Stakeholder’s Day Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dan Rekonsiliasi Satker Pengguna Layanan KPPN Surabaya II

       Sesuai Surat Keputusan Kepala KPPN Surabaya II Nomor KEP-4166/WPB.16/KP.135/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Kesekretariatan dan Narasumber Kegiatan Stakeholder’s Day dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Satker Pengguna Layanan KPPN Surabaya II.  Pada hari Senin, 28 Agustus 2017 Pk. 09.00  – 12.30 WIB di Aula GKN Surabaya II Lantai 4.

Peserta sosialisasi seluruhnya berjumlah 107 orang pengguna layanan KPPN Surabaya II, namun yang hadir sebanyak 91 orang.

1. Pelaksanaan Sosialisasi
2. Pembukaan dan Sambutan Kepala KPPN Surabaya II

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala KPPN Surabaya II, Bapak Ahmad Wiyoso. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Visi DJPb yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Untuk dapat unggul di tingkat dunia, bukan berarti seluruh pegawai harus menguasai bahasa asing (bahasa Inggris), namun lebih pada bagaimana penerapan sistem pengelolaan perbendaharaan negara yang dapat dibandingkan dengan negara lain. Seperti halnya SPAN yang telah diterapkan saat ini di Indonesia, negara lain pun memiliki sistem yang serupa dengan SPAN namun dengan istilah berbeda. Bahkan beberapa negara yang belum menerapkan sistem pengelolaan perbendaharaan dengan single database datang ke Indonesia khusus untuk mempelajari bagaimana SPAN dibangun dan dioperasikan.
2. KPPN sebagai unit vertikal DJPb di daerah memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel. Profesional, seluruh layanan KPPN dilaksanakan sesuai SOP dari Kantor Pusat DJPb. Modern, salah satunya ditunjukkan dengan implementasi SPAN. Transparan, seluruh aktivitas terkait pencairan dana dapat diakses/dipantau melalui aplikasi Online Monitoring SPAN. Akuntabel, sebagaimana opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat yaitu WTP.
3. Kementerian Keuangan (termasuk di dalamnya KPPN) dalam 10 tahun terakhir selalu menjadi objek survei Lembaga Survei Independen, seperti UGM, terutama terkait pelayanan publik yang diberikan kepada para stakeholder-nya. Pelayanan sendiri dapat dipandang dari 2 sisi, bisa jadi menurut pegawai KPPN, pelayanan yang diberikan sudah maksimal, namun menurut petugas satker masih kurang memuaskan. Inilah yang menjadi latar belakang diadakannya acara ini. Tujuannya agar KPPN dan Satker memiliki persepsi yang sama mengenai layanan yang diberikan KPPN, jangan sampai pihak yang disurvei tidak mengetahui proses bisnis dan aturan yang berlaku di KPPN namun berpendapat jika SPM sering ditolak, artinya pelayanan buruk.
4. Selain itu, pada forum Stakeholder’s Day tersebut Kepala KPPN Surabaya II mengharapkan masukan dari peserta sehingga KPPN dapat berbenah dan memberikan layanan yang dapat memuaskan pengguna layanan, dalam hal ini petugas satker.    
5. Pemaparan
6. Seksi Pencairan Dana

     Kepala Seksi Pencairan Dana, bapak Prayudo Seto Ady menekankan hal-hal kecil yang sangat fatal akibatnya jika kurang diperhatikan dalam proses pencairan dana ke KPPN. Beberapa waktu yang lalu, terdapat petugas satker yang mengajukan 6 SPM, namun ternyata yang dikonversi dan diproses melalui SPAN hanya 5 SPM, hal ini menyebabkan 1 SPM belum diproses. Untuk itu, pak Yudo (sapaan akrab pak Prayudo) mengharapkan petugas satker yang mengantar SPM ke loket layanan pengajuan SPM, sebelum meninggalkan loket agar memeriksa kesesuaian jumlah SPM yang tertera pada tanda terima konversi dengan jumlah SPM yang dibawanya. Hal ini untuk menghindari adanya SPM yang tidak terproses, khususnya nanti pada akhir tahun dimana jumlah SPM yang dibawa Satker sangat banyak, dan kemungkinan terselip/tidak terproses menjadi lebih besar jika tidak sering dipantau.

     Kemudian, jika satu hari setelah SPM diajukan tidak ada email penolakan atau persetujuan tagihan, peserta/petugas satker disilakan menghubungi Seksi Pencairan Dana untuk mendapatkan konfirmasi status tagihan.

      Selain itu, dijelaskan pula bahwa terkait ancaman ransomeware virus beberapa waktu yang lalu, demi alasan keamanan, layanan email KPPN selain @kemenkeu.go.id baru diaktifkan kembali pada awal bulan Agustus 2017 sehingga pihak KPPN Surabaya meminta maaf jika layanan konsultasi melalui alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. pada bulan-bulan sebelumnya kurang optimal.

       Satker juga dapat mengajukan pertanyaan terkait proses bisnis atau kendala aplikasi melalui layanan HAI-DJPBN yang akan dijawab oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Jika pertanyaan dirasa terlalu detail, pertanyaan tersebut nantinya juga akan diteruskan kepada CSO KPPN Surabaya II untuk diberikan tanggapan.

Info terbaru terkait proses pencairan dana, dapat diakses melalui website KPPN Surabaya II yang baru yakni www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2

2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ibu Endah Proborini menyampaikan hal-hal penting terkait rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara, diantaranya:

• Berdasarkan monitoring Status Rekon pada aplikasi e-Rekon&LK, terdapat Satker dengan status “Menunggu tanda tangan KPA” sebanyak 3 satker di bulan Juni 2017, dan 13 satker di bulan Juli 2017. Ibu Endah kemudian meminta konfirmasi kepada peserta mengenai alasan KPA tidak kunjung memberikan tanda tangan bahkan sampai akhir bulan Agustus 2017. Beragam jawaban dilontarkan oleh para peserta Stakeholder’s Day ini, mulai KPA sedang dinas luar, mengikuti diklatpim, sedang sibuk, dan lain sebagainya. Menanggapi hal tersebut, ibu Endah berpesan agar petugas Satker segera menuntaskan proses rekonsiliasi dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga rekonsiliasinya berstatus “BAR siap download”.
• Kemudian terkait LPJ Bendahara, beliau mengemukakan bahwa selama periode Januari-Juni 2017 masih ada beberapa satker yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara, diantaranya satker Baristand Industri, Bidpropam Polda jatim, RRI Surabaya, Sta. Karantina Pertanian Kls II Bangkalan, Dinas Sosial, Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Sedangkan pada bulan Juli 2017 ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara mencapai 100%.
• Bu Endah menekankan, apabila menemui kendala, staf Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Surabaya II (yang beranggotakan mbak Diah, mas Cahyo dan mas Rizki) akan siap membantu, peserta/petugas Satker disilakan berkonsultasi melalui sarana email, telepon ataupun WhatsApp.

3. Seksi MSKI

Kepala Seksi MSKI memaparkan hal-hal mengenai survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan pada Ditjen Perbendaharaan tahun 2017 sebagai berikut:

• Tujuan diselenggarakannya survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi berjalan di Kementerian Keuangan.
• Unsur-unsur kinerja layanan yang menjadi ruang lingkup survei mengacu pada UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

1. Keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi
2. Informasi layanan
3. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan
4. Sikap pegawai
5. Kemampuan dan keterampilan pegawai
6. Lingkungan pendukung
7. Akses terhadap layanan
8. Waktu penyelesaian layanan
9. Pembayaran biaya sesuai aturan yang ditetapkan
10. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran aturan
11. Keamanan lingkungan dan layanan

Kota yang menjadi objek survei yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan dan Makassar

Survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu Tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan September-November 2017.

Sejumlah langkah telah diambil oleh KPPN Surabaya II dalam meningkatkan kinerja layanan, diantaranya dengan menyediakan saluran komunikasi di berbagai media sebagai sarana mengoptimalkan layanan informasi yang dibutuhkan oleh satker baik melalui telepon, email, WhatsApp, Facebook, juga akses ke aplikasi Online Monitoring SPAN.    

       Tidak ada pertanyaan dari satker pada sesi tanya jawab sehingga acara dilanjutkan dengan penempelan kartu harapan dari peserta yang hadir pada Papan Harapan Pelayanan 2017 dan foto bersama. Dengan adanya masukan dari petugas satker sebagai pengguna layanan, diharapkan KPPN Surabaya II dapat mengetahui kekurangan dan segera memperbaiki kualitas layanan sehingga dapat memuaskan para pengguna layanan yang berkunjung ke KPPN Surabaya II.

Penulis,

Fitri