Rilis APBN 31 Agustus 2025

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Agustus 2025. 

Perkembangan Kondisi Fiskal Regional 

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp487,15 miliar atau sebesar 45,69% dari target-target tahun 2025 sebesar Rp1.066,26 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 59.39% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp220,60 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp184,74 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp343,30 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp81,46 miliar. 

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp241,04 miliar dengan kontribusi 49,48%; dan Sektor Lainnya sebesar Rp103,86 miliar dengan kontribusi 21,32% dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp101,53 miliar dengan kontribusi 20,84%.

Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp310,46 miliar; Badan sebesar Rp228,85 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp81,62 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp457,43 miliar dan PKM sebesar Rp177,72 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp310,23 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp67,58 miliar. 

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp36,79 miliar atau 60,96% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,75% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp36,50 miliar atau 61,03% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp292,84 juta atau 53,07% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,20% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,80%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp33,83 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 92,7%% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp2,62 miliar atau 7,19%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,11%.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp5,05 miliar atau 67,18% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,51 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,01% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp2,16 miliar atau 77,19% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp2,88 miliar atau 61,31%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp3,15 juta atau 27,91%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 42,88%; PNBP Aset sebesar 57,06%; dan PNBP Piutang Negara 0,06%. 

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp1.524,19 miliar atau 58,40% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.609,72 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 51,28% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp883,49 miliar atau 68,27% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp444,36 miliar atau 54,81% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp196,34 miliar atau 38,89% dari pagu alokasi Belanja Modal. 

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp5.437,18 miliar atau mencapai 71,59% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp7.594,38 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp247,81 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.379,64 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.059,29 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp656,54 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp15,20 miliar dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp69,01 miliar. 

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.177,41 miliar kepada 68.095 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp893,49 miliar kepada 31.446 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp577,84 miliar kepada 17.738 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp422,94 miliar kepada 9.436 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp195,08 miliar kepada 7.002 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp88,06 miliar kepada 2.473 debitur.

Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp103,03 miliar kepada 22.339 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp54,48 miliar untuk 11.483 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp22,91 miliar untuk 5.139 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp11,97 miliar untuk 2.546 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp11,46 miliar untuk 2.581 debitur, Kota Banjar sebesar Rp2,22 miliar untuk 590 debitur.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp1.556,48 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 2.641.166 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima bansos terbesar, yaitu Rp589,25 miliar untuk 1.001.932 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp446,22 miliar untuk 776.021 peserta dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp352,55 miliar untuk 585.518 peserta, selanjutnya Kabupaten Pangandaran dengan Rp122,93 miliar untuk 202.345 peserta dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp45,53 miliar untuk sekitar 75.350 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp1.066,26 miliar dengan 1.932.620 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp440,54 miliar dengan 638.732 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) Rp49,69 miliar dengan 69.814 peserta.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Pemerintah telah mencapai Rp27,32 miliar atau 59.47% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp45,94 miliar. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima banper terbesar, yaitu Rp16,38 miliar atau 62,15% dari pagu alokasi belanja banper per pemda, diikuti Kabupaten Ciamis dengan Rp4,34 miliar atau 52,4% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kabupaten Pangandaran Rp3,16 miliar atau 70,46% dari pagu alokasi belanja banper per pemda. Selanjutnya Kota Tasikmalaya Rp2,30 miliar atau 42,09% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kota Banjar menjadi wilayar dengan penerimaan terendah yaitu Rp1,14 miliar atau 84,34% dari pagu alokasi belanja banper per pemda.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Subsidi telah mencapai Rp204,10 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 168.329 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima subsidi terbesar, yaitu Rp98,36 miliar untuk 74.605 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp90,68 miliar untuk 80.477 peserta dan Kota Banjar sebesar Rp7,57 miliar untuk 5.919 peserta, selanjutnya Kota Tasikmalaya dengan Rp7,48 miliar untuk 7.313 peserta dan Kota Pangandaran menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp14,96 juta untuk sekitar 15 peserta.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp6.468,86 miliar atau 66,63% dari target sebesar Rp9.709,33 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp970,77 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 15,01% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp5.134,55 miliar atau 79,37%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp363,51 miliar atau 5,62%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 79,37% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp5.708,24 miliar atau 55,95% dari alokasi sebesar Rp10.202,2 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.858,78 miliar atau 50,08% dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.324,39 miliar atau 23,2%; Belanja Modal sebesar Rp358,88 miliar atau 6,29%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1.166,20 miliar atau 20,43%.

Narahubung Media: Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya