Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini meluncurkan kebijakan fiskal yang cukup berani dan kontroversial, yaitu menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan nasional. Kebijakan ini ramai disebut sebagai “kebijakan 200T” dan menjadi salah satu langkah paling agresif dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi permintaan kredit yang masih lemah dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Latar belakang kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah memiliki kas yang sangat besar, sekitar Rp425 triliun, yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tidak segera dipakai untuk belanja negara. Selama berada di Bank Indonesia, uang tersebut relatif “mengendap” dan tidak langsung memberi dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Purbaya menilai kondisi ini sebagai peluang. Menurutnya, sebagian dari dana itu sebaiknya dialirkan ke sektor riil agar dapat menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya beli. Dari situlah ide kebijakan 200T lahir: mengalihkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.
Mekanisme yang dirancang pemerintah adalah dengan menempatkan Rp200 triliun dalam bentuk deposito khusus di bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan Bank Syariah Indonesia. Dari jumlah tersebut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima alokasi sekitar Rp55 triliun, BTN mendapat Rp25 triliun, dan BSI mendapat Rp10 triliun. Penempatan dana ini diberi imbal hasil sekitar 4 sampai 4,5 persen, artinya pemerintah membayar bunga kepada bank penerima agar penempatan ini tetap memiliki nilai ekonomi. Namun, ada aturan penting yang membedakan skema ini dengan sekadar penempatan deposito biasa: bank-bank penerima tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga negara. Dengan kata lain, uang itu harus benar-benar diarahkan ke sektor riil melalui penyaluran kredit produktif, bukan sekadar diputar di pasar keuangan.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperbesar likuiditas perbankan. Dengan tambahan dana dalam jumlah besar, bank diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit. Efek lanjutannya adalah menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan sehingga bunga kredit bisa turun. Jika bunga kredit lebih rendah, dunia usaha dan masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam. Sektor usaha kecil menengah, proyek konstruksi padat karya, maupun investasi infrastruktur diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan lebih murah. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui tambahan kredit yang mengalir, aktivitas konsumsi diharapkan ikut terdongkrak. Dari sisi makro, pemerintah berharap langkah ini mampu memberi stimulus signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuat kebijakan fiskal lebih aktif mendukung kebijakan moneter yang selama ini lebih dominan.
Manfaat yang diharapkan memang besar. Dengan tambahan likuiditas, sektor perbankan memiliki cadangan lebih untuk membiayai kredit produktif. Jika berjalan lancar, kredit yang lebih mudah diakses bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. UMKM yang selama ini kesulitan memperoleh modal kerja dapat terbantu, proyek padat karya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan masyarakat pada akhirnya merasakan dampak berupa meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan. Dari sisi stabilitas, kebijakan ini juga memberi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen moneter Bank Indonesia, melainkan berani menggerakkan cadangan fiskal untuk mendukung pemulihan.
Namun, sebagaimana kebijakan besar lainnya, terdapat tantangan dan risiko yang patut diperhitungkan secara serius. Pertama, kondisi permintaan kredit di lapangan belum sepenuhnya pulih. Banyak pelaku usaha masih berhitung hati-hati, sementara konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih dari tekanan harga dan daya beli. Jika permintaan kredit tetap rendah, maka bank bisa kesulitan menyalurkan dana Rp200 triliun tersebut. Beberapa laporan bahkan menyebut ada bank yang hanya mampu menyerap sebagian kecil dari penempatan karena keterbatasan permintaan kredit baru.
Kedua, risiko kredit macet tidak bisa diabaikan. Jika bank merasa tertekan untuk menyalurkan dana dalam jumlah besar, ada kemungkinan mereka memberikan kredit pada sektor dengan risiko tinggi tanpa seleksi yang cukup ketat. Ini dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di kemudian hari. Dalam situasi demikian, alih-alih mendorong pertumbuhan, kebijakan ini justru bisa membebani sistem keuangan.
Ketiga, potensi penyalahgunaan dana juga menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperingatkan risiko munculnya kredit fiktif atau pengalihan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai. Dengan jumlah yang sangat besar, pengawasan dan tata kelola menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berubah menjadi ladang moral hazard. Tanpa pengawasan yang ketat, ada kemungkinan sebagian dana tidak sampai ke sektor riil, melainkan berhenti di tangan-tangan tertentu.
Keempat, jika bank-bank penerima pada akhirnya memilih menempatkan kembali dana tersebut ke instrumen aman, misalnya deposito antarbank atau investasi yang tidak produktif, maka dampak kebijakan terhadap ekonomi riil akan minim. Hal ini sudah menjadi perhatian publik, karena ada kekhawatiran dana besar ini hanya akan berputar di lingkaran sektor keuangan tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Kelima, dari sisi makroekonomi, peredaran likuiditas dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Likuiditas yang membanjir tanpa peningkatan output bisa mendorong harga naik lebih cepat, sehingga manfaat yang diterima masyarakat bisa tergerus.
Meski penuh risiko, kebijakan Rp200 triliun ini tetap bisa dipandang sebagai terobosan. Selama ini, dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia relatif pasif dan hanya memperkuat posisi cadangan. Dengan langkah ini, dana tersebut berpotensi langsung menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin lebih aktif menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan, tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter.
Akan tetapi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi. Jika bank mampu menyalurkan kredit secara sehat, permintaan di sektor riil menguat, dan pengawasan berjalan ketat, maka Rp200 triliun ini bisa menjadi katalis pertumbuhan yang nyata. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang baik, kebijakan ini bisa berakhir sekadar menambah likuiditas tanpa memberikan dampak nyata, atau bahkan menimbulkan masalah baru seperti kredit macet, moral hazard, dan tekanan inflasi.
Singkatnya, kebijakan 200T Menteri Purbaya adalah langkah besar yang berpotensi membawa manfaat besar sekaligus mengandung risiko besar. Ia bisa menjadi pendorong ekonomi yang efektif, tetapi juga bisa menjadi beban bila tidak dijalankan dengan hati-hati. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah dan otoritas terkait memastikan agar dana sebesar ini benar-benar mengalir ke sektor produktif, membantu UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat, bukan sekadar menjadi angka besar yang hanya menambah riuh wacana ekonomi nasional.
Perdhana Qomarul H.
PTPN KPPN SURABAYA II
