Peran Vital APBN dalam Perekonomian Indonesia: Menjaga Stabilitas di Tengah Efisiensi Anggaran 2025

oleh Firman Adi Prabowo

PTPN Penyelia KPPN Semrang I

       Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen fiskal utama pemerintah yang memiliki peran krusial dalam menggerakkan, menstabilkan, dan memeratakan perekonomian Indonesia. Layaknya pedal gas dan rem pada sebuah kendaraan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan laju ekonomi agar tetap stabil di tengah berbagai tantangan. Di tengah rencana kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, pemahaman akan peran APBN menjadi semakin relevan.

       Peran APBN dalam menggerakkan perekonomian dapat dipahami melalui konsep pengeluaran pemerintah atau Government Expenditure (G). Dalam model ekonomi makro sederhana, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kunci dari Permintaan Agregat (AD), yang secara umum dirumuskan sebagai berikut:

 
       Rumus ini menunjukkan bahwa total permintaan di suatu negara berasal dari empat sumber utama: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pihak asing. Setiap komponen berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pada salah satu atau beberapa komponen (misalnya, jika konsumen mulai lebih banyak berbelanja atau pemerintah meningkatkan pengeluarannya) akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat, yang biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi.

       Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran (G), misalnya untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara, hal ini akan menciptakan permintaan baru terhadap bahan baku, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Peningkatan permintaan ini akan memicu aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya mendorong konsumsi (C) dan investasi (I) lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai efek pengganda fiskal atau fiscal multiplier effect, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih besar.

       Rencana kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 menandai pergeseran fokus pemerintah dari ekspansi fiskal besar-besaran menjadi pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan dampak maksimal, menghindari pemborosan, dan menciptakan ruang fiskal yang sehat untuk jangka panjang.

       Efisiensi anggaran di tahun 2025 tidak berarti pemerintah akan mengurangi peranannya dalam perekonomian. Sebaliknya, hal ini mendorong alokasi anggaran yang lebih selektif dan produktif. Sebagai contoh, alih-alih membangun proyek yang kurang strategis, anggaran dapat difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur prioritas yang memiliki dampak besar terhadap konektivitas dan produktivitas, atau dialokasikan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM serta Program Makan Bergizi Gratis.

       Dengan demikian, meskipun nilai nominal pengeluaran (G) mungkin dikendalikan, kualitas pengeluaran ditingkatkan. Kebijakan ini memastikan bahwa APBN tetap menjadi motor pertumbuhan, namun dengan mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan fiskal.

       Selain perannya dalam pertumbuhan, APBN juga memegang peran vital dalam redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan berbagai subsidi, APBN membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

       Dari sisi stabilisasi, APBN berperan sebagai penyangga ekonomi saat terjadi guncangan. Ketika krisis melanda, seperti Pandemi COVID-19, pemerintah dapat menggunakan APBN untuk memberikan stimulus fiskal, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau insentif pajak, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

       Dengan demikian, APBN adalah instrumen multi-fungsi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata dan perekonomian tetap tangguh menghadapi krisis.

       APBN adalah jantung dari perekonomian Indonesia. Perannya dalam menggerakkan pertumbuhan, menciptakan pemerataan, dan menjaga stabilitas tidak dapat digantikan. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran 2025 akan menantang pemerintah untuk lebih bijak dalam alokasi belanja, hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Dengan pengelolaan yang cermat dan berorientasi pada hasil, APBN akan terus menjadi alat utama bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai negara maju dan sejahtera.