24 February 2022, Kunjungan Kerja Kepala Kanwil

27 Januari 2022, Pada tahun 2009, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 (FMCBG) mengesahkan 20 rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan data yang terungkap oleh adanya krisis keuangan global di tahun 2007-2008. G20 menyoroti adanya kebutuhan pengambil kebijakan dan pelaku pasar atas data keuangan yang akurat dan tepat waktu agar dapat menyusun respons yang efektif serta mendukung analisis dan efektivitas surveillance.

Inisiatif tersebut kemudian dikenal dengan nama Data Gaps Initiative (DGI) yang dipimpin oleh Financial Stability Board (FSB) dan International Monetary Fund (IMF). DGI telah berjalan selama dua fase, dimana fase pertama (DGI Phase I) telah selesai pada periode tahun 2009-2015, dan fase kedua (DGI Phase II) berlangsung mulai tahun 2015 dan selesai pada tahun 2021.

Ditjen Perbendaharaan secara aktif berkontribusi sebagai lead agency dalam penyelesaian Rekomendasi DGI II.15 tentang Government Finance Statistics (GFS). Ditjen Perbendaharaan juga aktif bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam penyelesaian Rekomendasi DGI II.16 tentang Public Sector Debt Statistics.

Kementerian Keuangan secara aktif telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pemenuhan DGI Phase II lainnya, antara lain sinergi dengan Bank Indonesia dalam penyelesaian rekomendasi II.7 tentang Securities Statistics serta sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelesaian Rekomendasi II.8 tentang Sectoral accounts.

24 Januari 2022, Sidang Pleno dan Penyusunan Berita Acara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (BAPAK) Periode Semester II Tahun 2021

17 February 2022, Secara resmi, Indonesia menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”. Sepanjang Presidensi Indonesia, akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT.

Januari 2022, Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2022

Kamis 2 Desember 2021, Kepala KPPN Tasikmalaya Bapak Tardin Hidayat dan Pelaksana Seksi Pencairan Dana Ibu Lilis Suryani telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 kepada Satuan Kerja BPS Kota Tasikmalaya, KPU Kota Tasikmalaya dan MAN 2 Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, KPPN Tasikmalaya melaksanaan pembinaan kepada Satuan Kerja melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.