Kunjungan Kerja dan Audiensi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu

Pada hari Senin tanggal 21 September 2020, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, @djpbkalbar (Bapak Edih Mulyadi), melakukan kunjungan kerja ke KPPN Putussibau dalam rangka meninjau dampak musibah banjir yang terjadi 13-16 September 2020, memastikan kesiapan KPPN Putussibau untuk beroperasi kembali secara normal, serta beraudiensi dengan pimpinan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah meninjau kondisi KPPN Putussibau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat didampingi Kepala KPPN Putussibau, melakukan audiensi dengan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu (Bapak A.M. Nasir dan Bapak Antonius L. Ain Pamero) beserta Sekda Kapuas Hulu dan Kepala BPBD Kapuas Hulu. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa isu strategis antara lain kondisi dan mitigasi risiko pasca banjir, serta implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam audiensi tersebut Bapak Edih Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Kapuas Hulu atas bantuan dalam upaya penyelamatan pegawai KPPN dan keluarganya saat musibah banjir beberapa waktu lalu. Dilakukan juga diskusi dan pembahasan terkait profil risiko banjir di Kota Putussibau serta upaya mitigasinya, termasuk opsi pemindahan kantor apabila dimungkinkan, mengingat Kota Putussibau terletak di daerah aliran Sungai Kapuas.

Bupati Kapuas Hulu menyampaikan bahwa kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu memang didominasi daerah aliran sungai yang rawan banjir. Beliau juga menyampaikan bahwa benar memang banjir yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan banjir terbesar yang pernah beliau ingat terjadi di Kota Putussibau. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, memang penting sekali instansi vertikal untuk menyiapkan rencana mitigasi banjir serta memiliki peralatan untuk evakuasi mandiri dan saluran telekomunikasi yang andal. Sehingga apabila banjir mulai tinggi segera dapat dilakukan penanganan yang cepat, termasuk evakuasi personil ke tempat yang lebih aman.

Dalam kapasitas sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Edih Mulyadi juga menyampaikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan Pemerintah, khususnya stimulus fiskal yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha dan UMKM melalui program KUR dan UMi. Berbagai program dan relaksasi yang diberikan Pemerintah terutama pada masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat lebih dioptimalkan terutama untuk program KUR dan UMi, UMKM dan usaha mikro merupakan pihak yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Bupati Kapuas Hulu juga menyambut baik Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk UMKM dan usaha mikro. Beliau berharap program KUR dan UMi data dimanfaatkan pelaku usaha di Kabupaten Kapuas Hulu yang memenuhi syarat, dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas. Beliau menambahkan bahwa potensi UMKM dan usaha mikro di Kabupaten Kapus Hulu cukup besar, dan diharapkan program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Kapuas Hulu juga menyampaikan bahwa penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan BLT Dana Desa sudah dilakukan secara optimal. Bahkan beliau juga menceritakan suka duka pengalaman meninjau langsung penyaluran BLT Dana Desa ke desa-desa di pedalaman yang hanya bisa dijangkau dengan perahu motor berhari-hari.

Di akhir pertemuan, Bapak Edih Mulyadi berharap sinergi dan kerja sama yang selama ini telah berjalan dengan baik dengan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu dapat terus ditingkatkan. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak A.M. Nasir menyambut baik atas kunjungan yang dilakukan dan berharap hal serupa kepada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan KPPN Putussibau dapat terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pengelolaan APBN di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi lebih baik.
#KemenkeuRI
#DJPb
#KawalAPBN
#KPPNPutussibau

Rapid Test Covid-19 Untuk Seluruh Pegawai dan PPNPN KPPN Putussibau

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan KPPN Putussibau, sekaligus sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Keuangan Tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru Kementerian Keuangan, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 KPPN Putussibau menyelenggarakan rapid test bagi seluruh pegawai dan PPNPN di lingkungan KPPN Putussibau.

Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Klinik Penyelenggara Rapid Test yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Rapid test dilakukan dengan metode uji serum yang memberikan hasil lebih akurat untuk mendeteksi antibodi pada seseorang.

Rapid test dilakukan dengan tujuan untuk deteksi dini terhadap kemungkinan adanya pegawai maupun PPNPN yang terjangkit Covid-19, agar dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat, sehingga KPPN Putussibau tetap dapat memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan dengan baik.

Patut disyukuri bahwa hasil rapid test seluruh pegawai dan PPNPN menunjukkan hasil nonreaktif.

Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu dan kita kembali dapat berkegiatan dengan normal seperti sebelumnya. Aamiin.

DJPb sehat, APBN tersalur cepat

#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#RapidTest
#UjiSerum

Sobat Treasury 117 KPPN Putussibau yang kami hormati..
Saat ini KPPN Putussibau tengah berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami mengajak Sobat semua untuk berpartisipasi dalam Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Pelayanan Publik dengan mengisi survey pada tautan yang dikirim melalui SMS, Email dan WhatsApp semua responden.

Atas partisipasi Sobat Treasury 117 semua kami ucapkan terima kasih.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#WBK2020

 Video Profil KPPN Putussibau Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020

Kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial

Di tengah deras arus informasi era digital, media sosial telah menjadi sarana berkomunikasi baru yang lebih efisien dan efektif. Komunikasi di media sosial yang multi arah, multi khalayak dan real time telah memberikan banyak manfaat positif. Namun, jika tidak diiringi pemahaman, etika dan etiket dalam bermedia sosial, komunikasi di media sosial dapat pula berdampak negatif.

Untuk mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif komunikasi di media sosial, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 KPPN Putussibau menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial. GKM diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN, baik yang sedang WFO maupun WFH dengan melalui zoom meeting.

Kepala KPPN Putussibau, Chandra A.S. Wibowo, dalam arahannya menyampaikan bahwa di era ketika arus informasi datang begitu bertubi-tubi, era ketika interaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, maka diperlukan sikap bijak dan kehati-hatian dalam bermedia sosial. Dalam berkomunikasi di media sosial agar selalu menggunakan pilihan bahasa yang baik, bahasa yang menjunjung norma dan etika. Hindari menggunakan kata-kata yang kasar, yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Dalam berinteraksi di media sosial hindari mengunggah, like, comment dan/atau share konten hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, separatisme, serta isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Kepala KPPN Putussibau juga mengingatkan para pegawai dalam mengomentari atau mengkritisi, termasuk di media sosial, agar selalu menggunakan bahasa yang baik, bahasa positif yang dapat mendorong semangat memperbaiki layanan/sistem aplikasi tersebut.
Pada akhir arahannya, Kepala KPPN Putussibau menyampaikan bahwa panduan penggunaan media sosial tidak dimaksudkan untuk mengekang hak berpendapat, membonsai apalagi mematikan sikap dan daya kritis pegawai, namun semata ditujukan agar aktivitas dan penggunaan media sosial oleh pegawai tetap berada dalam koridor disiplin dan kode etik yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Kepala Seksi VeraKI, Edim Mukaryo, menyampaikan paparan panduan aktivitas dan penggunaan media sosial sesuai SE Menteri Keuangan No. SE-16/MK.01/2018. Paparan diawali dengan penyampaian kasus-kasus pelanggaran penggunaan media sosial yang pernah viral di masyarakat. Paparan berikutnya meliputi ruang lingkup aktivitas di media sosial, asumsi-asumsi dasar ketika berinteraksi di media sosial, anjuran mengikuti dan berinteraksi dengan akun-akun media sosial Kementerian Keuangan, anjuran dalam interaksi media sosial, serta hal-hal yang dihindari dalam interaksi di media sosial.
GKM diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif terkait penggunaan media sosial.
#KPPNPutussibau
#saringsebelumsharing
#bijakbermedsos

Kumpul Bekaluk: Akselerasi Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

Sebagai bentuk sinergi untuk mengakselerasi realisasi penyaluran Dana Desa Tahun 2020, pada tanggal 26 Agustus 2020 KPPN Putussibau menyelenggarakan one on one meeting dengan perangkat daerah pengelola Dana Desa pada Pemda Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk kegiatan Kumpul Bekaluk.

Kumpul Bekaluk (diambil dari bahasa Melayu Kalimantan) merupakan kegiatan berkumpul dalam suasana informal yang bertujuan mencari solusi dan terobosan atas suatu permasalahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari acara rapat koordinasi penyaluran Dana Desa yang dilakukan secara daring pada ada tanggal 6 Agustus 2020.

Kumpul Bekaluk kali ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kapuas Hulu (Bapak Mohd. Zaini), Kepala Badan Keuangan Daerah (Bapak Azmi), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapak Alfiansyah). Agenda yang dibahas adalah isu-isu strategis terkait percepatan realisasi penyaluran Dana Desa, seperti penyesuaian dan penyederhanaan prosedur dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa, serta troubleshooting permasalahan yang dihadapi.

Akselerasi penyaluran dan realisasi Dana Desa merupakan salah satu upaya mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19, sehingga dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekda Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Zaini, mengapresiasi penyelenggaraan Kumpul Bekaluk yang diadakan oleh KPPN Putussibau, serta berharap agar komunikasi dan sinergi yang telah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan. KPPN Putussibau dan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen akan segera melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai untuk mempercepat penyaluran Dana Desa tahun 2020.

Kegiatan dilaksanakan secara terbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KawalAPBN
#KPPNPutussibau