KPPN Surabaya I menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Konsolidasi dan Peningkatan Kapasitas Duta Transformasi DJPb serta Internalisasi Strategis DJPb Tahun 2025 pada tanggal 13 Juni 2025. Acara dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Kepala KPPN Surabaya I, pejabat pengawas, dan pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai tentang peran DJPb dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pembahasannya, Kepala KPPN Surabaya I, Bapak Yoyok Yulianto menekankan beberapa hal yakni Tantangan transformasi ekonomi dan optimalisasi APBN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diantaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dirasa membutuhkan transformasi ekonomi, peningkatan efisiensi investasi dan SDM, kemungkinan risiko gagal maju sebelum aging population, struktur APBN yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktifitas, serta bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan arahan Pimpinan Kemenkeu (LOM) berdasarkan arahan Presiden yakni pertama, pentingnya mewujudkan kebijakan berdampak besar namun minim noise. Artinya kebijakan yang dirumuskan nantinya harus berdampak signifikan namun tidak menimbulkan reaksi negatif terhadap publik. Kedua, Revisiting Let the Manager Manage. Kemenkeu tidak hanya berfungsi untuk mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan kinerja dan pencapaian output/outcome menjadi lebih optimal. Ketiga, Penguatan integritas. Integrity is our currency. Kemenkeu akan dihormati, tinggi, apabila mampu menjaga integritasnya. Keempat, Penguatan Compliance. Peningkatan kepatuhan (compliance) pada target yang ambisius dan spesifik, baik berdasarkan komoditi, sektor maupun parameter lainnya. Kelima, Revisiting kebijakan desentraliasi fiskal. Transfer ke Daerah perlu dilakukan dengan berfokus terhadap percepatan pembangunan di daerah, termasuk penegasan insentif dalam pengelolaan lingkungan. Keenam, Pengembangan AI dan Data Analytics. Pemanfaatan data analitik dan AI dapat mengotomatisasi berbagai kebutuhan. Detailkan blue print AI untuk kemandirian AI (AI Sovereign) Kemenkeu. Ketujuh, Kebijakan yang berdampak bagi Pemerintah Daerah. Perlu adanya perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas belanja, dan dampak PSN bagi daerah. Kedelapan, Peningkatan peran SMV. SMV perlu berperan lebih dalam mengatasi isu sosial ekonomi dan pembangunan di daerah. Kesembilan, Pemantauan pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebagai salah satu program penting pemerintah, maka pelaksanaan MBG ini perlu disusun laporan secara format dan terperinci agar dapat optimal dan menyeluruh.
Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025
Pembahasan dalam kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025. Beberapa hal diantaranya yang menjadi sorotan adalah Revenue yang meliputi Transformasi Joint Program Penerimaan, Joint Proses Bisnis - Sistem IT, Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu, dan Sektor Keuangan, Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah, Pengembangan Road Map serta Dampak Kebijakan Belanja Perpajakan dan Kebijakan Basis Penerimaan. Kemudian Inisiatif selanjutnya berfokus pada Spending, Treasury, Fiscal & Financial Sector yakni meliputi efisiensi alokasi APBN untuk mendukung Visi Presiden dan mendorong pertumbuhan, Tata kelola strategic diamond, Leveraging kekayaan negara, Penguatan peran SMV sebagai arm’s length Kementerian Keuangan, Pengembangan sektor keuangan serta Pengembangan modern treasury. Poin penting lainnya yaitu fokus terhadap bidang Sentral yakni Penguatan budaya dan kepemimpinan, Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia terintegrasi, Modernisasi layanan, Artificial Intelligence Smart Office, dan Pengelolaan kredibilitas Kemenkeu.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh Pegawai KPPN Surabaya I dapat memperoleh pemahaman akan peran DJPb dalam Inisiatif Strategis Kementrian Keuangan. Kementerian Keuangan melalui berbagai unit Eselon I telah merumuskan Inisiatif Strategis (IS) Tahun 2025 yang mencakup tiga tema utama, yaitu penerimaan, belanja dan fiskal, serta penguatan kelembagaan dan layanan. Dalam bidang penerimaan, fokus diarahkan pada peningkatan tax ratio dan optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi tata kelola, integrasi proses bisnis lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan data, termasuk pada sektor digital, cukai, dan PNBP. Sementara itu, pada bidang belanja dan fiskal, inisiatif strategis ditujukan untuk mendorong efisiensi alokasi anggaran, mendukung program prioritas nasional, serta memperkuat pengelolaan kekayaan negara agar lebih produktif dan bernilai ekonomi. Di sisi kelembagaan, Kemenkeu menekankan pentingnya transformasi budaya kerja, penguatan kepemimpinan, integrasi sistem manajemen SDM, serta modernisasi layanan publik berbasis teknologi, termasuk pengembangan platform AI Smart Office. Seluruh inisiatif tersebut dilengkapi dengan milestone yang terukur, menunjukkan arah reformasi yang jelas dan komitmen kuat terhadap tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Diharapkan, melalui pelaksanaan inisiatif ini, Kementerian Keuangan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan modern.
