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa serta (6) Pembiayaan. Total penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dalam kurun waktu 3 tahun antara 2021-2023 pada Kabupaten Purworejo Rp1.094 milyar dan Kabupaten Kebumen Rp1.266. Realisasi penggunaan dana desa untuk membiayai 6 program desa.

               Apabila dicermati, penggunaan dana desa hampir 50% digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dapat disimpulkan penggunaan dana desa cukup efektif dalam mendorong pembangunan di tingkat desa. Selain itu dana desa juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan apabila terdapat keadaan mendesak/darurat secara nasional, dengan penggunaan dana desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak bencana. Pada tahun 2022 penggunaan dana desa untuk penggulanan bencana, keadaan darurat dan mendesak sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penggunaan dana desa untuk BLT bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Selain itu, untuk kemandirian desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa dapat digunakan untuk Program Pembiayaan, dalam hal ini untuk mendorong dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya dana desa yang disalurkan dalam jumlah yang sangat besar, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik pada masyarakat desa secara lebih luas, menandakan negara hadir dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Disclaimer: Tulisan merupakan opini pribadi Penulis dan tidak mewakili organisasi DJPb maupun KPPN Purworejo.

Ditulis oleh: Saeful Anwar, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada KPPN Purworejo