Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dirayakan setiap tanggal 9 Desember. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkokoh budaya antikorupsi pada kementerian/lembaga negara. Oleh karena itu, KPPN Surabaya I mengadakan acara Gugus Kendali Mutu (GKM) "Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi" sebagai bentuk peringatan Hakordia 2018.

       Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti memasuki masa pensiun. Selama ini pengelolaan dana dan program pensiun ASN dikelola oleh PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (PT Taspen/Persero). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) merasa perlu mengadakan sosialisasi dan koordinasi terkait program-program PT Taspen. Kegiatan koordinasi dengan satuan kerja (satker) mitra kerja diadakan hari Senin, 05 November 2018 di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara Surabaya I (GKN Surabaya I) lantai I. 

       Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada 2018) maupun pemilihan umum (Pemilu 2019) perlu dijaga. Penegakan hukum dan pengawasan terkait hal ini perlu diperbaiki. Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) mengadakan acara Gugus Kendali Mutu (GKM) berkaitan dengan netralitas ASN pada hari Selasa, 18 September 2018 di aula lantai IV.

       Sebagai upaya menjaga kekompakan kerja dan kerjasama tim yang baik diperlukan motivasi yang kuat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) mengadakan pelatihan motivasi bagi para pegawai melalui kegiatan capacity building. Kegiatan yang bertujuan menjaga semangat para pegawai menghadapi akhir Tahun Anggaran 2018 digelar hari Sabtu-Minggu, 24-25 November 2018 di Villa Kusuma Pinus, Kota Batu.

       Hari Ulang Tahun Kementerian Keuangan Republik Indonesia (HUT Kemenkeu RI) diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Peringatan ini didasari dari beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI), yaitu pada tanggal 30 Oktober 1946. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) mengadakan serangkaian kegiatan sebagai peringatan Hari Oeang Ke-72.

       Kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) biasa diadakan untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi atas suatu peraturan maupun kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ada sebuah kebijakan dalam sistem penataan, pengadministrasian, dan dokumentasi arsip yang perlu dilakukan secara seragam dan sistematis. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) menindaklanjuti kebijakan sistem pendokumentasian dengan mengadakan GKM pada Rabu, 15 Agustus 2018 di aula lantai IV.

       Tahun 2018 telah diterbitkan ketentuan baru terkait jaminan kesehatan. Ketentuan baru sebagai pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 (Perpres Nomor 12 Tahun 2003) adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 (Perpres Nomor 82 Tahun 2018) tentang Jaminan Kesehatan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) menindaklanjuti hal tersebut di atas dengan mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan satuan kerja (satker) mitra kerjanya pada hari Selasa, 06 November 2018 di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara Surabaya I (GKN Surabaya I).

       Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 memuat tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2018. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) berupaya menyamakan persepsi dengan satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, sosialisasi terkait peraturan di atas diadakan hari Selasa, 25 September 2018 di Aula Majapahit Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I.

       Dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD survei peningkatan layanan KPPN Surabaya I digelar Selasa, 10 Juli 2018 di aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I lantai VII. Tujuan FGD adalah untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, serta saran dari mitra kerja terkait pelayanan petugas FO (front office), sebagai evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di masa mendatang.