Berita

15 Des,2020

: Berita

Penyerahan DIPA TA2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Sebentar lagi Tahun Anggaran 2021 akan segera dimulai. Kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan momentum awal dari proses pelaksanaan APBN. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, KPPN Putussibau menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA TA 2021 oleh Bupati Kapuas Hulu kepada KPA Satker K/L, serta penandatangan Pakta Integritas Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Acara tersebut diselenggarakan di Aula KPPN Putussibau dan dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu Bapak A.M. Nasir, Anggota Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala OPD Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa, serta KPA Satker K/L.
.
Dengan mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, penyerahan DIPA Satker K/L TA 2021 dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Kapuas Hulu kepada 9 KPA Satker K/L mitra KPPN Putussibau. Selain itu, sehubungan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2020, juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021. Diharapkan seluruh stakeholder dapat menyatukan tekad menjaga integritas serta membangun semangat anti korupsi dalam pelaksanaan penerimaan dan belanja negara tahun 2021.
.
Dalam laporannya, Kepala KPPN Putussibau menyampaikan bahwa pada TA 2021, KPPN Putussibau akan mengelola dana APBN di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp718,40 miliar, dengan rincian untuk DIPA satker vertikal K/L sebesar Rp236,24 miliar dan alokasi dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp482,16 miliar. Alokasi tersebut meningkat 9.86% dibandingkan dengan alokasi pada TA 2020.
.
Selanjutnya, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bapak Dirgohayu Widodo mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbenndaharaan Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021. Beliau mengharapkan pada tahun 2021 kinerja pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkat dan semakin berkualitas sesuai dengan program dan tujuan yang telah di tetapkan sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi daerah.
.
Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat saling bersinergi dan bekerja sama sehingga APBN dan APBD Tahun 2021 dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, mempercepat pencapaian berbagai prioritas pembangunan strategis Pemerintah, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
.
KPPN Putussibau siap bersinergi dalam mengawal APBN untuk mewujudkan Indonesia Maju!

Credit:
Difoto oleh : Muhammad Ilham Sidqi
Diedit oleh : Rizky Pambagio
.
#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#KawalAPBN
#APBN2021

08 Des,2020

: Berita

KPPN Putussibau Siap Mengawal APBN Akhir Tahun 2020

KPPN Putussibau Siap Kawal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBN Pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Salam Perbendaharaan, Menyadik 117. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Bulan Desember sudah tiba. Kita memasuki fase akhir dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBN tahun 2020.

Pada akhir tahun ini, KPPN Putussibau memberikan layanan overtime atau layanan ekstra untuk penyampaian SPM dan konsultasi perbendaharaan. Layanan overtime diharapkan dapat mempermudah pengelola keuangan satker dalam pelaksanaan APBN, serta membantu satker agar dapat tepat waktu dalam penyampaian dokumen penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan batas penyampaian dokumen yang sudah ditentukan.

Sehingga, APBN dapat terserap dan mempercepat pemulihan ekonomi Nasional.

Kita masih berada di masa pandemi, jadi walaupun dalam kondisi sibuk jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan dan menerapkan protokol 3M dalam segala aktifitas.

Ayo kita sukseskan akhir tahun 2020! KPPN Putussibau, siap mengawal APBN untuk Indonesia Maju!

Credit:

Difoto oleh Rizky Pambagio

#KemenkeuRI

#DJPb

#DJPbsiapsukseskanakhirtahun2020

#KPPNPutussibau

#KawalAPBN

10 Nov,2020

: Berita

Pahlawanku Sepanjang Masa

[Pahlawanku Sepanjang Masa]

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya" -Ir.Soekarno

Sesuai Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-7/SJ/2020, pada hari ini KPPN Putussibau melaksanakan Upacara Hari Pahlawan Ke-75 secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.

Prosesi upacara dilaksanakan di Aula KPPN Putussibau dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diharapkan momen Hari Pahlawan kali ini dapat meningkatkan semangat seluruh pegawai dalam berjuang dan berkorban agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder, serta memberikan kinerja terbaik mengawal APBN untuk mewujudkan Indonesia Maju.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#KawalAPBN
#HariPahlawan

06 Nov,2020

: Berita

Focus Group Discussion (FGD) Bersama KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan POLRES Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, KPPN Putussibau menyelenggarakan acara Focus Group Discussion(FGD) Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dalam Rangka Pilkada Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 5 November 2020.

FGD diikuti oleh Satuan Kerja penerima hibah untuk Pilkada, yaitu Satker KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan Satker Polres Kapuas Hulu. Pejabat yang hadir adalah Sekretaris KPU Kapuas Hulu beserta pengelola keuangan, dan Wakapolres Kapuas Hulu beserta pengelola keuangan.

FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait administrasi pengelolaan hibah sesuai PMK 99/PMK.05/2017 dan sebagai langkah antisipasi untuk pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2020, serta persiapan penyusunan LKKL tahun 2020.

Dalam kegiatan tersebut Kepala KPPN Putussibau menyampaikan konsep administrasi pengelolaan hibah berdasarkan PMK nomor 99 tahun 2017, evaluasi proses administrasi dan pelaporan hibah langsung Pilkada Tahun 2015 s.d 2019, serta potensi permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan terkait pelaksanaan Pilkada. FGD berjalan dinamis dan interaktif dengan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi satker serta opsi troubleshooting-nya.

Melalui FGD ini diharapkan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan Polres Kapuas Hulu semakin siap dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu nanti sehingga meraih sukses dalam penyelenggaraan serta dalam pengelolaan keuangannya.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#KawalAPBN
#Sinergi

10 Nov,2020

: Berita

Pengarahan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Edih Mulyadi pada tanggal 9-10 November 2020 melakukan kunjungan kerja ke Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan utama kunjungan kerja tersebut adalah untuk menyerahkan Piagam Penghargaan Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, serta mengecek kesiapan KPPN Putussibau dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020.

Dalam kesempatan sharing session dengan seluruh pegawai KPPN putussibau, beliau memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh pejabat dan pegawai, termasuk PPNPN. Beliau mengingatkan dan mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai KPPN Putussibau selalu mengembangkan kompetensi, mencetak prestasi, serta menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPPN Putussibau sebagai kantor pelayanan harus memberikan layanan yang

terbaik

kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam penyampaian informasi.

Beliau menekankan bahwa strategi komunikasi yang efektif sangat penting dalam keadaan seperti sekarang. Kondisi pandemi membuat interaksi masyarakat melalui internet semakin intens. KPPN Putussibau harus memanfaatkan keadaan ini dengan terus menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan publik serta perkembangan realisasi APBN kepada masyarakat melalui kanal media social. Tujuannya agar langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dapat diketahui masyarakat. Oleh sebab itu, penyampaian informasi disampaikan sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dicerna masyarakat umum. Kuncinya adalah simplifikasi, karena simplifikasi adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami para pemangku kepentingan.

09 Nov,2020

: Berita

Kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Hari Senin, 9 November 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Bupati Kapuas Hulu. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Edih Mulyadi didampingi oleh Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Para Asisten, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Pimpinan OPD terkait.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemda Kabupaten Kapuas Hulu karena telah mempertahankan opini WTP 3 tahun berturut-turut (tahun 2017 s.d. 2019). Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tantangan kedepan bagi Pemda Kabupaten Kapuas Hulu adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, mengintegrasikan informasi fiskal Nasional yang meliputi informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan fiskal daerah.

Bupati Kapuas Hulu dalam tanggapannya menyampaikan bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja keras dari seluruh perangkat pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu selama bertahun-tahun. Penghargaan ini bisa menjadi pemacu semangat seluruh jajaran di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu semakin lebih baik. Beliau mengakui masih terdapat catatan atas laporan Keuangan tersebut terutama dalam Pengelolaan Aset Tetap, namun sebagian besar sudah terselesaikan.

Beliau juga menyampaikan terima kasih atas sinergi, komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu danKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat serta KPPN Putussibau. Semoga interaksi yang telah terbangun dapat dipertahankan.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KawalAPBN
#KPPN Putussibau

Tautan berita terkait Penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:

https://kalbar.antaranews.com/berita/447064/pemkab-kapuas-hulu-terima-penghargaan-dari-menkeu
https://borneo24.com/seputar-borneo/kalimantan-barat/berhasil-pertahankan-wtp-2019-menkeu-beri-penghargaan-kepada-pemkab-kapuas-hulu
https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/09/pemda-kapuas-hulu-dapat-penghargaan-dari-menteri-keuangan-republik-indonesia

04 Nov,2020

: Berita

Rekonsiliasi Iuran Wajib Jaminan Kesehatan Caturwulan 2 Tahun 2020 bersama BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Kapuas Hulu

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas kesehatan melalui pemberian pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Diharapkan keberadaan program JKN-KIS dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan adil dan merata dalam bidang kesehatan. Pembenahan juga terus dilakukan Pemerintah baik dari sistem sampai dengan penyempurnaan regulasi, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat bertransformasi menjadi lebih baik.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, selain melakukan penyaluran APBN untuk satker vertikal K/L dan pemerintah daerah, KPPN Putussibau secara aktif turut serta dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan program strategis JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara. Pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, KPPN Putussibau memfasilitasi kegiatan rekonsiliasi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) iuran kesehatan untuk pegawai instansi pemerintah pusat dan daerah yang dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BKD Kabupaten Kapuas Hulu, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Agenda utama kegiatan tersebut adalah melakukan rekonsiliasi data iuran kesehatan dari pegawai baik PNS dan Non-PNS pada caturwulan II tahun 2020.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Ibu Eka Susilamijaya menyampaikan apresiasi kepada KPPN Putussibau yang telah memfasilitasi pelaksanakan rekonsiliasi. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Eka juga melakukan sharing session mengenai pentingnya pemenuhan jaminan kesehatan bagi pegawai dan perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD), Ibu Rustini menyambut baik atas pelaksanaan rekonsiliasi serta akan berupaya secara optimal untuk dapat memenuhi jaminan kesehatan kepada pegawai dan perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
Ibu Rustini juga mengharapkan BPJS Kesehatan untuk dapat lebih aktif melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga program-program BPJS Kesehatan dapat tersampaikan serta terdapat kesamaan persepsi akan pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan hasil rekonsiliasi oleh Kepala KPPN Putussibau, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu. KPPN Putussibau mengharapkan sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan dalam rangka mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

#KemenkeuRI
#DJPb
#KPPNPutussibau
#BPJSKesehatan
#ProgramJKN-KIS