Dalam rangka meningkatkan transparansi serta menguatkan komitmen Anti Korupsi di lingkungan Kementrian Keuangan, KPPN Surabaya I menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan materi Press Conference Kinerja APBN bulan Juli 2025 dan Evaluasi Belanja K/L, serta Pemberian Penghargaan Kinerja Satker Semester I tahun 2025. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 secara luring di Aula Majapahit Lantai 1 Gedung Keuangan Negara Surabaya I. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap semester dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja mitra KPPN Surabaya I. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk penyampaian informasi kinerja APBN, menjaring masukan, saran, dan aspirasi serta sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian seluruh mitra kerja KPPN Surabaya I. Kepala KPPN Surabaya I Bapak Yoyok Yulianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kinerja pada tahun ini dirasa cukup baik dan diharapkan dapat terserap atau terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Bapak Yoyok Yulianto menyampaikan, terkait realisasi belanja per fungsi tertinggi sampai dengan Juni diperoleh fungsi pertahanan dengan total realisasi sebesar Rp. 1.859.452.191.198,- dan realisasi belanja per fungsi terendah sampai dengan Juni diperoleh fungsi perlindungan lingkungan hidup dengan total realisasi Rp. 35.132.000.723,-. Realisasi terbesar belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Juni berada di belanja pegawai dengan persentase 56% dari total pagu anggaran, dan belanja modal menjadi realisasi terkecil sampai dengan Juni dengan persentase 13% dari total pagu anggaran. Realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan Juni 2025 dari dana alokasi desa memiliki persentase terbesar dengan nilai 68%, dana aloksi umum memiliki presentase sebesar 54%, dana insentif fiskal memiliki persentase sebesar 50%, dana bagi hasil memiliki persentase sebesar 40% dan dana transfer khusus dengan persentase terkecil yaitu 37%. Realisasi tertinggi belanja per satuan kerja sampai dengan Juni diperoleh bagian anggaran KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Gresik, KPU Kota Surabaya, Satlaikmattim dan Ditjen Dikti (PTN BH – Universitas Negeri Surabaya) dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 83,88% - 63,34% sedangkan realisasi terendah sampai dengan Juni diperoleh bagian anggaran 13 satuan kerja yang belum terdapat realisasi belanja dengan persentase 0%.

Pendaftaran data kontrak pada Juni tahun 2025 mengalami penurunan daripada Juni tahun 2024, dengan total jumlah kontrak sampai dengan Juni 2025 sebanyak 949 kontrak dengan nilai Rp. 939.446.334.151,-. Sampai dengan Juni jumlah kontrak TA 2025 mengalami 11 keterlambatan dan 278 kontrak yang tepat waktu. Retur SP2D sampai Juni 2025 mengalami kenaikan dibanding dengan Juni 2024 dengan total 45 retur dan 6.549 SP2D. Sampai dengan Juni 2025 terdapat 211 transaksi menggunakan Digipay, termasuk satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I aktif memanfaatkan platform ini. Dengan adanya Digipay, proses pembayaran menjadi lebih efisien dan transparan, serta mendukung pemberdayaan UMKM sebagai vendor pemerintah.

Pada kesempatan ini, Bapak Yoyok Yulianto juga menyampaikan materi tentang Penguatan Budaya dan Komitmen Anti Korupsi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, Konsekuensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan UU berlaku) bagi Pemberi Gratifikasi, serta menekankan Jargon dengan Tagline “Lapor dan Tolak Gratifikasi” yang selaras dengan rencana kerja PPG.

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Pelaksanaan FKP ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendorong keterbukaan informasi publik. Melalui diskusi yang interaktif dan konstruktif, para peserta memberikan sejumlah pertanyaan dan menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pada pelayanan KPPN Surabaya I. Hal ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan ataupun kebijakan yang sudah ada agar seluruh mitra kerja KPPN dapat menerima kemudahan dan kenyamanan selama berkolaborasi sebagai wujud upaya KPPN dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat peran sebagai institusi pelayanan publik.

Materi pada kegiatan FKP ini meliputi beberapa hal yakni, sosialisasi kebijakan pelayanan terbaru DJPb dan KPPN Surabaya I, pemaparan capaian kinerja layanan KPPN Surabaya I, penyerapan aspirasi publik serta tindak lanjut yang direncanakan, dan diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang memperoleh pencapaian terbaik semester I tahun 2025.

Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Berprestasi

Sebagai wujud pemberian apresiasi atas kinerja dan pencapaian terbaik satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran, kepatuhan pelaporan, serta ketertiban administrasi, KPPN Surabaya I turut menyelenggarakan kegiatan Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Berprestasi Tahun 2025. Penghargaan diberikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong budaya kerja yang berintegritas, profesional, serta sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kategori penghargaan yang diberikan antara lain,

• Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
• Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
• Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Laporan Saldo Rekening
• Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi Rekening
• Satuan Kerja Terbaik dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah
• Satuan Kerja Terbaik dalam Implementasi Digipay
• Satuan Kerja Terbaik dalam Implementasi Cash Management System (CMS)
• Satuan Kerja Terbaik dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
• Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Badan Layanan Umum Terbaik, dan
• Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Terbaik

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat terus berkomitmen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik.