Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax) pada Januari 2025, berpengaruh terhadap tata cara pelaksnaan kewajiban perpajakan K/L. salah satunya terkait dengan tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP). Semenjak diberlakukan coretax, BP/BPP tidak dapat mencatat pajak yang dipungut/dipotong sebelum diterbitkan SPT masa. Hal ini dapat menghambat pertanggungjawaban pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) karena SPT masa baru dapat diterbitkan di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Edaran nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Sesuai SE-1/PB/2025, pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP disetorkan dengan menggunakan akun 411618 (Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit) yang mana berasal dari pemotongan/pemungutan pajak sebelum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga, semua jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh BP/BPP disetor menggunakan akun 411618 tersebut. Dalam hal terdapat lebih dari 1 jenis pajak yang dipungut oleh BP/BPP, pencatatan pada aplikasi SAKTI dilakukan dengan hanya menginput akun 411618 sejumlah nilai total pajak yang dipungut/dipotong pada SPBy tersebut.

Berikut ini adalah tutorial singkat mengenai tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP satker mulai dari proses input Bukti Potong, penerbitan billing pada coretax, dan pencatatannya pada SAKTI.

Panduan Perpajakan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA diterapkan dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance). Diharapkan dengan penilaian IKPA, kualitas belanja K/L dapat diukur secara sistematis dan objektif serta mampu mengukur sejauh mana anggaran K/L memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian IKPA adalah kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran yang merupakan penilaian teradap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran diukur dalam 2 indikator, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.  Nilai indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan satker dalam satu semester. Sedangkan, Nilai deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup KPPN Sungai Penuh, capaian nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih menjadi yang paling rendah bila dibandingkan dengan capaian indikator IKPA lainnya. Pada tahun 2024, capaian indikator deviasi halaman III sebesar 81,06 paling rendah bila dibandingkan dengan capaian indikator lainnya yang mencapai nilai diatas 97. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran K/L lingkup KPPN Sungai Penuh masih perlu untuk dioptimalkan. Terutama, dengan bobot penilaian yang cukup tinggi yaitu 15 persen, capaian deviasi halaman III DIPA sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai IKPA K/L secara keseluruhan.

Untuk mengoptimalkan Nilai indikator devisasi halaman III DIPA tentunya diperlukan strategi perencanaan anggaran yang sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai. Dalam menjaga nilai IKPA tetap optimal, terutama komponen nilai halaman III DIPA, KPPN Sungai Penuh menerapkan beberapa strategi antara lain:

1. Membuat rencana kegiatan secara spesifik setiap triwulan

Rencana kegiatan yang spesifik sangat penting untuk memperkirakan kebutuhan anggaran yang akan direalisasikan pada periode tertentu. Rencana kegiatan disusun berdasarkan rincian kertas kerja anggaran yang memuat sedikitnya nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, person in charge (PIC), perkiraan biaya, dan sumber dana (rincian anggaran pada DIPA). Rencana kegiatan disusun oleh masing-masing pic pelaksana kegiatan (seksi/subbag) yang kemudian dikompilasi oleh pengelola keuangan. Rencana kegiatan yang telah disusun kemudian menjadi bahan evaluasi pengelola keuangan setiap bulannya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

2. Menyusun dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA berdasarkan rencana yang telah disusun

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun, pengelola keuangan dapat melakukan penyesuaian RPD halaman III DIPA setiap triwulannya. Berdasarkan PER-5/PB/2024, penyesuaian/revisi halaman III DIPA dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja ke-sepuluh pada:

• Bulan Februari untuk triwulan I;
• Bulan April untuk triwulan II;
• Bulan Juli untuk triwulan III; dan
• Bulan Oktober untuk triwulan IV.

Perlu menjadi perhatian bahwa revisi dan pemutakhiran RPD bulanan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu triwulan. Oleh karena itu pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan perlu untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam triwulan berkenaan.

3. Melakukan evaluasi kinerja anggaran secara bulanan

Dalam memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Selain untuk mengetahui progress realisasi anggaran, evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan anggaran, merumuskan strategi pelaksanaan anggaran periode berikutnya, dan meningkatkan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dengan pic pelaksana kegiatan.

Evaluasi kinerja anggaran pada KPPN Sungai Penuh dilaksanakan secara bulanan dengan melibatkan seluruh pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) dan pic kegiatan. Rapat evaluasi kinerja anggaran membahas hal-hal sebagai berikut

• Progress realisasi anggaran
• Progress pelaksanaan kegiatan dalam rencana kegiatan
• Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
• Strategi dan rencana tindak lanjut periode berikutnya

Kunci keberhasilan KPPN Sungai Penuh dalam mengoptimalkan nilai IKPA khususnya dalam komponen deviasi halaman III DIPA adalah sinergi dan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dengan seluruh pic pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum komunikasi yang efektif antara pejabat perbendaharaan dengan seluruh pic pelaksana kegiatan. Pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala juga memiliki peran signifikan dalam optimalisasi nilai komponen deviasi halaman III DIPA.

Strategi optimalisasi nilai halaman III DIPA yang diterapkan oleh KPPN Sungai Penuh, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh dalam mengoptimalkan nilai deviasi. Situasi dan kondisi di setiap satker dapat berbeda, oleh karena itu strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satker masing-masing. 

Penulis: Alfian Taufiqurrizqi - Kepala Subbagian Umum KPPN Sungai Penuh

Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi seluruh Aparatur Negara maupun masyarakat pada umumnya. Menurut pemerintah, pencairan THR ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Tapi, apakah dengan adanya THR bagi para aparatur negara, percepatan dan pemerataan perputaran ekonomi secara otomatis dapat tercapai? Atau ada syarat tertentu agar perekonomian itu dapat berputar? Mari kita bahas satu per satu.

Aparatur Negara Merupakan Pekerja Sektor Formal

Perlu diketahui bahwa aparatur negara itu termasuk pada golongan pekerja sektor formal. Secara teori, sektor formal merupakan bidang pekerjaan yang mendapat izin dari pemerintah, dan memiliki sistem administrasi yang terstruktur dari mulai persoalan kepegawaian, keuangan, hingga bidang teknis pelaksanaan pekerjaan. Para pekerja sektor formal pada umumnya berperan sebagai konsumen utama dalam suatu pasar. Kenapa? Karena umumnya pekerja sektor formal tidak mempunyai waktu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, sehingga berpotensi menciptakan permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk barang dan jasa seperti, makanan, minuman, laundry, transportasi, perhotelan, konstruksi dan sebagainya. Inilah salah satu alasan perputaran ekonomi pada wilayah perkotaan lebih cepat dibanding wilayah pedesaan, karena di wilayah perkotaan memiliki lebih banyak pekerja sektor formal dibanding wilayah pedesaan.

Alokasi Anggaran THR

Secara umum, sebenarnya alokasi anggaran THR telah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Adapun penerbitan PP 11 Tahun 2025 ini pada dasarnya berperan sebagai kunci untuk mencairkan alokasi tersebut. Karena dalam PP tersebut tercantum siapa saja penerima THR, apa saja komponen THR yang boleh dibayarkan dan berapa besaran THR untuk tiap-tiap penerimanya. Dari keterangan pemerintah, anggaran yang telah dialokasikan untuk ASN Pusat  mencapai Rp17,7 triliun, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara itu, bagi pensiunan dan penerima pensiun yang dikelola melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp12,4 triliun. Untuk ASN Daerah, kebutuhan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp19,3 triliun, ditambah dengan alokasi sekitar Rp16,5 triliun yang diperuntukkan bagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD, yang tentu saja tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Sehingga jika ditotal, anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk THR Tahun 2025 adalah Rp49,4 triliun untuk para penerimanya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan Daya Beli Penerima THR dan Perputaran Ekonomi

Dari kedua penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa, adanya alokasi THR yang cukup besar bagi para pekerja formal tentu saja  akan meningkatkan daya beli para penerimanya. Peningkatan daya beli ini diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang ada pada pasar, yang pada akhirnya akan mempercepat perputaran ekonomi. Tapi apakah itu pasti terjadi? Jawabannya adalah, belum tentu.

Syarat Percepatan dan Pemerataan Perputaran Ekonomi

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa, ekonomi dapat berputar apabila ada aktivitas ekonomi yang terjadi pada tiap rantai ekonomi berupa, adanya permintaan dari konsumen, permintaan oleh konsumen terjadi apabila konsumen punya daya beli, daya beli ada jika ada penghasilan, penghasilan ada jika barang atau jasa yang diproduksi dapat terserap oleh pasar. Semakin tinggi angka tiap mata rantai tersebut, maka semakin cepat perputaran ekonomi. Adanya THR ini diharapkan menjadi stimulan pada mata rantai daya beli. Namun, jika THR tidak dibelanjakan, tentunya peningkatan permintaan pada pasar tidak terjadi, yang pada akhirnya tidak ada peningkatan pada percepatan ekonomi. Begitu pula apabila THR hanya dibelanjakan kepada penyedia barang yang ada di Jabodetabek saja melalui platform online shop, maka percepatan ekonomi juga tidak akan merata, sebab, uang kembali ke Jabodetabek semua, sedangkan UMKM di daerah masing-masing tidak merasakan manfaat dari adanya THR.

Dari poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa, idealnya, semua penerima THR melakukan belanja dari uang THR sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan UMKM lokal yang ada di daerah masing-masing. Dengan demikian, tujuan pemerintah memberikan THR dapat tercapai. Namun, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi minat para penerima THR untuk membelanjakan uang THR-nya pada UMKM lokal, seperti, kebutuhan personal, kualitas barang dan jasa, harga, dan waktu yang diperlukan dalam rangka memperoleh barang dan jasa tersebut.

Penulis: Jamaludin Salim - PTPN KPPN Sungai Penuh

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu dari sebelas wilayah Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Jambi. Lokasinya sangat strategis karena berbatasan dengan dua provinsi lain. Di sebelah utara, Kerinci berbatasan dengan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu. Selain itu, Kerinci juga kaya akan keindahan alam dan sering disebut 'Sekepal Tanah dari Surga'. Kerinci adalah destinasi wisata populer, menarik banyak pengunjung dengan pemandangan indah seperti Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh.

Selain pariwisata, Kerinci juga terkenal karena tanahnya yang subur, hal ini tentu saja mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian menjadi motor utama ekonomi Kerinci. Dalam ekonomi, ada istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian daerah mengalami pertumbuhan atau tidak. PDRB membantu mengetahui sektor yang paling berkontribusi pada ekonomi dan bisa mencerminkan pendapatan rata-rata warga daerah tersebut.

Laporan BPS Kabupaten Kerinci tahun 2023 menyebutkan bahwa PDRB Kabupaten Kerinci berdasarkan harga berlaku sebesar Rp13,40 triliun, dan PDRB per kapita sebesar Rp52,42 juta. Ekonomi Kerinci tumbuh sebesar 5,73 persen pada tahun 2023, menempatkannya di posisi ke-3 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam laju pertumbuhan ekonomi. Sektor Konstruksi tumbuh paling pesat sebesar 17,97%, sementara sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menurun sebesar -0,25%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor utama ekonomi tumbuh sebesar 3,64%. Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi hampir setengah dari PDRB (48,28% atau Rp6.472,19 miliar), pertumbuhannya tetap lebih lambat dibandingkan rata-rata kabupaten (5,73%).

Beberapa masalah yang memperlambat pertumbuhan sektor pertanian meliputi produktivitas padi yang belum setara dengan rata-rata nasional, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, kualitas benih rendah, lahan tidur yang belum dimanfaatkan, serta sulitnya mendapatkan air irigasi. Semua masalah ini diketahui dari survei, wawancara, pengamatan, dan diskusi dengan masyarakat di beberapa desa di Kerinci.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah wilayah tempat tinggal sejumlah keluarga dengan pemerintahan sendiri yang dipimpin kepala desa. Struktur pemerintah desa ada empat bagian utama: Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kepala Desa dipilih oleh rakyat. BPD berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi Kepala Desa, sedangkan LKD membantu dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahannya diantaranya yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa): Berasal dari potensi desa seperti usaha desa, aset desa, kontribusi masyarakat, gotong royong, dan pendapatan lainnya.
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah: Bagian dari pajak dan retribusi yang dikembalikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
3. Alokasi Dana Desa (ADD): Bagian dari dana daerah yang diberikan ke desa.
4. Transfer ke Daerah melalui Dana Desa (DD): Sumber pendapatan terbesar desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari semua sumber pendapatan tersebut, Transfer ke Daerah melalui Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang paling dominan pada seluruh desa di Kabupaten Kerinci. Fakta menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ini artinya, desa-desa tersebut belum bisa memaksimalkan pendapatan asli mereka sendiri. Pada tahun 2025, ada 285 desa di Kabupaten Kerinci yang mendapatkan total Dana Desa sebesar Rp209.727.043.000. Setiap desa rata-rata bisa mendapatkan Rp735.884.361. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2024, Dana Desa diberikan dalam dua jenis penyaluran yaitu non-earmarked (penggunaannya bebas) dan earmarked (untuk 7 sektor penting). Salah satu sektor ini adalah ketahanan pangan yang sangat penting untuk ekonomi daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, minimal 20% dari Dana Desa harus digunakan untuk program Ketahanan Pangan. Program ini dilakukan melalui BUM Desa, BUM Desa bersama, atau institusi ekonomi masyarakat desa.

Tujuan penting dari program ini adalah membantu usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi desa. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan pangan nabati, yang meliputi penyediaan bibit unggul dan pupuk, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani, serta memberikan pelatihan kepada petani.

Berdasarkan tujuan dari program tersebut, tentu saja program ini sangat berpengaruh dan dapat menjadi kunci utama bagi Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penggerak utama ekonominya.

Mungkin kita akan bertanya bertanya, “loh, gimana caranya subsidi bibit dan pupuk ngebuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci ?” Sebagai contoh yang sederhana, ketika desa memberikan bibit unggul dan pupuk sebagai subsidi kepada petani, petani bisa menghemat uang yang biasanya digunakan untuk membeli bibit dan pupuk. Uang yang dihemat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan investasi untuk memperbesar usaha tani mereka. Jika ini dilakukan banyak petani di desa, daya beli akan meningkat, dan dampaknya terasa di ekonomi desa hingga provinsi.

Selain itu, ketersediaan bibit unggul dan pupuk dari pemerintah juga mencegah kelangkaan pasar yang bisa menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang. Jika harga naik, daya beli masyarakat menurun, dan bisa terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, subsidi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi khususnya di desa dan menjaga daya beli masyarakat tersebut dari kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhannya. Ini salah satu dampak positif dari program ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat di desa.

Dampak positif selanjutnya yang dirasakan oleh petani yaitu ketika panen. Jaminan bibit yang "unggul" dan pupuk dari pemerintah seperti sebuah investasi yang memiliki keuntungan berkali-kali lipat dari modal awalnya, karena bibit yang unggul dan pupuk yang tepat tentu saja akan menghasilkan hasil tani yang melimpah dengan kualitas terbaik. Hasil tani yang akan melimpah dengan kualitas yang terbaik juga diperkuat oleh factor alam berupa tanah yang subur berasal dari wilayah geografis pegunungan di Kabupaten Kerinci akan menghasilkan kualitas tanah yang baik serta iklim yang baik pula. Dengan kuantitas dan kualitas hasil tani yang baik, kebutuhan masyarakat Kerinci dapat terpenuhi, bahkan berpotensi untuk pasar ekspor. Ketika hal ini terjadi, dampaknya meluas pada beberapa aspek ekonomi: Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tani secara langsung meningkatkan pendapatan petani individu, yang berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga mereka. Kedua, bagi petani yang mempekerjakan buruh, kenaikan omset berpotensi mendorong perluasan usaha. Ekspansi ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Kerinci. Ketiga, kenaikan omset juga membuka peluang peningkatan upah bagi buruh lepas. Hal ini secara langsung meningkatkan daya beli dan kesejahteraan para buruh tersebut. Secara agregat, seluruh dampak positif pada tingkat petani dan buruh tani tersebut sangat mendukung upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. Bayangkan, besarnya dampak positif ini hanya terpengaruh dari 1 program saja. Untuk program lainnya tentu saja memiliki manfaat spesifik yang sejalan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kerinci.

Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan betapa strategis dan krusialnya peran pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di tingkat desa sampai dengan nasional, di mana setiap rupiah yang disalurkan berpotensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan asal dikelola dengan baik dan benar.

Selain itu, Kementerian Keuangan, khususnya DJPb beserta unit vertikalnya (Kanwil DJPb dan KPPN), memegang peran penting dalam menyalurkan TKD untuk mendukung perekonomian daerah. KPPN, sebagai ujung tombak pemerintah, tidak hanya menyalurkan TKD tetapi juga menjadi financial advisor yang berfokus pada pengelolaan anggaran daerah (meliputi Transfer Ke Daerah, APBD, dan sinkronisasi APBN-APBD) melalui kegiatan sinkronisasi anggaran, layanan pengguna, dan monitoring, sekaligus mengidentifikasi kendala dalam penyaluran.

Penulis : Delvan Septerio Perangin Angin, Seksi Bank, KPPN Sungai Penuh

Halo Sobat Kincai!

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah kantor pelayanan, KPPN Sungai Penuh senantiasa berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun surat keputusan tersebut telah kami rangkum dalam sebuah Buku Saku Standar Pelayanan KPPN Sungai Penuh yang dapat diunduh pada tautan berikut:

Buku Saku

Pada pasal 1 UU HKPD Tahun 2022 Transfer Ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), dan mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah, serta mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Jenis-jenis dana TKD yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penyaluran TKD pada KPPN Sungai Penuh sampai dengan 30 September 2024 adalah  sebesar 1.325,76 M dengan persentase 76,81% dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH sebesar 47 M dengan persentase 49,22% dari total pagu;
2. DAU sebesar 866,23 M dengan persentase 79,9% dari total pagu;
3. DAK non Fisik sebesar 134,16 M dengan persentase 66,41% dari total pagu;
4. DAK Fisik sebesar 18,36 M dengan persentase 27,24% dari total pagu;
5. Dana Desa sebesar 250,67 M dengan persentase 97,07% dari total pagu;
6. Dana Insentif Fiskal sebesar 9,31 M dengan persentase sebesar 50% dari total pagu.

Guna mendukung percepatan penyaluran TKD, KPPN Sungai Penuh senantiasa membangun komunikasi dan meningkatkan sinergi dengan Pemda Kota Sungai Penuh dan Pemda Kab. Kerinci agar penyaluran TKD bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh guna mendorong percepatan penyaluran TKD adalah dengan melakukan kegiatan silahturahmi, Focus Group Discussion (FGD), asistensi serta monitoring dan evaluasi (monev) setiap bulannya. Setiap melaksanakan kegiatan yang mengikutisertakan Bakeuda Kota Sungai Penuh dan BPKPD Kab.Kerinci, KPPN Sungai Penuh senantiasa menyampaikan progress penyaluran TKD terutama DAU, DAK Fisik dan Dana Desa dan mendorong Pemda untuk melakukan percepatan penyaluran TKD khususnya dana desa dengan segera mengirimkan kelengkapan dokumen sebagai syarat penyaluran dana desa. Harapannya penyaluran TKD bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditulis oleh Lusi Winanda Restu, Kepala Seksi Bank