Quickwins merupakan Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, yang diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Quickwins DJPb diusulkan oleh Eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb selaku Initiative Owner dan akan dilakukan pembahasan usulan Quickwins antara Project Management Office (PMO) DJPb dan masing-masing Eselon II dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Quickwins DJPb tahun 2024
1. SINERGI PENGUATAN LAYANAN PERBENDAHARAAN
a. Optimalisasi Skema Scheduled Payment Date melalui Penerapan Robotic Process Automation
UIC Utama : Direktorat PKN
UIC Pendukung : Direktorat SITP
Kebermanfaatan : Peningkatan kualitas penyaluran pembayaran tagihan negara kepada stakeholders, Optimalisasi kas negara di perbankan, Proses bisnis baru pembayaran yang lebih efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi RPA, Meningkatkan peran dan produktivitas SDM DJPb melalui pengalihan tugas dari pekerjaan administratif ke pekerjaan analitik.
b. Pengembangan Pemeta Data Pusat (Central Mapper) UIC Utama : Direktorat PA.
UIC Pendukung : Direktorat SITP, Dit.SP
Kebermanfaatan : Percepatan penyaluran bantuan, Mengurangi inclusion dan exclusion error, Penyaluran bantuan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
c. SAKTI BLU
UIC Utama : Direktorat PPK BLU
UIC Pendukung : Direktorat SITP
Kebermanfaatan : Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian fraud
d. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
UIC Utama : Direktorat SP
UIC Pendukung : Direktorat SITP
Kebermanfaatan : Terbangunnya interkoneksi antara Aplikasi Gaji Web Kemenkeu dengan sistem Taspen (TOS).

2. SIPKK GENERALIZED
UIC : Setditjend Perbendaharaan
Kebermanfaatan : Para Pejabat Perbendaharaan, PIC Kegiatan dan PIC Keuangan pada setiap Unit Eselon II lingkup kantor pusat DJPb, Unit Vertikal lingkup DJPb, Unit Eselon II, satker PPP BUN dan para pengelola dana BPP

3. INTEGRASI PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
UIC Utama : Direktorat APK
UIC Pendukung : Dit. PA, Dit. SP & Dit. SITP-DJA
Kebermanfaatan : Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal

4. PENGEMBANGAN ANOMALY DETECTION DALAM TAGIHAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
UIC Utama : Direktorat SITP
UIC Pendukung : Dit. SP
Kebermanfaatan : Pemerintah dapat memitigasi kemungkinan terjadinya fraud dalam pembayaran tagihan Platform Pembayaran Pemerintah, yang untuk tahap awalnya dikhususkan pada tagihan PLN dan Telkom.

Sumber : Project Management Office (PMO) DJPb

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan responsiveness Pegawai dalam memberikan service excellence serta sebagai bagian penguatan tusi dan implementasi Bintalnas, KPPN Sintang menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Bersama KPPN Sanggau dan KPPN Putussibau, pada tanggal 10 s.d. 11 Mei 2024 di Sintang dengan mengambil tema “Bersama Bersinergi Untuk Mencapai Kinerja yang Optimal”.
Pada kegiatan yang diikuti oleh para pegawai dan PPNPN lingkup KPPN Sintang, KPPN Sanggau, dan KPPN Putussibau tersebut, dilakukan berbagai kegiatan formal maupun informal dengan menghadirkan narasumber dari eksternal, yaitu kegiatan service excellence dengan menghadirkan narasumber dari Tim BSI Cabang Sintang serta Dialog wawasan kebangsaaan dengan menghadirkan narasumber dari Korem 121/ABW Sintang.

Masih dalam rangkaian Capacity Building, juga dilaksanakan kegiatan olahraga, mini games, sesi performance pegawai, serta pembagian doorprize kepada para pemenang lomba.
Antusiasme, semangat, dan kebahagiaan sangat terlihat dari para peserta kegiatan, mengingat kegiatan capacity building bersama antara KPPN Sintang, KPPN Sanggau, dan KPPN Putussibau dapat dilaksanakan ditengah-tengah rutinas pekerjaan sehari-hari.
Semoga kegiatan capacity building tersebut dapat kembali meningkatkan motivasi, sinergi, dan kinerja para pegawai, sehingga berbagai sasaran dan program strategis KPPN Sintang dapat tereksekusi secara optimal.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang menggelar konferensi pers realisasi belanja APBN regional Sintang dan Melawi periode triwulan 1 tahun anggaran 2024, Kamis 25 April 2024. Dikesempatan itu disampaikan bahwa target realisasi belanja pada triwulan 1 telah tercapai.

Kepala KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2024 KPPN Sintang mengelola dana APBN sebesar Rp 3.567,68 Miliar. Jumlah itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 823,34 Miliar yang tersebar di 46 satuan kerja dan Rp 2.681,32 Miliar dana transfer yang meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Ia menjelaskan, sampai dengan Maret 2024, realisasi belanja APBN mencapai Rp 864,48 Miliar atau sebesar 24,67 persen terdiri dari Rp 619,23 Miliar dana transfer ke daerah dan dana desa serta Rp245,25 Miliar belanja K/L.

“Dengan demikian target realisasi triwulan I 2024 sebesar 15 persen telah tercapai. Realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp 149,26 Miliar, disusul belanja barang sebesar Rp 92,99 Miliar, belanja modal sebesar Rp 2,94 Miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 42 Juta,” ungkapnya.

Dwi Yanti Yuliarsih menambahkan, dari sisi belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan sebesar 109 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Salah satunya dikarenakan terdapat realisasi pembayaran THR pada Maret 2024.

Dari sisi penerimaan, sampai dengan 31 Maret 2024 KPPN Sintang telah membukukan penerimaan sebesar Rp 183,15 Miliar. Rinciannya penerimaan perpajakan sebagian besar ditopang dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 177,81 Miliar atau 97,08 persen dari total penerimaan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 5,34 Miliar.

Penyaluran KUR Naik Signifikan

Kepala KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih juga menjelaskan progres penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total penyaluran KUR di Kabupaten Sintang dan Melawi sebesar Rp 84,91 Miliar atau naik sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 54,6 Miliar.

Kemudian jumlah debitur naik dari 546 debitur menjadi 788 debitur. Penyaluran KUR di Kabupaten Sintang tercatat Rp 51,48 Miliar dengan 445 debitur dan Kabupaten Melawi sebesar Rp 33,42 Miliar dengan 343 debitur.

Imbau Satker Tingkatkan Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam menuntaskan sasaran dan target program prioritas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Kepala KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih berharap agar seluruh satuan kerja K/L dan pemerintah daerah lingkup Kabupaten Sintang dan Melawi dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan segera memanfaatkan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dwi Yanti Yuliarsih juga meminta Satker melakukan upaya mitigasi atas isu yang muncul sehubungan dengan penyerapan dana. Serta, memperkuat sinergi dengan KPPN Sintang.

Secara teknis peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran tersebut, kata Dwi Yanti Yuliarsih, harus cermat memedomani Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang meliputi dari 8 komponen. Yaitu; indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Capaian Output guna mencapai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang efektif dan efisien.

Komit Menjaga Integritas

Dwi Yanti Yuliarsih menegaskan, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana APBN, KPPN Sintang berkomitmen menjaga nilai – nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas. Ini dilakukan melalui program pengendalian gratifikasi tahun 2024 dengan jargon utama “Tolak dan Lapor Gratifikasi”. Kemudian menerapkan Tarif Layanan Rp0,- (Nol Rupiah) untuk semua jenis layanan.

“Kita juga selalu mengimbau pada seluruh pegawai KPPN Sintang untuk tidak menerima pemberian berupa uang atau barang dari satuan kerja atas layanan yang diberikan. Kita sangat mengharapkan dukungan dari stakeholder terhadap seluruh program pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan KPPN Sintang,” pungkasnya.

Halo Sobat #InTress,
KPPN Sintang telah menerbitkan "Buletin SENENTANG" Edisi II April 2024.
Buletin SENENTANG merupakan akronim dari Buletin Seputar Ekonomi Regional dan Informasi Sintang disusun secara triwulanan oleh KPPN Sintang yang memiliki tujuan memberikan edukasi fiskal dan ekonomi regional dalam rangka penguatan peran KPPN Sintang sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor di wilayah kerja KPPN Sintang.
Nama SENENTANG terinspirasi dari asal usul nama kota Sintang, yang dahulu lebih dikenal sebagai Senentang.

Melalui buletin ini Sobat #InTress dapat mengetahui informasi terkait kebijakan dan capaian kinerja APBN dan kondisi perekonomian Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi yang mudah dipahami.

Sobat #InTress dapat mengakses Buletin SENENTANG Edisi II April 2024 melalui link https://bit.ly/BuletinSenentangKPPNSintang
Selamat membaca!😊

Dalam rangka memenuhi undangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang dan menjalankan tugas sebagai Financial Advisor untuk Local Government Kepala KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih, mengisi acara Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Sintang sebagai narasumber dalam rapat tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Mei 2024, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang dan dihadiri oleh Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sintang. Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja  pemerintah desa dalam transparansi penggunaan dana desa dan pertanggung jawabannya. 

Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Sintang menyampaikan kebijakan penyaluran dana desa TA 2024, upaya percepatan penyaluran dana desa, mitigasi penyebab gagal salurnya dana desa, dan sinergi yang bisa dilakukan setiap elemen desa, pemda dan KPPN Sintang untuk sama sama mengawal dan menjalankan penggunaan Dana Desa. Tidak lupa pula disampaikan, bahwa desa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terkait perpajakan desa yang menjadi salah satu postur dalam penerimaan di Kabupaten Sintang.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sintang sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah berkewajiban menyusun LAKIN setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dengan model Balanced Score Card (BSC) menjadikan LAKIN di lingkungan Kementerian Keuangan juga disusun dengan basis pengukuran kinerja sesuai dengan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, antor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sintang menyajikan LAKIN setiap tahunnya. Semoga LAKIN ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja KPPN Tipe A2 Sintang pada masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi dan misi yang semakin baik.

LINK DOWNLOAD

LAKIN KPPN SINTANG