Sampit, 12 Januari 2026 — Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta jajaran satuan kerja Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kunjungan resmi ke KPPN Sampit dalam rangka memulai proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

Kunjungan ini menjadi langkah awal yang penting mengingat DIPA 2026 untuk Kementerian Haji dan Umroh perlu segera diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji, di mana kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada pertengahan April mendatang. Kesiapan administrasi anggaran dan operasional menjadi faktor yang mendukung kelancaran pelayanan kepada jemaah.

Koordinasi Terkait Pengelolaan Modul SAKTI

Dalam pertemuan tersebut, rombongan satuan kerja melakukan koordinasi dengan KPPN Sampit mengenai pendaftaran user pengelola Modul SAKTI, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan persiapan pengelolaan keuangan negara secara digital.
Seluruh berkas persyaratan pendaftaran user telah disampaikan oleh pihak satuan kerja kepada KPPN.

Rombongan diterima langsung oleh Plh. Kepala KPPN Sampit, Ibu Erna Kartikasari, didampingi tim teknis. Selanjutnya, pegawai Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan bimbingan teknis dari petugas Customer Service Officer (CSO) KPPN Sampit, Yosi Christin Hutasoit, yang memandu penggunaan aplikasi SAKTI, dimulai dari Modul Admin sebagai tahapan awal.

Peran KPPN sebagai Financial Advisory

Bimbingan teknis yang diberikan merupakan wujud pelaksanaan peran KPPN sebagai Financial Advisory, yaitu mendampingi satuan kerja dalam meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan negara.
Melalui pendampingan ini, diharapkan satuan kerja dapat mengoperasikan aplikasi SAKTI secara mandiri, akurat, dan sesuai ketentuan, sehingga proses penyusunan DIPA dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal.

Untuk membuka tahun 2026 dengan semangat positif, KPPN Sampit menyelenggarakan kegiatan olahraga voli yang diikuti oleh para pegawai dan PPNPN pada Jumat pagi, 9 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPPN Sampit dengan suasana cerah dan penuh antusiasme.

Olahraga pagi menjadi salah satu cara KPPN Sampit mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat kekompakan antarpegawai. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan penuh energi positif.

Selain memberikan manfaat fisik, kegiatan voli ini juga menjadi wadah bagi pegawai untuk memperkuat kolaborasi dan membangun komunikasi yang lebih baik. Semangat kebersamaan tampak jelas saat seluruh peserta saling mendukung dan bekerja sama dalam permainan.

KPPN Sampit berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program positif yang mendukung kesehatan, kebugaran, serta kekompakan seluruh jajaran pegawai. Dengan diawalinya tahun 2026 melalui aktivitas yang menyegarkan dan menyatukan ini, KPPN Sampit berharap dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

KPPN Sampit menggelar olahraga bersama untuk menjaga kebugaran dan mempererat sinergi antarinstansi di tengah kesibukan akhir tahun. Simak keseruan senam, voli, dan panahan di sini!

(Pegawai KPPN Sampit dan BKK Sampit)

Sampit, 27 November 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit menggelar kegiatan olahraga bersama untuk menjaga kebugaran dan mempererat sinergi antarinstansi di tengah kesibukan pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT). Kegiatan ini menjadi sarana meningkatkan semangat kerja, membangun kebersamaan, serta mendukung gaya hidup sehat bagi para pegawai.

Sinergi Antarinstansi di Lapangan KPPN Sampit

Pada Jumat, 21 November 2025 pukul 06.30 WIB, KPPN Sampit mengundang Balai Kekarantinaan Kelas II (BKK) Sampit. Kepala KPPN Sampit, Joko Tri Prasetyo, menyambut rombongan BKK dengan office tour sebelum memulai olahraga bersama.
Memasuki pekan kedua Desember, Jumat pagi pukul 06.30 WIB, KPPN Sampit kembali menggelar senam bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah senam, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan voli, serta olahraga tenis meja dan panahan .

(Pegawai KPPN Sampit dan BPS Kotim)

Tujuan dan Harapan

Melalui olahraga bersama ini, KPPN Sampit berharap tercipta hubungan yang semakin erat antarinstansi dan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, serta produktif. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik.

Mengawali langkah di tahun anggaran baru, KPPN Sampit kembali hadir menyapa satuan kerja melalui inovasi PENTOL SAMPIT (Pendampingan Teknis Online KPPN Sampit).

Pada hari Jumat (09/01/2026), KPPN Sampit sukses menyelenggarakan kegiatan PENTOL SAMPIT (Pendampingan Teknis Online KPPN Sampit) melalui media virtual meeting Microsoft Teams. Acara yang berlangsung secara interaktif ini dihadiri oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Sampit.

Kegiatan ini secara khusus membahas dua agenda krusial dalam siklus anggaran, yaitu mekanisme Pengajuan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026 dan finalisasi Pengisian Capaian Output untuk bulan Desember 2025.

Selain fokus pada tahun anggaran baru, pertemuan ini juga menekankan pentingnya akurasi data pada laporan Capaian Output periode Desember 2025. Hal ini menjadi kunci dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran serta pencapaian target kinerja di penghujung tahun lalu.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta berkonsultasi langsung mengenai proses teknis maupun kebijakan terbaru terkait regulasi perbendaharaan. Melalui inovasi PENTOL SAMPIT, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi Satker untuk mendapatkan layanan konsultasi yang cepat, tepat, dan solutif.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh mitra kerja KPPN Sampit dapat segera melakukan pengajuan UP TA 2026 secara tepat waktu dan menuntaskan pelaporan capaian output dengan data yang valid, demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sampit, 11 Desember 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Sampit menyelenggarakan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan pada Kamis, 11 Desember 2025 bertempat di Aula KPPN Sampit. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh PPK dan pengelola keuangan dari 17 satuan kerja mitra KPPNN Sampit yang memiliki kontrak berpotensi diselesaikan menggunakan RPATA pada tahun 2025, 14 satuan kerja hadir secara fisik dan 3 satuan kerja hadir secara daring melalui Teams Meeting. Kegiatan dibuka dengan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penayangan video integritas KPPN Sampit sebagai bentuk pernyataan komitmen KPPN Sampit untuk memberikan layanan tanpa biaya dan mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta ajakan kepada satuan kerja untuk bersama membangun Island of Integrity.

Kepala KPPN Sampit, Bapak Joko Tri Prasetyo, dalam sambutannya menyampaikan agar satuan kerja dapat menyelesaikan komitmen yang telah dibuat dan memanfaatkan fasilitas RPATA dengan sebaik mungkin. Beliau menyampaikan Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 84 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebagai solusi agar pelaksanaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima. Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Pekerjaan melalui RPATA 2025 bertujuan untuk menyampaikan beberapa perubahan dan mekanisme pembayaran komitmen menggunakan rekening penampungan pada akhir tahun anggaran 2025. Harapannya satuan kerja dapat memperhitungkan dengan baik penyelesaian komitmen yang dimilikinya dan memperhatikan syarat-syarat serta prosedur penyampaian SPM RPATA.

Selanjutnya, materi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan dan sesi diskusi dibawakan oleh Pejabat Fungsional, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Sampit, Saudara Moh. Irfan Basuki. Kontrak satuan kerja dapat dibayarkan dengan mekanisme RPATA apabila diperkirakan akan selesai antara tanggal 23 s.d. 31 Desember 2025, setelah batas waktu penyampaian SPM LS Kontraktual. Setelah menyampaikan dasar pelaksanaan dan revolusi penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran dari tahun ke tahun, disampaikan beberapa perubahan penyelesaian pekerjaan menggunakan mekanisme RPATA pada tahun 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya, diantaranya adalah terkait dengan pemberian kesempatan pada kontrak RPATA. Pada PMK 84 Tahun 2025, pemberian kesempatan hanya untuk kontrak pekerjaan tertentu (tahun ini adalah program prioritas presiden), atau kontrak yang ditandatangani sebelum 30 November 2025 dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi minimal 75%. Irfan menegaskan, “Satker harus memerhatikan batas waktu penyampaian setiap SPM RPATA. SPM Penampungan RPATA paling lambat diajukan ke KPPN tanggal 23 Desember 2025, sedangkan SPM Pembayaran dan SPM Penihilan disampaikan maksimal 10 hari kerja dari tanggal BAST”. Ia juga menambahkan bahwa tidak semua kontrak dapat diberikan pemberian kesempatan, sehingga satker diminta untuk memerhatikan persyaratan yang ada.

Sampit, 21 November 2025.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit menyelenggarakan kegiatan PENTOL Sampit (Pendampingan Teknis Online KPPN Sampit) melalui platform Teams Meeting terkait permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai menjelang akhir Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 64 pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Sampit.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sampit, Joko Tri Prasetyo, menekankan pentingnya menjaga integritas, membangun budaya antikorupsi, serta melakukan mitigasi risiko sesuai profil risiko. Sebagai bentuk komitmen, ditayangkan video integritas KPPN Sampit untuk mewujudkan island of integrity di wilayah kerja. Dalam kesempatan tersebut, Joko Tri Prasetyo menyampaikan data Kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Sampit sampai dengan 20 November 2025 realisasi mencapai 78 persen. “Satuan kerja dapat mengakselerasi penyerapan anggaran secara optimal di sisa waktu tahun anggaran 2025, harap Joko disela-sela sambutannya. “Penurunan belanja secara umum terkait kebijakan efisiensi belanja, penyesuaian prioritas program, serta proses validasi dan verifikasi data penerima bantuan yang lebih ketat, khususnya pada belanja barang dan modal”, ungkap Joko di akhir sambutannya.

Materi berikutnya terkait penyampaian permohonan TUP di akhir tahun anggaran disampaikan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Sampit, Mohammad Irfan Basuki. “Batas waktu penyampaian permohonan TUP adalah 3 Desember 2025 dengan batas waktu penyampaian SPM TUP adalah 5 Desember 2025”, tegas Irfan. “Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satuan kerja dalam pengajuan TUP, diantaranya: Pembayaran uang makan dan lembur Desember 2025 menggunakan UP/TUP, bukan LS; PTUP diajukan sesuai kebutuhan uang makan, lembur, serta kebutuhan lain yang perlu dibayarkan dengan mekanisme UP/TUP; Pertanggungjawaban TUP (PTUP) atas TUP yang sudah diajukan dapat dilakukan secara bertahap, sesuai besar TUP yang telah digunakan; PTUP atas jenis belanja 51 (belanja pegawai) mulai bisa diajukan paling cepat awal tahun 2026”, papar Irfan. “Besaran TUP yang diajukan, agar tidak terdapat kelebihan TUP yang akan berakibat adanya setoran sisa TUP di akhir tahun dan memastikan besaran TUP yang diminta terutama pada jenis belanja 51 yang rawan terjadi fluktuasi seperti uang makan dan lembur telah mempertimbangkan pegawai yang melakukan cuti, dinas ke luar kota dan lembur”, tambah Irfan.

Terkait dengan Anggaran Belanja Tambahan belanja perjalanan dinas pada KPU Kab. Seruyan yang belum ada kejelasan peruntukannya, direkomendasikan koordinasi dengan kantor pusat terkait peruntukan dana tersebut sebelum mengajukan TUP. Jika memang tidak ada konfirmasi, pembayaran perjalanan dinas bisa dilakukan menggunakan LS selama masih dalam batas waktu penyampaian SPM LS atau menggunakan mekanisme pembayaran uang muka perjalanan dinas, jelas Irfan mengakhiri sesi diskusi yang disampaikan Pak Tulus dari KPU Kab. Seruyan.