Pada hari Senin (22/11) telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) antara KPPN Tanjung Redeb dengan BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Adapun data yang direkonsiliasi adalah penerimaan BPJS yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau selama periode Triwulan III tahun 2021.

Peran KPPN Tanjung Redeb dalam pelaksanaan rekonsiliasi PFK ini adalah memastikan PFK yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) telah benar dan sesuai dengan data yang dimilik oleh BPJS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sendiri. Apabila data telah dinyatakan benara dan sama antara BPJS dan Pemerintah Daerah, selanjutnya BPJS menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Selain itu, terdapat hal yang disampaikan oleh Kepala BPJS Cabang Balikpapan dan Kepala KPPN Tanjung Redeb terkait pelaksanaan rekonsiliasi selanjutnya, harapannya penandatanganan BAR periode selanjutnya bisa dilaksanakan tepat waktu serta tidak terdapat selisih data maupun kesalahan atas penyetoran PFK oleh Pemerintah Daerah.

Pada hari Selasa (16/11) telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Atas Penyetoran Pajak Pusat Kabupaten Berau.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Berita Acara Rekonsiliasi merupakan hasil verifikasi antara pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, baik kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut, maupun kesesuaian jumlah pajak yang telah disetor ke RKUN dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban Bendahara Umum Daerah (BUD).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Rekonsiliasi dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Redeb, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb dengan periode per semester.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Penandatangan kali ini dilaksanakan atas rekonsiliasi pajak Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Penandatangan dilakukan setelah memastikan bahwa jumlah pajak yang tertuang pada Berita Acara sudah tepat dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dilakukan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Selain penandatanganan BAR, dalam acara tersebut juga dilakukan koordinasi untuk membahas pelaksanaan rekonsiliasi yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Dalam hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau menyampaikan bahwa perlu adanya dukungan dari KPPN dan KPP terkait kendala yang terjadi dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat waktu.

Masih dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-75, kali ini KPPN Tanjung Redeb menyelenggarakan kegiatan Webinar Treasury Goes To Campus pada Universitas Muhammadiyah Berau dengan mengusung tema "Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Acara ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Berau, DR. H. Syarifuddin Israil, M. Pd. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dengan antusiasme yang tinggi dari mahasiswa dan civitas akademika.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Setelah dibukanya acara ini, agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah, S.E, M.M. dan Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Berau, H. Djupiansyah Ganie, S.E. M.Si dan dipandu oleh Moderator Zulkifli Putra.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sesi penyampaian materi pertama disampaikan oleh Bapak Gusti Hasbullah. Dalam materinya, Beliau menyampaikan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara hingga peran APBN di daerah terutama pada masa pandemi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Materi kedua disampaikan oleh Bapak Djupiansyah Ganie. Dalam materinya, beliau menjelaskan mengenai pelaksanaan program peningkatan partipasi masyarakat di daerah, pengelolaan keuangan daerah hingga kondisi perekonomian Kabupaten Berau saat ini.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tingginya antusiasme para mahasiswa pun berlanjut hingga sesi tanya jawab yang sangat interaktif serta banyaknya mahasiswa yang mengikuti kuis sebelum diakhiri acaranya ini.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semoga dapat mengedukasi peran APBN di masa pandemi dan peran Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Berau atas sambutan dan antusiasme yang sangat baik. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung.

Semangat Pagi #Sahabat153
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kamis, 18 November 2021, KPPN Tanjung Redeb mengikuti penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah pencanangan Zona Integritas (ZI) di tahun 2018, dan pada tahun 2019 berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Acara dibuka oleh Sdr. Chalil dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Gusti Hasbullah, selaku Kepala KPPN Tanjung Redeb selama 20 menit. Sebelum memulai Paparan, diawali terlebih dahulu dengan menyemarakkan yel-yel KPPN Tanjung Redeb 153 OKE "Optimis, Kerja, Excellent" dan jargon DJPb HAnDAL bersama seluruh pegawai.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dalam paparannya tersebut, dijelaskan hal-hal mengenai Pagu dan Realisasi Belanja Satuan Kerja, Peningkatan Mutu SDM, Kedeltaan Peningkatan Kinerja Organisasi, Kedeltaan Inovasi Layanan dan Replikasi Inovasi, Virus Integritas, Asistensi dan Bimbingan, Prestasi KPPN Tanjung Redeb, Kerjasama Peningkatan Layanan, Community Engagement dan Social Media, dll.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 60 menit antara KPPN Tanjung Redeb dengan Sdr. Aryogo selaku Penilai dari Kementerian PANRB. Sesi ini berjalan dengan sangat lancar karena dari semua pertanyaan yang diajukan berhasil dijawab dengan baik.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mohon doa dan dukungan dari #Sahabat153 agar KPPN Tanjung Redeb dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Kami optimis, KPPN Tanjung Redeb telah berusaha dengan maksimal untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta memberikan pelayanan prima.

Selamat kepada Mega Ichlasul Rohmah sebagai Best Employee KPPN Tanjung Redeb Periode Triwulan III Tahun 2021 dan Risab Nur Romadhon sebagai PPNPN Berkinerja Terbaik Periode Triwulan III Tahun 2021. Pemilihan dan penetapan dilakukan berdasarkan hasil survei dari seluruh pegawai KPPN Tanjung Redeb.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pemberian apresiasi dalam bentuk penetapan Best Employee dan PPNPN KPPN Tanjung Redeb Periode Triwulan III Tahun 2021 sebagai salah satu langkah dalam peningkatan kualitas kinerja dan semangat para pegawai dan PPNPN KPPN Tanjung Redeb dalam melaksanakan tugas.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kepala KPPN Tanjung Redeb menyampaikan bahwa perlunya ada persaingan dalam hal hasil pekerjaan, hal ini adalah salah satu bentuk motivasi diri untuk lebih berkembang dan terus memperbaiki diri ke depannya.

Rabu (27/10), KPPN Tanjung Redeb melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2021 dengan mengundang Bank/Pos Persepsi Lingkup KPPN Tanjung Redeb.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala KPPN Tanjung Redeb Bapak Gusti Hasbullah dan dilanjutkan dengan sesi pembahasan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Bank Angga Mahendra. Dalam kegiatan ini, dibahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara hingga akhir tahun anggaran 2021.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pada akhir tahun anggaran terdapat hal-hal yang krusial terkait dengan penerimaan Negara adalah terkait dengan jadwal jam pelimpahan dari bank persepsi ke SUBRKUN di
Bank Indonesia. Selain pelimpahan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyelesaian retur SP2D. Jika terjadi retur SP2D dimohon untuk dapat segera menginformasikan ke KPPN agar dapat segera ditindaklanjuti ke satuan kerja.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Setelah dilaksanakannya kegiatan ini, koordinasi dengan Bank/Pos persepsi akan terus dilakukan terutama pada tanggal-tanggal krusial di akhir tahun anggaran 2021.