Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Dalam penyaluran bantuan pemerintah pasti ada kendala, di antaranya dalam hal pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan  laporan pertanggungjawaban (LPJ). Oleh karena itu, KPPN Surabaya I mengadakan focus group discussion (FGD) untuk melakukan sosialisasi terkait penyederhanaan pembuatan LPJ bantuan pemerintah.

         Dalam rangka menanamkan budaya dan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengadakan sebuah acara/pertemuan bagi para pegawainya. Kegiatan bertajuk value meet up (pertemuan untuk menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan RI) wilayah Jawa Timur dipusatkan di Surabaya. Kegiatan value meet up ini berhasil mengumpulkan para pegawai dari beberapa unit kerja, yaitu : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (Kanwil DJPb Prov. Jatim), KPPN Surabaya I, KPPN Surabaya II, KPPN Sidoarjo, serta para change agent  (agen perubahan) yang mengikuti change agent summit di Surabaya.

         KPPN Surabaya I berlokasi seatap dengan Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Timur (Kanwil DJPBN Prov. Jatim). Sebagai konsekuensinya, kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan negara di KPPN Surabaya I relatif mudah dipantau oleh Kanwil DJPBN Prov. Jatim. Suatu hal yang lazim terjadi di KPPN Surabaya I adalah menerima kunjungan dari Kepala Kanwil DJPBN Prov. Jatim untuk memberikan pembinaan terkait tugas-tugas di bidang perbendaharaan.

         Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu unit organisasi di lingkup DJPb dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar layanan. Sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas pelayanan adalah KPPN-KPPN secara bertahap dilengkapi dengan sertifikasi ISO (International Organization for Standardization).

         LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) merupakan salah satu laporan yang wajib dibuat oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI memberikan sosialisasi bagi jajaran Kemenkeu RI di wilayah Jawa Timur agar terbentuk persamaan persepsi dalam penyampaian LHKPN. Sosialisasi LHKPN Lingkup Kemenkeu RI Jawa Timur ini digelar hari kamis, 20 April 2017 di Gedung Keuangan Negara Surabaya II, Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya.

         Surat Menteri Keuangan RI nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 22 Februari 2017 memuat tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Surat Menteri Keuangan RI tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 dengan perihal yang sama. KPPN Surabaya I sebagai salah satu perpanjangan tangan DJPBN berperan besar dalam melaksanakan serta melakukan pembinaan pada satker-satker di wilayah kerjanya berkaitan dengan turunnya kedua surat tersebut di atas.

         Kegiatan public hearing (rapat dengar pendapat umum) dilakukan untuk memperoleh masukan maupun saran-saran sebagai persiapan lahirnya sebuah peraturan pemerintah. Hari Rabu, 10 Mei 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur mengundang Perhimpunan Perwakilan Perbankan di Surabaya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cabang Surabaya, Kepala KPKNL Surabaya, Kepala KPPN Surabaya I, Kepala KPPN Surabaya II beserta beberapa staf untuk berdiskusi terkait akan diterbitkannya peraturan tentang surat jaminan bank. Acara yang diadakan di Aula Majapahit tersebut menghadirkan pembicara dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

         Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada suatu daerah  dengan tujuan tertentu untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup  kabupaten /kota dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

         Hari libur Sabtu tetap masuk kerja? Itulah yang dilakukan para pegawai KPPN Surabaya I. Mereka tetap semangat ke kantor di akhir pekan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada satker. Hari Sabtu, 18 Maret 2017 diadakan one day training service excellent dengan tujuan menjadikan KPPN Surabaya I sebagai KPPN yang didambakan mitra kerja. Dalam pelatihan ini, KPPN Surabaya I menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri untuk berbagi kiat-kiat dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan.