Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Bulan Januari 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi IKPA Tahun 2025, Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, serta Simplifikasi Pembayaran Tagihan atas Beban APBN. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh para Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja lingkup KPPN Surabaya I sebagai bentuk transparansi dan penguatan koordinasi pengelolaan keuangan negara.

Kinerja APBN dan Capaian Realisasi 2025

Dalam paparannya, Kepala KPPN Surabaya I menyampaikan bahwa hingga Desember 2025, realisasi belanja per fungsi tertinggi berada pada fungsi pertahanan sebesar Rp4,01 triliun, sementara realisasi terendah pada fungsi lingkungan hidup sebesar Rp91,62 miliar.

Dari sisi jenis belanja, realisasi terbesar belanja Pemerintah Pusat adalah belanja pegawai yang mencapai 99,67% dari total pagu. Belanja modal terealisasi 93,25%, sedangkan belanja barang sebesar 88,35%. Capaian belanja pegawai dan belanja modal telah melampaui target Triwulan IV, sementara belanja barang sedikit di bawah target 90%.

Nilai IKPA Desember 2025 tercatat sebesar 95,78 dan menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, terdapat beberapa catatan penting, seperti kenaikan retur SP2D dari 17 menjadi 42 serta penurunan jumlah pendaftaran data kontrak pada Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan materi injeksi kepatuhan internal terkait larangan gratifikasi sesuai PMK Nomor 227/PMK.09/2021, PP 94 Tahun 2021, serta UU Tipikor. Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan integritas dan budaya organisasi di lingkungan DJPb.

Evaluasi IKPA Tahun 2025: Kinerja Meningkat Signifikan

Evaluasi IKPA Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hampir seluruh indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (year-on-year). Indikator Pengelolaan UP/TUP berhasil meraih nilai sempurna (100), sementara peningkatan tertinggi terjadi pada indikator Capaian Output yang naik 6,75 poin hingga mencapai nilai 100.

Penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 96,05, meningkat 3,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pola penyerapan menunjukkan tren peningkatan pada Triwulan IV, dengan belanja barang tahun 2025 menyerap lebih cepat dibandingkan 2024.

Dari sisi belanja kontraktual, jumlah kontrak tahun 2025 tercatat sebanyak 4.125 kontrak, turun 15,5% dibandingkan 2024. Namun demikian, kontrak pra-DIPA meningkat signifikan sebesar 629% (y-o-y), menunjukkan perbaikan dalam perencanaan pengadaan.

Distribusi nilai IKPA satker juga menunjukkan pergeseran positif, dengan 67 satker berada pada kategori baik dan tidak terdapat satker dengan kategori kurang pada tahun 2025.

Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Materi berikutnya menyoroti optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen pembayaran non-tunai atas belanja APBN. KKP bertujuan meminimalkan penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, serta mengurangi idle cash dalam pengelolaan UP.

Sejak 1 Juli 2019, komposisi UP di satker berubah menjadi 60% UP Tunai dan 40% UP KKP. KKP dapat digunakan melalui mesin EDC, pembayaran daring, maupun QRIS, dan terbagi atas KKP belanja barang/modal serta KKP perjalanan dinas.

Walaupun nilai transaksi KKP terus meningkat sejak 2019, pada 2025 terjadi sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya. Tantangan implementasi antara lain preferensi transaksi tunai, keterbatasan merchant dan EDC, pengenaan surcharge, serta keterbatasan penggunaan KKP Domestik secara daring.

Dalam sesi diskusi ditegaskan bahwa pengaturan proporsi KKP Domestik dan Non-Domestik mengacu pada PER-12/PB/2022, dengan fleksibilitas disesuaikan kebutuhan satker, meskipun disarankan proporsi KKP Non-Domestik lebih besar mengingat limit transaksi KKP Domestik maksimal Rp10 juta per transaksi.

Simplifikasi Pembayaran Tagihan melalui Enhancement SPAN 2.0

Sosialisasi juga membahas enhancement SPAN 2.0 Tahun 2025 sebagai upaya simplifikasi pembayaran tagihan atas beban APBN. Latar belakang pengembangan ini adalah pengelolaan data supplier yang sebelumnya tersebar di beberapa sistem (SPAN, SAKTI, dan sistem gaji), sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi data.

Beberapa perubahan utama meliputi:

• Single source data supplier berasal dari SAKTI.

• Penyederhanaan tipe supplier menjadi supplier dominan dan non-dominan.

• Penyederhanaan struktur data menjadi header dan site.

• Otomasi validasi dan persetujuan supplier serta resume tagihan.

• Otomasi PPR untuk mengurangi antrean dan ketergantungan proses manual.

• Perubahan mekanisme pendaftaran supplier tanpa perlu pendaftaran rekening di SPAN.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan proses pencairan dana serta mempercepat realisasi anggaran. Tanggung jawab kebenaran data supplier dan kontrak tetap berada pada PPK sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2025.

Penguatan Tata Kelola dan Profesionalisme

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sertifikasi pejabat perbendaharaan sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalisme pengelola keuangan negara.

Secara keseluruhan, press conference ini menjadi sarana strategis dalam menyampaikan capaian kinerja, evaluasi, serta kebijakan terbaru kepada satuan kerja. Dengan peningkatan nilai IKPA, optimalisasi KKP, serta simplifikasi sistem pembayaran melalui SPAN 2.0, diharapkan tata kelola APBN semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Jumat, 31 Oktober 2025 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Hari Pahlawan dengan tema “Semangat Kepahlawanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan" yang merupakan bagian dari Program Kerja Duta Transformasi KPPN Surabaya I. Acara dilakukan secara luring di Ruang Jenggala GKN 1 Surabaya dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Bapak Syaiful Islam dengan peserta anak magang lingkup GKN 1 Surabaya. Sambutan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya menyambung estafet pengabdian. Estafet ini bukan hanya tanggung jawab ASN yang telah lama mengabdi, tetapi juga tugas bagi generasi muda, termasuk rekan-rekan mahasiswa magang yang hari ini hadir bersama kita. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang kreatif,  adaptif, dan  melek  teknologi karakteristik yang  sangat  dibutuhkan dalam birokrasi modern.Kita berharap semangat dan energi muda ini dapat menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang semakin lincah, terbuka, dan inovatif. Namun, sebesar apa pun potensi generasi muda, nilai-nilai dasar ASN tidak boleh pudar. Nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan harus terus dipegang teguh. Karena di sanalah letak perbedaan antara sekadar bekerja dan benar-benar mengabdi. ASN yang berjiwa pahlawan adalah mereka yang bekerja dengan hati, melayani masyarakat tanpa pamrih, dan menempatkan kepentingan bangsa  di  atas  kepentingan  pribadi.

Gen Z Menyambung Estafet Pengabdian ASN untuk Negeri

Kepala KPPN Surabaya I memaparkan Materi terkait Generasi Z yang akan menjadi Penyambung Estafet Pengabdian ASN di masa depan. Beliau menjelaskan bahwa Makna pengabdian ASN dipaparkan sebagai panggilan moral untuk memberikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat. ASN bukan hanya pelaksana kebijakan administratif, melainkan juga pelayan publik yang bekerja dengan semangat keikhlasan dan tanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat. Filosofi ini menegaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) digambarkan sebagai garda terdepan kedaulatan fiskal negara.  Dalam konteks keberlanjutan ASN, generasi muda terutama Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak birokrasi modern. Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis, inovatif, cepat beradaptasi, kolaboratif, dan melek teknologi. Mereka tumbuh di era digital, terbiasa bekerja dengan data, serta memiliki orientasi kuat terhadap nilai dan dampak sosial. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan transformasi birokrasi menuju era digital dan pelayanan publik yang semakin terbuka serta transparan. Namun, di sisi lain, Gen Z juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti menjaga integritas di era digital, menyeimbangkan idealisme dengan realitas pelayanan publik, beradaptasi dengan struktur birokrasi yang formal dan hierarkis, serta mempertahankan semangat nasionalisme di tengah arus globalisasi.

Melalui FGD ini, diharapkan generasi muda, khususnya  calon-calon  ASN  dari kalangan Gen Z, dapat memahami bahwa menjadi ASN bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada negara. ASN harus menjadi agen perubahan yang membawa semangat profesionalisme, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti pesan B.J. Habibie, “Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita.” Pesan ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan birokrasi dan kemajuan bangsa berada di tangan generasi muda yang berintegritas, berjiwa nasionalis, dan siap mengabdi untuk negeri.

Penulis: Sigit Setyawan - Duta Transformasi KPPN Surabaya I

KPPN Surabaya I menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Konsolidasi dan Peningkatan Kapasitas Duta Transformasi DJPb serta Internalisasi Strategis DJPb Tahun 2025 pada tanggal 13 Juni 2025. Acara dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Kepala KPPN Surabaya I, pejabat pengawas, dan pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai tentang peran DJPb dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pembahasannya, Kepala KPPN Surabaya I, Bapak Yoyok Yulianto menekankan beberapa hal yakni Tantangan transformasi ekonomi dan optimalisasi APBN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diantaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dirasa membutuhkan transformasi ekonomi, peningkatan efisiensi investasi dan SDM, kemungkinan risiko gagal maju sebelum aging population, struktur APBN yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktifitas, serta bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan arahan Pimpinan Kemenkeu (LOM) berdasarkan arahan Presiden yakni pertama, pentingnya mewujudkan kebijakan berdampak besar namun minim noise. Artinya kebijakan yang dirumuskan nantinya harus berdampak signifikan namun tidak menimbulkan reaksi negatif terhadap publik. Kedua, Revisiting Let the Manager Manage. Kemenkeu tidak hanya berfungsi untuk mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan kinerja dan pencapaian output/outcome menjadi lebih optimal. Ketiga, Penguatan integritas. Integrity is our currency. Kemenkeu akan dihormati, tinggi, apabila mampu menjaga integritasnya. Keempat, Penguatan Compliance. Peningkatan kepatuhan (compliance) pada target yang ambisius dan spesifik, baik berdasarkan komoditi, sektor maupun parameter lainnya. Kelima, Revisiting kebijakan desentraliasi fiskal. Transfer ke Daerah perlu dilakukan dengan berfokus terhadap percepatan pembangunan di daerah, termasuk penegasan insentif dalam pengelolaan lingkungan. Keenam, Pengembangan AI dan Data Analytics. Pemanfaatan data analitik dan AI dapat mengotomatisasi berbagai kebutuhan. Detailkan blue print AI untuk kemandirian AI (AI Sovereign) Kemenkeu. Ketujuh, Kebijakan yang berdampak bagi Pemerintah Daerah. Perlu adanya perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas belanja, dan dampak PSN bagi daerah. Kedelapan, Peningkatan peran SMV. SMV perlu berperan lebih dalam mengatasi isu sosial ekonomi dan pembangunan di daerah. Kesembilan, Pemantauan pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebagai salah satu program penting pemerintah, maka pelaksanaan MBG ini perlu disusun laporan secara format dan terperinci agar dapat optimal dan menyeluruh.

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025

Pembahasan dalam kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025. Beberapa hal diantaranya yang menjadi sorotan adalah Revenue yang meliputi Transformasi Joint Program Penerimaan, Joint Proses Bisnis - Sistem IT, Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu, dan Sektor Keuangan, Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah, Pengembangan Road Map serta Dampak Kebijakan Belanja Perpajakan dan Kebijakan Basis Penerimaan. Kemudian Inisiatif selanjutnya berfokus pada Spending, Treasury, Fiscal & Financial Sector yakni meliputi efisiensi alokasi APBN untuk mendukung Visi Presiden dan mendorong pertumbuhan, Tata kelola strategic diamond, Leveraging kekayaan negara, Penguatan peran SMV sebagai arm’s length Kementerian Keuangan, Pengembangan sektor keuangan serta Pengembangan modern treasury. Poin penting lainnya yaitu fokus terhadap bidang Sentral yakni Penguatan budaya dan kepemimpinan, Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia terintegrasi, Modernisasi layanan, Artificial Intelligence Smart Office, dan Pengelolaan kredibilitas Kemenkeu.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh Pegawai KPPN Surabaya I dapat memperoleh pemahaman akan peran DJPb dalam Inisiatif Strategis Kementrian Keuangan. Kementerian Keuangan melalui berbagai unit Eselon I telah merumuskan Inisiatif Strategis (IS) Tahun 2025 yang mencakup tiga tema utama, yaitu penerimaan, belanja dan fiskal, serta penguatan kelembagaan dan layanan. Dalam bidang penerimaan, fokus diarahkan pada peningkatan tax ratio dan optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi tata kelola, integrasi proses bisnis lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan data, termasuk pada sektor digital, cukai, dan PNBP. Sementara itu, pada bidang belanja dan fiskal, inisiatif strategis ditujukan untuk mendorong efisiensi alokasi anggaran, mendukung program prioritas nasional, serta memperkuat pengelolaan kekayaan negara agar lebih produktif dan bernilai ekonomi. Di sisi kelembagaan, Kemenkeu menekankan pentingnya transformasi budaya kerja, penguatan kepemimpinan, integrasi sistem manajemen SDM, serta modernisasi layanan publik berbasis teknologi, termasuk pengembangan platform AI Smart Office. Seluruh inisiatif tersebut dilengkapi dengan milestone yang terukur, menunjukkan arah reformasi yang jelas dan komitmen kuat terhadap tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Diharapkan, melalui pelaksanaan inisiatif ini, Kementerian Keuangan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan modern.

Dalam rangka memperkuat kapasitas dan mempererat kebersamaan antarpegawai, KPPN Surabaya I kembali menyelenggarakan kegiatan capacity building yang dilaksanakan di Museum De Javasche Bank, Surabaya. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai, PPNPN, dan mahasiswa magang ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kerja sama tim, serta menambah wawasan mengenai sejarah perekonomian, dan perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tur museum, menyaksikan berbagai koleksi peninggalan era kolonial, serta mengenal perjalanan sistem moneter dan keuangan nasional.

Museum De Javasche Bank, dahulu merupakan kantor pusat De Javasche Bank dan pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda dengan hak khusus untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas. Pada tahun 1953, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia setelah kemerdekaan, dan gedung Surabaya berfungsi sebagai kantor hingga tahun 1970-an sebelum diubah menjadi museum pada tahun 2012. Museum ini juga memperlihatkan alat-alat cetak uang kuno, mulai dari mesin manual hingga yang lebih modern, yang mencerminkan perkembangan teknologi dalam pembuatan uang serta simbol legitimasi pemerintahan. Saat ini, Museum De Javasche Bank berfungsi sebagai pusat edukasi publik dengan arsitektur kolonial yang megah, koleksi mata uang tua, brankas logam, dan mesin pencetak uang yang menggambarkan perjalanan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi.

Kepala KPPN Surabaya I, Bapak Yoyok Yulianto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kolaborasi dan rasa kebersamaan antarpegawai semakin meningkat, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang lebih optimal guna terciptanya sinergi sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan”.

 Kegiatan capacity building diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah di area museum.

KPPN Surabaya I implementasikan budaya egaliter (ngobrol santai dengan pimpinan) di Museum Pendidikan Surabaya Jalan Genteng Kali No. 10, Surabaya pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2025. Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan tugas kinerja antara Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan seluruh pegawai maupun PPNPN. Dilakukan interaksi dan dialog untuk menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya. Memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan dan menyepakati peningkatannya.

Adapun manfaat dialog dan komunikasi dua arah antara lain: Mengukur tingkat efektifitas komunikasi. Menghindari kesalahpahaman. Memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang berdialog. Menyalurkan ide-ide komunikan. Informasi menjadi jelas dan akurat. Mengimplementasikan nilai demokrasi. Menciptakan kerukunan bersama. Menyelesaikan permasalahan yang ada.

Terkait pendidikan, Kepala Kantor memberikan arahan agar para generasi muda bisa membandingkan antara pendidikan jaman dahulu dengan pendidikan jaman sekarang. Perubahan metode, cara, sarana dan prasarana pendidikan perlu dianalisa terkait kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk dicarikan solusi dan rekomendasinya agar pendidikan di masa mendatang lebih berkualitas sehingga menghasilkan generasi yang canggih baik dari aspek spiritual, emosional, maupun intelektual.

Dialog berjalan dengan baik dan lancar. Berbagai masukan dan tanggaan datang silih berganti. Masukan yang membangun, tanggapan yang mencerahkan, dan arahan yang berkualitas  akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diimpelementasikan dalam tugas kinerja sehari-hari.

Sambil menyelam minum air, setelah dialog selesai dilanjutkan dengan menjelajah Museum Pendidikan. Tempat wisata historis ini dulunya merupakan bekas sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara, Pahlawan Pendidikan Indonesia. Museum Surabaya ini berdiri dan resmi pada tanggal 25 November 2019 oleh Walikota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini. Tempat wisata sejarah ini berdiri dengan memiliki beberapa tujuan, antara lain: Melestarikan histori edukasi di Indonesia. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi. Menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat. Menjadi tempat penelitian dan pengembangan edukasi.

Museum Pendidikan Surabaya menjadi sarana kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di Kota Surabaya. Pengunjung dapat menikmati dinamika pendidikan di Indonesia, dari masa ke masa. Museum Pendidikan Surabaya mempunyai koleksi sekitar 860 benda yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Bukti-bukti materil terkait pandidikan pada masa Pra-Aksara, Masa Klasik, Masa Kolonial, dan Masa Kemerdekaan tersimpan di museum ini. Benda-benda yang dikoleksi antara lain Historika, Filologika, Heraldika, Etnografika, Keramologika, dan Technologika.

Pengunjung yang masuk ke dalam museum akan mengikuti alur konsep penceritaan periodisasi masa dinamika pendidikan di Indonesia. Alur benda-benda koleksi dimulai dari masa Pra-Aksara, Masa Klasik, Masa Kolonial, dan Masa Kemerdekaan. Suasana masa lalu muncul melalui benda-benda yang dipajang, seperti alat tulis, alat hitung, ijazah, maupun surat-surat penting ejaan lama. Ada juga ruang khusus untuk menggambarkan suasana kelas pada zaman dahulu.

Kegiatan dialog dua arah dan kebersamaan semacam ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kinerja, menyamakan persepsi antar pegawai, meningkatkan kerjasama serta kekompakan para pegawai dalam melaksanakan tugas kedepannya. Jadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk dapat bekerja profesional, kreatif, dan inovatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

(Warnoto Kepala Subbagian Umum KPPN Surabaya I)

Monev Penyaluran TKDD: KPPN Surabaya I, BPPKAD, DPMD, dan Inspektur Daerah Kab. Gresik, 21/5/2025

TKDD untuk Kemakmuran Rakyat

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disingkat HKPD telah disempurnakan implementasinya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah berupaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, efektif, dan produktif.

Pilar utama yang melandasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada empat yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horisontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pembiayaan Utang ke Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Penyaluran TKDD melalui KPPN sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyalurannya. Keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu peran penting yang dimiliki oleh KPPN.  KPPN berperan sebagai penyalur TKDD yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada pemda, meningkatkan efisiensi dan koordinasi serta konsolidasi dengan pemda. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi serta analisis kerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Sistem ini dilakukan agar penyaluran dapat dilakukan secara mudah dengan proses yang sederhana.

Peran KPPN selain sebagai penyalur TKDD, juga melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi penyaluran TKDD. Monev penyaluran TKDD dilakukan dengan tujuan memberikan informasi menyeluruh terkait perkembangan penyaluran TKDD, hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

Sampai dengan tanggal 21 Mei 2025, KPPN Surabaya I telah manyalurkan TKDD sebesar Rp793.148.394.004,- atau 37,60% dari total pagu Rp2.109.687.452.000,-.

Pagu dan Realisasi Belanja Per-Satker

Bijak dalam Pemanfaatan TKDD

Bijak dalam memanfaatkan TKDD sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat seluruhnya. Pemanfaatan TKDD harus sesuai peruntukannya. Amanah besar yang harus selalu dijaga dengan penuh integritas. Dijaga agar tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pemanfaatan alokasi TKDD diprioritaskan antara lain untuk: Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Akses jalan dan tersedianya sistem pengairan yang baik akan sangat berperan dalam mendorong produktivitas maupun mobilisasi hasil pertanian dan perkebunan desa. Pembukaan badan jalan sebagai  sarana penghubung rumah tinggal penduduk yang berada di pelosok dan belum memiliki akses memadai ke  jalan utama desa. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain penyediaan buku-buku untuk siswa sekolah. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai sarana kegiatan bidang kesehatan untuk penduduk desa.  Beberapa di antaranya berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan bergizi bagi balita, penyuluhan kesehatan kepada penduduk, kegiatan dasa wisma, dan lain-lain.

Berintegritas dan amanah harus menjadi mindset bagi seluruh Pengelola TKDD. Rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. TKDD harus bisa dimanfaatkan secara maksimal agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia segera terwujud. Amiin !

(Warnoto Kepala Subbagian Umum KPPN Surabaya I)