Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I menyelenggarakan kegiatan Press Conference Kinerja APBN Bulan Maret 2026 dan Sosialisasi Kebijakan Keuangan Negara secara daring pada 10 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pengelola keuangan satuan kerja sebagai bagian dari upaya transparansi serta penguatan pemahaman terhadap kebijakan fiskal terkini.
Kinerja APBN: Fokus pada Pendidikan dan Transfer ke Daerah
Dalam pemaparan kinerja APBN, disampaikan bahwa hingga Februari 2026, realisasi belanja negara menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar fungsi. Sektor pendidikan menjadi penerima alokasi terbesar dengan realisasi mencapai lebih dari Rp447 miliar, sementara sektor lingkungan hidup menjadi yang terendah.
Dari sisi jenis belanja, transfer ke daerah mencatat realisasi tertinggi dengan persentase 23,57% dari total pagu. Sebaliknya, belanja barang menjadi yang terendah dengan realisasi sebesar 3,69%. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Selain itu, terjadi peningkatan retur SP2D pada Februari 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam proses penyaluran anggaran. Sementara itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum dapat ditentukan karena masih menunggu petunjuk teknis terbaru.
Penguatan Integritas dan Kepatuhan Internal
Dalam kegiatan ini juga disampaikan imbauan terkait pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Seluruh satuan kerja diingatkan untuk tidak memberikan maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pelaporan gratifikasi wajib dilakukan melalui sistem resmi dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan integritas dan budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Strategi Pelaksanaan Anggaran 2026
Dalam sesi sosialisasi, dipaparkan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas belanja negara. Strategi utama meliputi percepatan realisasi anggaran, khususnya belanja modal yang ditargetkan selesai kontrak paling lambat akhir Mei 2026.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pembayaran, percepatan penyaluran bantuan sosial, serta optimalisasi pembiayaan melalui skema pinjaman dan hibah.
Di sisi lain, penajaman fokus anggaran dilakukan dengan mengutamakan belanja prioritas seperti layanan publik, kewajiban pemerintah, serta program prioritas Presiden. Efisiensi juga diterapkan dengan membatasi belanja yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas dan pengadaan fasilitas aparatur.
Kebijakan Pembayaran THR Tahun 2026
Materi lain yang disampaikan adalah kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. THR diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan dengan komponen meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Pembayaran THR didasarkan pada penghasilan bulan Februari 2026 dan tidak dikenakan potongan, dengan pajak ditanggung oleh pemerintah. Pembayaran diupayakan dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi CPNS, PPPK, serta pegawai non-ASN yang dapat menerima THR secara proporsional sesuai masa kerja atau dalam bentuk honorarium tambahan.
Ancaman Siber dan Keamanan Data
Kegiatan ini juga menyoroti meningkatnya ancaman siber di lingkungan Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 18,6 juta percobaan intrusi, dengan mayoritas berupa serangan DoS/DDoS.
Selain itu, ditemukan puluhan ribu file malware dengan berbagai jenis, termasuk WebShell dan botnet. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam penggunaan teknologi, terutama di era pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Pengguna diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi, khususnya data sensitif seperti informasi keuangan, kesehatan, dan biometrik.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menyampaikan perkembangan kinerja APBN sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan keuangan negara. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat integritas, serta beradaptasi dengan tantangan baru seperti ancaman siber dan pemanfaatan teknologi digital.
