KPPN Surabaya I menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Bulan Desember 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi RPATA dan Peringatan HAKORDIA Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara, penguatan integritas, serta peningkatan pemahaman satuan kerja atas kebijakan strategis akhir tahun anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 Desember 2025 di Aula Majapahit Gedung Keuangan Negara I Surabaya dan diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja KPPN Surabaya I.
Acara diawali dengan rangkaian pembukaan, dilanjutkan pemaparan kinerja APBN sampai dengan November 2025. Dalam paparannya disampaikan bahwa realisasi belanja negara per fungsi tertinggi berada pada bidang pertahanan dengan nilai lebih dari Rp3,49 triliun, sedangkan terendah pada bidang lingkungan hidup sekitar Rp71,24 miliar. Berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar adalah belanja pegawai yang telah mencapai 92,14% dari total pagu, sementara belanja modal masih berada di angka 41,32%.
Selain itu, disampaikan pula capaian kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain penurunan jumlah retur SP2D dari 64 menjadi 17 serta penurunan pendaftaran data kontrak pada bulan November 2025 sebesar 231 dibanding bulan sebelumnya. Nilai IKPA bulan November 2025 tercatat sebesar 92,80 meskipun mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelaksanaan anggaran meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi penyerapan, khususnya pada belanja modal dan belanja barang.
Momentum kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat budaya integritas melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025 yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi oleh seluruh peserta. Dalam sesi Injeksi Kepatuhan Internal, ditegaskan kembali larangan gratifikasi serta kewajiban menolak dan melaporkan setiap bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, peserta memperoleh sosialisasi mengenai Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA dijelaskan sebagai rekening milik Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana pekerjaan yang diperkirakan selesai di akhir tahun atau pekerjaan yang memperoleh kesempatan penyelesaian melampaui tahun anggaran. Mekanisme penampungan dana, pemberian kesempatan, penihilan, serta pelaporan dan monitoring dijabarkan secara rinci agar satker dapat melaksanakan pengelolaan anggaran akhir tahun secara tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memuat sosialisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), MCM Kopra, dan Financial Plan oleh Tim Bank Mandiri. KKP diperkenalkan sebagai alat pembayaran yang praktis, aman, dan mendukung transparansi transaksi APBN, sedangkan Kopra menjadi portal terintegrasi untuk pengelolaan transaksi keuangan satker. Sementara itu, materi Financial Plan memberikan bekal literasi keuangan kepada pegawai agar mampu mengelola pendapatan, menyiapkan dana darurat, hingga merencanakan masa depan finansial secara lebih sehat.
Materi berikutnya adalah sosialisasi PMK Nomor 75 Tahun 2025 tentang tata cara pembayaran APBN yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Disampaikan perubahan mekanisme pembayaran melalui Rekening Khusus SBSN maupun mekanisme dana pendahuluan, peran para pemangku kepentingan, serta ketentuan pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan. Sosialisasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek SBSN berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi.
Melalui kegiatan ini, KPPN Surabaya I tidak hanya menyampaikan kinerja APBN, tetapi juga memperkuat sinergi dengan satuan kerja dalam menghadapi akhir tahun anggaran, meningkatkan pemahaman kebijakan strategis, serta meneguhkan komitmen bersama terhadap integritas dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
