Persyaratan

LPJ Bendahara dan Lampiran berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;
2. Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara;
3. Daftar Rincian Saldo Rekening; dan
4. Salinan Rekening Koran.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pegawai Seksi VeraKI melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara dan lampirannya yang disampaikan oleh Bendahara Satker melalui Aplikasi SAKTI.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atas LPJ Bendahara dan lampirannya dinyatakan belum sesuai, Pegawai Seksi VeraKI menolak LPJ Bendahara dimaksud melalui Aplikasi SAKTI.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atas LPJ Bendahara dan lampirannya dinyatakan sudah sesuai (valid), Pegawai Seksi VeraKI menyetujui LPJ Bendahara dimaksud melalui Aplikasi SAKTI.
4. KPPN menerbitkan Bukti Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI terhadap LPJ Bendahara yang telah disetujui.
5. Bendahara Satker mengunduh Bukti Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI.

Jangka waktu layanan

Proses verifikasi sampai dengan penerbitan Bukti Validasi LPJ Bendahara dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyampaian LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI.

Biaya/tarif

Tidak ada.

Produk pelayanan

Bukti Validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id.
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU: htps://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id.
4. HAI DJPb: https://hai.kemenkeu.go.id.
5. Kontak resmi KPPN Tolitoli (WhatsApp) atau tatap muka secara langsung.