Halo Sobat #InTress,
KPPN Sintang telah menerbitkan "Buletin SENENTANG" Edisi III Juli 2024.
Buletin SENENTANG merupakan akronim dari Buletin Seputar Ekonomi Regional dan Informasi Sintang disusun secara triwulanan oleh KPPN Sintang yang memiliki tujuan memberikan edukasi fiskal dan ekonomi regional dalam rangka penguatan peran KPPN Sintang sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor di wilayah kerja KPPN Sintang.
Nama SENENTANG terinspirasi dari asal usul nama kota Sintang, yang dahulu lebih dikenal sebagai Senentang.

Melalui buletin ini Sobat #InTress dapat mengetahui informasi terkait kebijakan dan capaian kinerja APBN dan kondisi perekonomian Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi yang mudah dipahami.

Sobat #InTress dapat mengakses Buletin SENENTANG Edisi III Juli 2024 melalui link https://bit.ly/BuletinSenentangKPPNSintang
Selamat membaca!😊

Untuk memberikan apresiasi dan evaluasi kepada para satuan kerja mitra KPPN Sintang yang telah berupaya secara maksimal dalam meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan bagian dari penyampaian informasi publik kepada ihak eksternal, KPPN Sintang menyelenggarakan kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran Press Conference Triwulan II TA 2024, Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Anti Korupsi Serta Security Awareness dan Internalisasi Strategi Organisasi, pada tanggal 19 Juli 2024 secara offline bertempat di Ruang Aula KPPN Sintang.

Pada kegiatan yang diikuti oleh para satker mitra kerja KPPN tersebut, Kepala KPPN Sintang, Ibu Dwi Yanti Yuliarsih dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh satker mitra kerja KPPN Sintang atas segala upaya dan kesungguhannya dalam pencapaian nilai IKPA Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Diharapkan hal ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang maksimal pada periode mendatang.

Selanjutnya, disampaikan press conference kinerja APBN periode triwulan II 2024 oleh Kepala KPPN Sintang. Dari sisi belanja satker pemerintah pusat, terdapat kenaikan sebesar 7,53% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan dari realisasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah mengalami kenaikan sebesar 6,04% dibanding periode yang sama di tahun 2023.

Selain itu disampaikan internalisasi strategi organisasi KPPN Sintang dengan tujuan agar semua pihak memahami dan dapat berkolaborasi secara efektif dalam mendukung tujuan KPPN Sintang. Juga disampaikan terkait sistem keamanan informasi untuk memitigasi terjadinya potensi gangguan keamanan TIK baik pada internal KPPN maupun Satker.

Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada satker terbaik kategori nilai IKPA, implementasi KKP, implementasi Digipay, dan Implementasi CMS periode Triwulan II 2024.

Pada sesi Monev Pelaksanaan Anggaran, Kepala Seksi PDMS, Bpk. Acep Ramzi Zamzami menyampaikan progress capaian IKPA, monitoring realisasi KKP dan Digipay Satker Lingup KPPN Sintang serta Langkah-langkah strategis untuk pencapaian zero retur.  

Terakhir, dari Seksi VeraKI menyampaikan materi terkait rekonsiliasi eksternal dan penyusunan laporan keuangan tingkat satker termasuk pengelolaan hibah.

Semoga dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada Satker lingkup KPPN Sintang.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Biro Organta sedang mengadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu selama satu tahun terakhir (2023-2024).

 Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi seluruh pejabat/pegawai unit Eselon I/LNSW dan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada. Data responden akan diambil di 7 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Ambon, dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2024.

 Bagi pengguna layanan Kemenkeu yang terdata sebagai responden, dimohon untuk berkenan memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif untuk membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas layanan.

 Bersama, mari kita ciptakan layanan Kemenkeu yang Tepercaya!

 #DJPbHAnDAL #SKPLKemenkeu2024

Dalam rangka memberikan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Negara serta tugas pada KPPN Sintang kepada generasi muda, KPPN Sintang Bersama dengan KPP Sintang menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Goes To School Ke MTsN 1 Sintang, pada tanggal 25 Juli 2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka sinergi Kemenkeu Satu serta bagian dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20.

 Pada kegiatan yang diikuti oleh para siswa kelas VII dan IX MTsN 1 Sintang tersebut, acara dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Sekolah MTsN 1 Sintang dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Sintang.

Pemaparan Materi dari Tim Kemenkeu (KPPN Sintang) menyampaikan materi tentang APBN, yang mencakup pengertian, tujuan, dan komponen-komponen utama dari APBN. Materi disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh para siswa, menggunakan presentasi visual dan contoh-contoh nyata.

Agar lebih edukatif, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Para siswa/i sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan seputar APBN dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Setelah sesi pemaparan dari Tim KPPN Sintang, dilanjutkan dengan materi perpajakan yang disampaikan oleh Tim KPP Pratama Sintang.  

 Acara ditutup dengan foto bersama dan pemberian cenderamata dari Tim Kemenkeu kepada Kepala MTsN 1 Sintang.

Semoga kegiatan Kemenkeu Goes To School tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian para genearasi muda terhadap pentingnya APBN bagi pembangunan negara.

Sampai dengan periode Semester I TA 2024, KPPN Sintang belum melaksanakan penyaluran DAK Fisik untuk Kabupaten Sintang sehingga perlu melakukan langkah-langkah koordinasi untuk percepatan penyaluran dan menghindari adanya gagal salur. Untuk itu KPPN Sintang menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) Monitoring Dan Evaluasi Dak Fisik Lingkup Pemda Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 mulai pukul14.00 WIB bertempat di Aula KPPN Sintang. Kegiatan dihadiri peserta dari BPKAD Kab.Sintang, Inspektorat Kab.Sintang, dan OPD Pengampu DAK Fisik 2024 lingkup Kabupaten Sintang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja penyaluran DAK Fisik guna mencegah adanya gagal salur sampai dengan batas waktu penyaluran. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antara KPPN dan pemerintah daerah dalam menyalurkan DAK Fisik”, demikian sambutan pembukaan Kepala KPPN Sintang, Ibu Dwi Yanti Yuliarsih kepada para peserta.

Pada sesi pembahasan, Kepala Seksi Bank KPPN Sintang, Bpk. Mursid Priyadi menyampaikan materi mekanisme penyaluran DAK Fisik Tahun 2024, monev penyaluran DAK Fisik sampai dengan Semester I TA 2024, serta berbagai isu strategis terkait pemenuhan dokumen persyaratan dan batas waktu penyampaiannya.

Selanjutnya pada sesi diskusi, para peserta dari BPKAD Kabupaten Sintang, Inspektorat Kabupaten Sintang, dan masing-masing OPD Pengampu DAK Fisik pada Kab. Sintang menyampaikan progress dan berbagai kendala dalam proses pemenuhan dokumen penyaluran DAK Fisik ampai dengan Semester I TA 2024. Sebagian besar OPD Pengampu DAK Fisik menyampaikan progress kegiatan DAK Fisik masih tahap pelelangan di ULP, dengan kendala dihadapi adalah keterlambatan terbitnya juknis, adanya beberapa barang yang tidak tersedia pada e-katalog, maupun progress lelang dan masa sanggah. Sedangkan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang menyampaikan kendala reviu karena OPD tidak segera menyampaikan dokumen sumber. Sedangkan dari BPKAD Kabupaten Sintang mengeluhkan kurangnya respon dari masing-masing OPD atas reminder yang disampaikan oleh BPKAD. Namun dalam diskusi telah disampaikan kemungkinan data kontrak terakhir dapat disampaikan pada tanggal 15 Juli 2024 tidak ada sanggahan dari peserta lelang, serta masing-masing perwakilan OPD berkomitmen untuk segera menyampaikan dokumen sumber kepada Inspektorat Kabupaten dan BPKAD sehingga dapat segera diproses serta memberi cukup waktu pelaksanaan reviu oleh APIP dan persetujuan Pemda.

Di akhir diskusi, Inspektur Kabupaten Sintang, Ibu Dra. Ardating memberikan stretching agar OPD tetap menyampaikan dokumen fisik, menjaga kehati-hatian dalam penginputan dalam aplikasi OMSPAN, dan menepati janji untuk segera menyampaikan dokumen tanpa menunggu semua kontrak.

Mengakhiri acara FGD, dalam penutupannya Kepala KPPN Sintang Ibu Dwi Yanti Yuliarsih menyambut positif komitmen dari masing-masing OPD Pengelola DAK Fisik, dan berharap koordinasi dan sinergi internal Pemda dan antara Pemda dengan KPPN dapat terjalin lebih baik, serta penyaluran DAK Fisik dapat terlaksana sebelum batas waktu yang ditetapkan sehingga pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik dapat segera dinikmati oleh masyarakat serta mendukung perekonomian di Kabupaten Sintang.

Dalam rangka Monitoring, Evaluasi, dan Akselerasi progress digitalisasi pembayaran satuan kerja yang terdiri dari Kartu Kredit Pemerintah, Digipay Satu, dan Cash Management System, KPPN Sintang menyelenggarakan kegiatan FGD Implementasi Digitalisasi Pembayaran Satker lingkup KPPN Sintang, pada tanggal 20 Juni 2024 secara offline bertempat di Ruang Aula KPPN Sintang. 

Pada kegiatan yang diikuti oleh para satker dan pimpinan perbankan mitra kerja KPPN tersebut, Kepala KPPN Sintang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan pembayaran APBN dengan menggunakan fasilitas Digitalisasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Pada Kesempatan tersebut juga disampaikan progress digitalisasi pembayaran KPPN sebagai BUN.

Pada sesi pembahasan, Kepala Seksi Bank KPPN Sintang, Bpk. Mursid Priyadi menyampaikan materi terkait Cash Management System (CMS) berupa pengertian, manfaat, serta progress dan kendala dalam implementasi CMS pada Satker lingkup KPPN Sintang.

Dilanjutkan dengan penyampaian materi, progress, dan kendala dalam implementasi KKP dan Digipay Satu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Sintang, Bpk. Acep Ramzi Zamzami.

Pada sesi diskusi, Satker menyampaikan masing-masing permasalahan yang dihadapi dalam implementasi KKP dan CMS berupa kendala dari sisi perbankan serta tingkat pemahaman dan awareness dari internal satker.

Sebagai tindak lanjut, para pimpinan perbankan mitra kerja KPPN Sintang (Bank BRI Sintang, Bank Mandiri Sintang, Bank BNI Sintang, dan Bank BRI Melawi) berkomitmen untuk segera membantu menyelesaikan atas berbagai kendala yang dihadapi para satker.

Semoga dengan kegiatan FGD Bersama Satker dan Perbankan tersebut dapat mengakselerasi implemetasi Digitalisasi Pembayaran di lingkup KPPN Sintang.