Selamat Siang #Sahabat153
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kepala KPPN Tanjung Redeb sebagai Dewan Pengawas (Dewas) ex-officio Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di daerah rutin melakukan pembinaan kepada Unit Penyelenggara Bandar Undara Kalimarau yang merupakan satu-satunya satker BLU lingkup KPPN Tanjung Redeb.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pada hari Selasa, 7 September 2021 KPPN Tanjung Redeb melakukan Monitoring dan Evaluasi BLU Unit Penyelenggara Bandar Undara Kalimarau untuk memastikan kepatuhan BLU pada peraturan dan mengetahui perkembangan kinerja BLU.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dalam kegiatan monev ini, dilakukan pembinaan awal terkait pengelolaan Keuangan BLU dan ketertiban penyampaian data pada Aplikasi BIOS (BLU Integrated Online System). Selain itu, juga disampaikan untuk segera melakukan upload Laporan Keuangan Semester I TA 2021 pada Aplikasi BIOS.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Beberapa agenda lainnya yaitu penyampaian penghargaan untuk Bandar Udara Kalimarau sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Triwulan II TA 2021 dan penyampaian kondisi Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Satker Bandar Udara Kalimarau. Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah mengimbau agar rekonsiliasi laporan keuangan dilakukan segera setelah periode rekonsiliasi dibuka.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pada kesempatan ini juga dilakukan pemasangan banner KPPN Tanjung Redeb menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021 di Bandar Udara Kalimarau. Pemasangan banner WBBM tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan mengedukasi masyarakat serta Satuan Kerja Kementerian/Lembaga juga sebagai simbol bahwa KPPN Tanjung Redeb sebagai instansi keuangan pemerintah di Kabupaten Berau siap melangkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kesiapan dalam menghadapi Penilaian Akhir Program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Tanjung Redeb Tahun 2021, maka diselenggarakanlah kegiatan Internalisasi Program WBBM.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Seksi Vera-KI sebagai koordinator tim persiapan penilaian WBBM. Dijelaskan bahwa untuk meraih predikat WBBM, unit kerja harus bisa membuktikan telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, kinerja yang baik, dan telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Hal ini salah satunya akan dinilai dari enam area pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabiltas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Nilai minimal dari keseluruhan area pengungkit tersebut adalah 48 dengan bobot nilai minimal perarea pengungkit 75%. Ini hanya merupakan salah satu dari syarat penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM.

Syarat penetapan lainnya yaitu mendapatkan nilai total minimal 85, yang terdiri dari nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18.50, nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13.50 atau 3.60 dari hasil survei, nilai sub komponen “Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” minimal 5.0, dan Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 18 atau 3.60 dari hasil survei.

Untuk dapat mencapai nilai tersebut dibutuhkan adanya kerja keras dan kerjasama Tim KPPN Tanjung Redeb. Semoga dengan adanya internalisasi ini, dapat meningkatkan pemahaman pegawai dan PPNPN terhadap pentingnya implementasi program WBK/WBBM.

KPPN Tanjung Redeb rutin melakukan morning briefing setiap hari Senin sebagai sharing session mengenai agenda mingguan kantor, penyampaian perubahan organisasi, peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, dan untuk memberikan motivasi para pegawai dalam bekerja sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Unit in Charge pada Morning Briefing minggu pertama bulan Agustus 2021 adalah Subbagian Umum. Kegiatan dibuka dengan doa dilanjutkan dengan pembacaan Motto KPPN Tanjung Redeb, Salam Perbendaharaan, Visi DJPb, dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan secara bersama-sama. Dilakukan juga pembacaan Kebijakan Mutu ISO 9001:2015 sebagai pengingat kepada para pegawai untuk bekerja sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan oleh KPPN Tanjung Redeb.

One day one information yang disampaikan pada Morning Briefing kali ini adalah mengenai arti/makna dari PIN dan logo Zona Integritas yang setiap hari digunakan pada dada bagian kanan sebagai bentuk komitmen pegawai untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Lambang dan warna dari PIN dan logo Zona Integritas ini dipilih bukan secara asal namun memiliki makna dan diambil dari kebudayaan Kalimantan dipadukan dengan budaya kerja Kementerian Keuangan.

Morning Briefing kali ini disampaikan persiapan terkait WBBM KPPN Tanjung Redeb. Menjelang semakin dekatnya pelaksanaan penilaian WBBM, Kepala KPPN Tanjung Redeb menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam persiapan agar sukses dalam penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan-RB. Dibahas juga mengenai refocusing anggaran serta penyusunan RKAKL 2022.

Dalam rangka internalisasi WBK-WBBM, KPPN Tanjung Redeb mengadakan kuis kepada para pegawai untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para pegawai dan PPNPN mengenai penilaian WBBM. Pada kuis minggu ini, Nanang Adriani dan Risab Nur Romadhon mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Seksi Kepatuhan Internal terkait dokumen pengungkit WBBM. Kegiatan diakhiri dengan pembacaan yel-yel KPPN Tanjung Redeb oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Tanjung Redeb.

Selamat Siang #Sahabat153

Sebagai upaya menyatukan visi dan misi serta merajut kekompakkan tim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka dilaksanakan Kegiatan Morning Briefing rutin setiap hari Senin.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan ini dilaksanakan sebelum memulai layanan yaitu sekitar pukul setengah delapan pagi. Diawali dengan pembacaan doa, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar demi mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga diserukan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jargon DJPb HAnDAL, dan Motto Layanan KPPN Tanjung Redeb, serta pembacaan Standar Mutu Sistem Manajemen ISO 9001:2015 diikuti dengan penyampaian One Day One Information.

Kegiatan ini juga dijadikan sebagai wadah evaluasi pelaksanaan pekerjaan selama sepekan yang lalu dan membahas agenda yang akan dilaksanakan selama sepekan berjalan. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional oleh seluruh pegawai. Dalam kegiatan ini juga dilakukan saling bertukar informasi atau pikiran terkait pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik.

Morning Briefing pekan ini berbeda dari biasanya, KPPN Tanjung Redeb kedatangan 3 (tiga) Pejabat Pengawas baru yaitu Indra Sulistyo sebagai Kepala Subbagian Umum, Angga Mahendra sebagai Kepala Seksi Bank, dan Dion Priawan Antariksa sebagai Kepala Seksi Vera KI.

Dengan kehadiran para pejabat pengawas tersebut, diharapkan dapat memberikan warna baru di KPPN Tanjung Redeb serta mampu meningkatkan semangat kerja dan sinergi para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi yang lebih baik lagi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Redeb mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan menyelenggarakan Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa (23/07) seiring relaksasi yang diterbitkan Pemerintah, melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan SE-7/PK/2021.

Kepala KPPN Tanjung Redeb membuka acara ini dengan memberikan sambutan dilanjutkan dengan memaparkan materi terkait Kebijakan Penyaluran Dana Desa TA 2021 mengenai Percepatan Penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa.

Bersambung di agenda kedua yaitu pemaparan materi terkait teknis relaksasi penyaluran dana desa oleh Siti Khodijah selaku Kepala Seksi Bank. Hal-hal yang dipaparkan antara lain Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT Dana Desa, Proses Penyaluran BLT Dana Desa, Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Reguler dan Mandiri, Ketentuan Pelaporan BLT yang harus diinput di OMSPAN sampai dengan bulan berkenaan agar icon tagging desa muncul di OMSPAN serta Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap III.

Relaksasi dalam SE-7/PK/2021 adalah penyaluran dana desa dengan mengubah kewajiban penyampaian peraturan desa mengenai APBDes pada Tahap I bisa digeser ke Tahap II. Kemudian, penyaluran BLT Dana Desa yang semula perbulan, sekarang bisa diajukan sekaligus untuk tiga bulan.

Setelah pemaparan materi masuklah pada sesi tanya jawab. Dalam sesi ini telah diajukan beberapa pertanyaan dari Saudara Firman perwakilan DPMK Kab. Berau dan Saudara Rizal perwakilan BPKAD Kab. Berau.

Kami mendorong Pemda, selaku pengawal dana desa, untuk segera mengajukan penyaluran BLT Dana Desa dari Juli hingga September 2021, diajukan bulan Juli kemarin. Artinya anggaran selama 3 bulan sudah ada di kas desa, ini merupakan percepatan penyerapan anggaran APBN.

Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat mempercepat proses Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa di Kabupaten Berau.

Dalam rangka percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digital Payment (Digipay) pada Satker K/L serta menindaklanjuti hasil nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja, KPPN Tanjung Redeb melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker (22/07).

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah. Agenda pertama yaitu pemaparan Review Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Zulkifli Putra Hamanku selaku Kepala Seksi PDMS. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan kembali mengenai 13 indikator pelaksanaan anggaran beserta formula terbarunya untuk TA 2021. Beliau menyampaikan bahwa realisasi belanja barang satker lingkup KPPN Tanjung Redeb per 30 Juni 2021 masih rendah yaitu sebesar 35,8%.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tujuan dan manfaat dalam penggunaan KKP serta mekanisme penggunaan Aplikasi Digipay oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, A. Govinda Jaharuddin.

Agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini diajukan beberapa pertanyaan dari Satker BPS Kabupaten Berau dan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Mereka menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi satker dalam penggunaan KPP, salah satunya yaitu pengenaan surchange (biaya tambahan) pada merchant. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik periode Triwulan II Tahun 2021 untuk beberapa kategori.

Acara diakhiri dengan closing statement dari Kepala KPPN Tanjung Redeb, beliau menyampaikan bahwa satker yang bersedia mengimplementasi penggunaan KKP dan Digipay akan dilakukan pendampingan oleh KPPN Tanjung Redeb terhadap satker tersebut.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman satker mengenai penggunaan KKP dan Digipay serta dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi untuk mendapatkan nilai IKPA yang memuaskan.