Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Sekretariat Direktorat Jenderal menyampaikan Laporan Analisis dan Monitoring Pemberitaan serta Aktivitas Media Sosial Periode 9 sampai dengan 15 Januari 2026 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND‑244/PB.1/2026. Laporan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memantau dinamika pemberitaan nasional serta percakapan publik yang berkaitan dengan isu fiskal dan tugas serta fungsi DJPb. 

---

Lanskap Pemberitaan: Ketegangan Fiskal dan Optimisme Ekonomi

Pada periode pemantauan, pemberitaan media massa nasional diwarnai oleh dua arus besar narasi yang saling berlawanan. Di satu sisi, muncul tekanan terhadap integritas fiskal akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara dan skandal penggelapan pajak perusahaan baja asal China yang menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Cerita ini turut memperlebar kekhawatiran publik terhadap isu integritas aparat perpajakan.

Namun di sisi lain, ruang pemberitaan juga menunjukkan optimisme akibat penguatan pasar modal yang ditandai dengan IHSG menembus level 9.000. Pemerintah mengedepankan narasi pemulihan kepercayaan publik melalui kampanye “Sapu Bersih Oknum Pajak” yang digagas Menteri Keuangan, sekaligus memastikan stabilitas fiskal dalam postur APBN 2026 yang ekspansif sebesar Rp3.842 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6%.

---

Isu-isu Pelaksanaan APBN

Dalam konteks pelaksanaan APBN, pemberitaan masih didominasi isu integritas fiskal. OTT di lingkungan DJP dan skandal pajak turut memberikan tekanan terhadap persepsi publik di tengah realisasi defisit APBN 2025 yang melebar ke 2,92%. Meski demikian, sentimen positif tetap muncul melalui beberapa kebijakan strategis pemerintah seperti:

• Diskresi bypass cukai demi percepatan penanganan bencana di Sumatera,
• Kepastian penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara rutin setiap bulan, dan
• Postur APBN 2026 yang tetap ekspansif untuk mendorong akselerasi ekonomi.
  
  

Pemerintah kini dinilai membutuhkan penguatan reformasi birokrasi zero tolerance untuk memastikan pemulihan kepercayaan publik dan konsistensi kebijakan fiskal ke depan.

---

Berita Terkait DJPb: Kinerja Positif Mendominasi

Pemberitaan mengenai Ditjen Perbendaharaan pada periode ini didominasi oleh sentimen positif, terutama berkaitan dengan capaian kinerja fiskal 2025 serta implementasi program strategis 2026. Hal ini tampak dari publikasi mengenai:

• Realisasi pendapatan negara yang melampaui target di berbagai wilayah,
• Penguatan kerja sama lintas instansi,
• Penyerahan penghargaan IKPA 100 kepada berbagai satuan kerja mitra strategis.
  
  

Kendati demikian, DJPb tetap mewaspadai munculnya narasi di tingkat lokal terkait hambatan administratif penyaluran TPG dan Dana Desa, serta penyesuaian pagu DIPA 2026 di beberapa daerah seperti NTB yang berpotensi disalahartikan masyarakat sebagai pengurangan dukungan pemerintah pusat.

---

Aktivitas Media Sosial: Sentimen Positif Mendominasi

Di media sosial, aktivitas terkait DJPb menunjukkan kecenderungan sentimen positif. Instagram menjadi platform dengan aktivitas tertinggi, baik dari sisi unggahan, komentar, maupun mention. Kata kunci dominan yang muncul antara lain kementerian, keuangan, daerah, dan perwakilan, terutama dihasilkan dari akun‑akun kantor vertikal DJPb. 

Web Opinion Index: 7,05 (Positif)

Percakapan publik menunjukkan persepsi positif terhadap berbagai inisiatif DJPb, termasuk:

• Perayaan Hari Bakti Perbendaharaan ke‑22 yang mendapat apresiasi atas komitmen profesionalisme, integritas, dan transformasi digital;
• Dorongan DJPb terhadap penggunaan pembayaran nontunai, yang walaupun mendapat respons positif, tetap menghadapi tantangan teknis di beberapa satuan kerja;
• Kampanye anti‑gratifikasi yang terus digaungkan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu integritas aparatur.
  
  

---

Penutup

Laporan Analisis dan Monitoring Pemberitaan serta Aktivitas Media Sosial periode 9–15 Januari 2026 memberikan gambaran strategis mengenai dinamika isu publik yang relevan dengan pelaksanaan APBN dan kinerja Ditjen Perbendaharaan. Sentimen positif terhadap DJPb menegaskan pentingnya konsistensi kinerja, transparansi, integritas, serta komunikasi publik yang efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat. 

Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk unit-unit pengawasan internal, guna memastikan kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 Unaudited.

Penerbitan surat ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang telah diperbarui melalui PMK 107 Tahun 2024, serta Perdirjen Perbendaharaan PER‑17/PB/2025 mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

 

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND‑225/PB.1/2026 menyampaikan informasi penting mengenai Penawaran Beasiswa The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam Tahun Akademik 2026/2027. Program beasiswa ini ditujukan bagi pegawai yang berminat melanjutkan pendidikan pada jenjang Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) di perguruan tinggi di Brunei Darussalam dan akan dimulai pada Juli/Agustus 2026.

Sampit, 15 Januari 2026 — Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara resmi mengumumkan perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bulan Desember 2025. 

Perpanjangan waktu ini diberikan sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S‑13/PB/2026, yang menyoroti perlunya tambahan waktu untuk penyelesaian administratif pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2025. Dengan demikian, satuan kerja memperoleh ruang waktu lebih untuk menyelesaikan proses pelaporan secara tertib dan akuntabel. 

Batas Waktu Baru Penyampaian LPJ

Dalam nota dinas tersebut, Ditjen Perbendaharaan menetapkan tiga batas waktu baru sebagai berikut: 23 Januari 2026 — Penyampaian LPJ Bendahara bulan Desember 2025 dari satuan kerja ke KPPN, 28 Januari 2026 — Penyampaian Daftar LPJ Bendahara dari KPPN ke Kantor Wilayah DJPb, 2 Februari 2026 — Penyampaian Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran Tingkat Wilayah dari Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Perpanjangan ini diharapkan membantu satuan kerja menyelesaikan proses administrasi LPJ secara lebih matang, tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan data.