Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah salah satu kegiatan yang lazim diadakan di KPPN Surabaya I untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi di antara para pegawai. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada satker-satker dapat berjalan lancar serta sesuai peraturan yang berlaku. Turunnya peraturan tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA. 2017 membutuhkan arahan dari pimpinan agar pelaksanaannya sejalan baik di lingkup KPPN Surabaya I maupun satker-satker yang berada di wilayah kerjanya.

         Dalam rangka mengisi kegiatan di Hari Bakti Perbendaharaan 2017 dan memenuhi kriteria sebagai wilayah zero drug, KPPN Surabaya I mengadakan penyuluhan dan tes antinarkoba. Acara ini digelar dengan melibatkan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya. Kegiatan ini diadakan pada hari Jumat, 20 Januari 2017 di aula lantai IV KPPN Surabaya I, dengan melibatkan para pejabat dan seluruh pegawai.

       Hari Bakti Perbendaharaan diperingati setiap tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari dipilih karena menjadi awal terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN). Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ditujukan untuk memantapkan jati diri dan identitas institusi DJPBN dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan RI. Pengakuan dan penghargaan yang telah diraih tak lantas membuat DJPBN berpuas diri. Ditjen Perbendaharaan mendorong seluruh instansi vertikal di lingkungan kerjanya untuk secara aktif mendukung proses percepatan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

         Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 memuat Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2015 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai tindak lanjut atas turunnya PMK Nomor 230/PMK.05/2016, KPPN Surabaya I mengadakan sosialisasi kepada satker-satker yang berada di wilayah kerjanya.

         Hari Rabu, 18 Januari 2017 KPPN Surabaya I mengadakan acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016. PP 38 Tahun 2016 berisi tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Acara sosialisasi diadakan di aula lantai III KPPN Surabaya I. Kegiatan sosialisasi ini hadir satker-satker yang berada di wilayah kerja KPPN Surabaya I.