Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi peran belanja pemerintah, diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-67/MK.05/2018 tanggal 02 Februari 2018 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018. KPPN Surabaya I sebagai salah satu ujung tombak pengelolaan keuangan negara melakukan koordinasi dengan satker-satker di lingkungan kerjanya dengan melakukan sosialisasi. Acara sosialisasi terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2018 diadakan di Aula Majapahit, Rabu, 28 Maret 2018.

         Pakta Integritas merupakan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. KPPN Surabaya I melaksanakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018 pada hari Selasa, 16 Januari 2018. Acara ini diadakan di Aula lantai III KPPN Surabaya I dihadiri seluruh pegawai dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Ibu R. Wiwin Istanti.

         Kegiatan corner day merupakan salah satu acara tahunan dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan (TK) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Corner day diadakan untuk memenuhi amanat Project Management Office (PMO) DJPb dalam melakukan sosialisasi atau memperluas sarana komunikasi/informasi terkait inisiatif Transformasi Kelembagaan di DJPb. Corner day merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai KPPN Surabaya I dengan mengundang sebagian satuan kerja (satker) yang ada di wilayah kerjanya.

       Salah satu agenda kegiatan KPPN Surabaya I di tahun 2018 adalah mengadakan program pelatihan penulisan dalam upaya mendukung Program Literasi Perbendaharaan. Sementara itu, acara tahunan yang diadakan KPPN Surabaya I untuk menjaga kekompakan tim adalah kegiatan capacity building. KPPN Surabaya I menggabungkan dua acara tersebut dalam satu paket kegiatan.

         Sebagai pembuka tahun 2018, Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) melakukan serangkaian kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Provinsi Jawa Timur. Usai berkunjung ke Malang (bersama Ibu Menteri Keuangan) dan Sidoarjo, Bapak Marwanto Harjowiryono berkunjung ke Surabaya. Hari Jumat. 05 Januari 2018 para pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan KPPN Surabaya I penuh suka cita menyambut kehadiran beliau.

         Sebuah acara yang bertujuan untuk membentuk kerjasama tim (teamwork) digelar oleh KPPN Surabaya I dalam bentuk kegiatan capacity building. Kegiatan ini diadakan untuk melakukan penyegaran (refreshing) dari rutinitas tugas sehari-hari, serta membangun kerjasama di antara para pegawai. Acara capacity building diadakan di Kusuma Agrowisata, Kota Batu pada hari Jumat sore sampai dengan Sabtu sore, tanggal 20-21 Oktober 2017.

         Hari Bakti Perbendaharaan (Hari Baper) digelar secara rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari dipilih dengan mengacu pada hari lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. KPPN Surabaya I sebagai salah satu instansi di lingkup DJPb turut memeriahkan Hari Bakti Perbendaharaan 2018 dengan serangkaian kegiatan.

         Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. KPPN Surabaya I turut mendukung gerakan antikorupsi yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, KPPN Surabaya I mengadakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 dalam bentuk acara Gugus Kendali Mutu (GKM).

          Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Dalam penyaluran bantuan pemerintah pasti ada kendala, di antaranya dalam hal pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan  laporan pertanggungjawaban (LPJ). Oleh karena itu, KPPN Surabaya I mengadakan focus group discussion (FGD) untuk melakukan sosialisasi terkait penyederhanaan pembuatan LPJ bantuan pemerintah.