Tak terasa kita telah memasuki tahun anggaran 2022. KPPN Tanjung Redeb sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) telah merealisasikan belanja yang bersumber dari APBN sebesar 2,03 persen. Realisasi tersebut senilai Rp8,2 miliar dari total pagu APBN di Tanjung Redeb sebesar Rp407,3 miliar. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp5,4 miliar, Belanja Barang sebesar Rp2,7 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp110 juta. Sedangkan dari sisi Belanja Transfer pada KPPN Tanjung Redeb belum terdapat realisasi.

Dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan keuangan di daerah dan peningkatan sinergi KPPN Tanjung Redeb dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau pada hari Rabu 9 Februari 2022.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pada kunjungan tersebut, Kepala KPPN didampingi Kepala Seksi Bank, Angga Mahendra, disambut langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Berau, Sapransyah, S.STP di ruang kerjanya. Beberapa hal dibahas pada kunjungan tersebut, pertama terkait Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Kedua mengenai peran KPPN Tanjung Redeb sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah yang senantiasa menjadi pendengar atas masalah yang dihadapi Pemda. Ketiga, KPPN siap melakukan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Pada kesempatan itu juga KPPN Tanjung Redeb dan BPKAD melakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu merupakan komitmen kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pada tanggal 2 Februari 2022, Kepala KPPN Tanjung Redeb mengikuti Kick Off Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Internalisasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Guna mendukung implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di daerah, KPPN Tanjung Redeb menyelenggarakan GKM Internalisasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan Kepala KPPN Tanjung Redeb sebagai narasumbernya (4/2). Di tahun 2022 ini, Pemerintah tidak hanya akan berfokus pada peningkatan sisi fiskal seperti penerimaan negara yang terus pulih, tetapi juga pada sisi reformasi.

   ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Salah satunya reformasi penganggaran fiskal daerah melalui penetapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan, mendorong kinerja layanan publik yang lebih optimal, serta meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Tanjung Redeb memaparkan 4 Pilar HKPD yang merupakan peran KPPN dalam implementasi HKPD. Keempat pilars tersebut yaitu Pengembangan Sistem Pajak yang Efisien, Penguatan Kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, dan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah.

Sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel, KPPN Tanjung Redeb mengupayakan percepatan proses administrasi balik nama sertifikat Tanah Rumah Negara. Sertifikat tersebut dibalik nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bertempat di Kantor ATR/BPN Kabupaten Berau pada 24 Januari 2022 telah dilakukan serah terima sertifikat Tanah Rumah Negara tersebut. Kepala KPPN Tanjung Redeb didampingi Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menerima sertifikat balik nama dari Kepala ATR/BPN Kabupaten Berau.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Proses balik nama tersebut merupakan kelanjutan dari proses administrasi Barang Milik Negara yang diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2019. Dengan diserahterimakannya sertifikat tanah tersebut maka sertifikat telah selesai dan resmi menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI.

Dimulai tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dana BOS disalurkan oleh KPA Penyalur KPPN di Provinsi, saat ini penyaluran DAK Nonfisik dilakukan oleh KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Kebijakan tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Nonfisik.

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Untuk penyaluran dana BOS, Pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya, yaitu :

• nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah;
• penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel;
• dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM);
• pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring;
• pelaporan penggunaan BOS secara online di laman kemdikbud.go.id; dan
• pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap.

Mulai tahun 2022 KPPN Tanjung Redeb siap mengawal penyaluran dana BOS untuk wilayah Kabupaten Berau. Realisasi Dana BOS Reguler Tahapa I Gelombang 1 Tahun 2022 sebesar Rp12,97 miliar atau sebesar 27 persen dari total pagu. Dana BOS tersebut disalurkan untuk 207 sekolah Satuan Pendidikan Dasar baik Negeri maupun Swasta.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tiga pegawai KPPN Tanjung Redeb meraih pengharagaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai atas nama Zulkifli Putra Hamanku, Firman Junaidi, dan Danang Budiarta yang telah mengabdi selama 20 tahun.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Tanjung Redeb pada hari Jumat, 04 Februari 2022 kepada ketiga pegawai tersebut di atas sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasinya yang tinggi dan loyal pada pekerjaanya.  

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Melalui pemberian penghargaan tersebut, para pegawai diharapkan dapat terdorong untuk meningkatkan pengabdian serta prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.