KPPN Tanjung Redeb telah melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five pada hari Jumat (28/01/2022) yang bertempat di aula KPPN Tanjung Redeb.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Pegawai ini rutin dilaksanakanan pada awal tahun sebagai sebagai wujud komitmen Pegawai KPPN Tanjung Redeb dalam mewujudkan kinerja terbaik yang memenuhi indikator kinerja dan target yang terukur dalam satu tahun ke depan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Dialog Kinerja Organisasi yang dilakukan oleh KPPN Tanjung Redeb pada bulan Januari 2022.

Kepala KPPN Tanjung Redeb dalam arahannya menyatakan agar seluruh pegawai memahami indikator kinerjanya masing-masing dan berusaha dengan segenap upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Kegiatan dimulai dengan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Four yaitu antara Kepala Kantor dan para pejabat eselon IV dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Five yaitu antara pelaksana dan Kepala Seksi/Subbagian.

Penandatanganan kontrak kinerja tahun 2022, merupakan titik awal dalam pelaksanaan program kerja selama setahun. Dengan optimisme yang tinggi dan berlandaskan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, seluruh pegawai KPPN Tanjung Redeb berupaya agar capaian kinerja pada tahun 2022 dapat tercapai dengan maksimal.

Di awal tahun 2022, KPPN Tanjung Redeb melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Internal dan Eksternal. Secara internal kegiatan tersebut dilaksanakan seluruh pegawai. Sedangkan penandatanganan Pakta Integritas Eksternal dilaksanakan dengan seluruh KPA Satuan Kerja.

Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan sebagai bentuk komitmen KPPN Tanjung Redeb dalam mengawal pelaksanaan APBN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berlandaskan nilai-nilai integritas dan peraturan yang berlaku.

Integritas harus menjadi identitas melekat bagi setiap Insan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menempatkan nilai integritas sebagai nilai pertama untuk diimplementasikan dalam keseharian.

Melalui momentum penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran pada awal tahun 2022, KPPN Tanjung Redeb melaksanakan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pengajuan UP dan Implementasi Billing Perbendaharaan (05/01). Kegiatan dilaksanakan secara online dengan diikuti oleh Kepala BPKAD Kab. Berau, Kepala BPJS Cabang Berau, serta seluruh bendahara pengeluaran dan operator satuan kerja lingkup KPPN Tanjung Redeb.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Zulkifli Putra Hamanku. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pengajuan UP melalui Aplikasi SAKTI adalah hal yang baru bagi satuan kerja, begitu juga dengan Billing Perbendaharaan yang implementasinya akan dimulai pada 17 Januari 2022.

Pada kesempatan ini, penyampaian materi disampaikan oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, A. Govinda Jaharuddin. Pada agenda pertama disampaikan materi mengenai syarat-syarat pengajuan UP serta mekanisme pengajuannya melalui Aplikasi SAKTI. Selanjutnya pada agenda kedua dipaparkan materi mengenai overview implementasi Billing Perbendaharaan, adapun untuk teknis penggunaan aplikasi Treasury Billing System akan disampaikan pada kegiatan sosialisasi selanjutnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi sekaligus mempersiapkan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Hari Bakti Perbendaharaan merupakan hari yang bersejarah bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hari itu menjadi simbol kelahiran DJPb melalui ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 para pegawai KPPN Tanjung Redeb menghadiri undangan acara Puncak Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan. Acara dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh setiap insan perbendaharaan dengan penuh suka cita.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan terus mendorong setiap insan DJPb untuk bertransformasi baik secara orgaisasi maupun individu. Pada reformasi jilid pertama DJPb berhasil menorehkan prestasi dalam membangun tata kelola, sistem, pelayanan, dan transparansi. Dalam membangun reformasi jilid kedua, dengan pijakan reformasi jilid pertama, DJPb diharapkan mampu memanfaatkan data serta menganalisa kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Pada Rabu 12 Januari 2022 KPPN Tanjung Redeb menggelar acara FGD Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja. FGD dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja sekaligus sarana evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2021. Kegiatan dihelat secara offline mengundang Pengelola/Operator Laporan Keuangan Satuan Kerja namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Acara diawali sambutan Kepala KPPN Tanjung Redeb. Beliau berpesan kepada satuan kerja untuk segera menyelesaikan permasalahan rekonsiliasi seperti pagu minus, saldo tidak normal, aset belum diregister dan jurnal tidak lazim dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker Tahun 2021.

Agenda selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Pada kesempatan ini, disampaikan materi terkait Kebijakan Akuntansi & Pelaporan Akhir Tahun Anggaran 2021.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan kuis untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman satuan kerja terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat satker. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman satker dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Disela sela penghujung tahun anggaran 2021, Kepala KPPN Tanjung Redeb sebagai Dewan Pengawas Kalimarau menyempatkan untuk melakukan pembinaan pada BLU UPBU Kalimarau pada tanggal 30 Desember 2021.

Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Tanjung Redeb menyampaikan arahan agar UPBU Kalimarau menjaga akurasi proyeksi saldo SILPA tahun 2021 dengan membandingkan data pada aplikasi SPRINT dengan OMSPAN. Melalui kedua aplikasi tersebut dapat dilihat saldo rekening di aplikasi SPRINT yang lebih besar dari pada saldo pada OMSPAN, hal tersebut diperkirakan terjadi karena BLU belum menyampaikan pengesahan SP3B kepada KPPN Tanjung Redeb.

Selain hal tersebut, juga dilakukan telaah RBA Tahun 2022 dan 2023. Telaah ini dilakukan untuk proyeksi pendapatan PNBP BLU UPBU Kalimarau dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di tahun 2022, agar antara target dan hasil pendapatan yang dicapai dapat terpenuhi serta meningkatkan realisasi pendapatan optimalisasi aset melalui pengelolaan sendiri atau KSO.