Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender melalui kegiatan Group Knowledge Management (GKM) atau sharing session terkait fungsi dukungan manajemen Triwulan II Tahun 2026.
Kegiatan yang mengangkat tema “Internalisasi Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Kerja Tim PUG” ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada Kamis, 18 Juni 2026 mulai pukul 14.00 – 15.00 WITA, dan diikuti oleh seluruh pegawai serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Watampone.
Kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai konsep gender sangat penting agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan mampu mengakomodasi kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan secara proporsional.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran telah mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat.
Dalam sesi pembahasan, Pelaksana Seksi PDMS KPPN Watampone, Fadiah Musdalifah, selaku narasumber, menjelaskan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan nasional yang didukung oleh berbagai regulasi. Penerapannya bertujuan mengurangi diskriminasi dan ketimpangan gender sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan.
Materi yang disampaikan juga mencakup perbedaan antara gender dan jenis kelamin, berbagai bentuk ketidakadilan gender, serta pentingnya memastikan kebutuhan dan aspirasi seluruh kelompok masyarakat menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa urgensi PUG masih sangat relevan, mengingat masih terdapat kesenjangan gender di berbagai sektor, khususnya dalam aspek ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui peran dalam pengelolaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai implementasi PUG di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, KPPN Watampone berharap seluruh pegawai semakin memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penguatan kapasitas pegawai terkait PUG dan PPRG diharapkan dapat mendukung terwujudnya organisasi yang lebih inklusif, adil, dan responsif gender, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
