KPPN Surabaya I menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Bulan November 2025 sekaligus Sosialisasi Kebijakan Keuangan Negara secara daring pada 28 November 2025. Kegiatan ini dihadiri para pejabat pengelola keuangan satuan kerja dan bertujuan memberikan informasi terkini mengenai realisasi APBN serta penguatan kepatuhan terhadap regulasi akhir tahun.

1. Pemaparan Kinerja APBN hingga Oktober 2025

Kepala KPPN Surabaya I memaparkan capaian APBN, antara lain:

• Belanja per fungsi tertinggi: Pertahanan (Rp 3,20 triliun).

• Belanja per fungsi terendah: Lingkungan hidup (Rp 60,24 miliar).

• Belanja pemerintah pusat:

  • Pegawai 64,84%

  • Barang 57,72%

  • Modal 17,17%

• Transfer ke daerah tertinggi: Dana Desa 90,23%.

• IKPA bulan Oktober: meningkat menjadi 94,05.
  Selain itu, terjadi peningkatan pendaftaran kontrak dan retur SP2D dibanding bulan sebelumnya.

2. Injeksi Kepatuhan: Larangan Gratifikasi

Peserta diberikan penguatan integritas mengacu pada PMK 227/2021, PP 94/2021, dan UU Tipikor. Pegawai wajib menolak dan melaporkan setiap pemberian yang terkait jabatan. Regulasi menegaskan sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima gratifikasi yang melanggar.

3. Sosialisasi RPATA

Materi RPATA disampaikan oleh pejabat fungsional KPPN Surabaya I, mencakup:

• Tujuan RPATA: Menampung dana kontrak akhir tahun serta pembayaran pekerjaan yang masih diberi kesempatan penyelesaian.

• Persyaratan pemberian kesempatan: Kontrak sebelum 30 November, progres ≥75%, dan dapat diberikan maksimal dua kali (total 90 hari).

• Alur penampungan: SPP penampungan → SPM penampungan → pemindahbukuan ke RPATA → pembayaran/penihilan.

4. Sosialisasi INAPROC & Mekanisme Pembayaran

Materi menjelaskan integrasi INAPROC–SAKTI–SPANext serta perbedaannya dengan marketplace umum. Termasuk batas waktu penutupan sistem akhir tahun 2025, di antaranya:

• UP KKP: 16 Desember

• LS INAPROC: 22 Desember

• UP CMS/VA: 30 Desember

Transaksi setelah batas waktu harus menggunakan mekanisme di luar sistem sesuai ketentuan RPATA dan SPM akhir tahun.

5. Sosialisasi Aplikasi MyIntress

Aplikasi MyIntress diperkenalkan sebagai platform monitoring APBN terpadu dengan konsep Single Source of Truth. Fitur utama meliputi:

• To Do List (early warning)

• Monitoring pada berbagai modul anggaran dan keuangan

• Rekonsiliasi internal dan eksternal

• Dashboard 5M

• Layanan konsultasi HAI–CSO
  MyIntress diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi monitoring keuangan.

6. Sesi Diskusi

Beberapa isu yang dibahas:

• Penentuan pekerjaan yang dapat masuk RPATA.

• Batas waktu respons pertanyaan MyIntress (maksimal 1 hari kerja).

• Penjelasan pembebanan anggaran untuk pekerjaan yang mendapat perpanjangan waktu 90 hari (tetap pada DIPA 2025).

Acara berjalan lancar dengan partisipasi aktif para peserta. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam memberikan informasi kinerja APBN, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan kesiapan satuan kerja dalam menghadapi akhir tahun anggaran.