Kinerja APBN KPPN Sungai Penuh s.d. 31 Januari 2026

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, KPPN Sungai Penuh menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 sebagai berikut:

🔹 Pendapatan Negara
Realisasi penerimaan negara mencapai Rp4,12 miliar atau 20,13% dari target penerimaan. Seluruh penerimaan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak terdapat penerimaan pajak di lingkup KPPN Sungai Penuh karena tidak terdapat satker KPP pada wilayah kerja.

🔹 Belanja Negara
Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp210,09 miliar atau 12,08% dari total pagu anggaran. Realisasi ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang terus berjalan untuk mendukung program pemerintah dan pembangunan di daerah sejak awal tahun anggaran.

KPPN Sungai Penuh berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara profesional, akuntabel, dan transparan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#APBNKiTa #UangKita #KPPNSungaiPenuhKInCAI #DJPbHandal

Dalam rangka memastikan kelancaran dan ketepatan waktu penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026, KPPN Sungai Penuh menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya dalam rangka persiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 kepada pemerintah daerah Kota Sungai Penuh bertempat di ruang rapat KPPN Sungai Penuh, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemda Kota Sungai Penuh yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Inspektorat Daerah Kota Sungai Penuh, ULP/UKPBJ Kota Sungai Penuh dan RSUD Mayjen H. A Thalib Kota Sungai Penuh.

Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu menyampaikan bahwa DAK Fisik merupakan salah satu jenis TKD yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang terkait regulasi, mekanisme penyaluran, serta kelengkapan dokumen persyaratan agar tidak terjadi kendala dalam proses penyaluran dana.

Dalam sesi pemaparan materi, KPPN Sungai Penuh menjelaskan secara rinci ketentuan terkait penyaluran DAK Fisik sesuai dengan PMK 25 Tahun 2024, mulai dari tahapan penyaluran per jenis dan bidang, persyaratan dokumen, tata cara penyampaian laporan realisasi, hingga pemanfaatan aplikasi OMSPAN TKD dalam mendukung proses administrasi penyaluran. Selain itu, disampaikan beberapa permasalahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi bersama.

Selain itu, terkait dengan penyaluran dana desa tahun 2026, KPPN Sungai Penuh menyampaikan agar Pemda melaksanakan monitoring bagi desa yang belum mengesahkan APBDes 2026 dan melakukan percepatan pemenuhan syarat penyaluran dana desa tahun 2026. Sehingga saat petunjuk teknis penyaluran dana desa tahun 2026 telah terbit, desa dapat segera mengajukan penyaluran ke KPPN.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran sejak awal baik penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa. Terkait dengan penyaluran DAK Fisik, Pemda diharapkan dapat mempercepat proses kontraktual, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik.

KPPN Sungai Penuh berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan asistensi kepada seluruh pemerintah daerah mitra kerja guna memastikan penyaluran TKD berjalan tepat waktu, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Penulis : Lusi Winanda Restu, Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh

Hai sobat #InTress #KInCAI

Berikut Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan periode Triwulan IV Tahun 2025 KPPN Sungai Penuh.

#KPPNSungaiPenuhKInCAl
#AmanSetaraBersamaDJPb
#ZIWBKWBBM

Kinerja APBN KPPN Sungai Penuh s.d. 31 Desember 2025

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, KPPN Sungai Penuh menyampaikan realisasi pelaksanaan APBN hingga 31 Desember 2025, yaitu

Pendapatan Negara
Realisasi penerimaan negara mencapai Rp34,56 miliar atau 193,47% dari target penerimaan. Seluruh penerimaan tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak terdapat penerimaan pajak di lingkup KPPN Sungai Penuh karena tidak terdapat satuan kerja KPP di wilayah kerja.

Belanja Negara
Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau 95,89% dari pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal dan efektif, meskipun secara nominal mengalami penurunan sekitar 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPPN Sungai Penuh dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta memastikan #APBNKiTa bekerja secara nyata bagi masyarakat. #APBNKiTa terus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berdampak nyata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#APBNKiTa #UangKita #KPPNSungaiPenuhKInCAI

Hai Sobat #InTress #KinCAI

Hasil survei kepuasan pengguna layanan KPPN Sungai Penuh pada Triwulan III 2025 adalah 4,95 (skala 5).

Terima kasih atas dukungan seluruh pengguna layanan KPPN Sungai Penuh. KPPN Sungai Penuh akan terus berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan berbagai inovasi.

Dalam rangka mewujudkan program keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, KPPN Sungai Penuh berkomitmen menjaga integritas, tidak menerima imbalan atau pemberian dalam bentuk apapun dan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada stakeholders tanpa dipungut biaya (biaya Rp0,-) dengan semangat motto layanan KInCAI (Kerja, Integritas, Cepat, Akuntabel, dan Inovatif)