Di balik setiap capaian bangsa, selalu ada manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Itulah mengapa investasi negara dalam sektor kesehatan bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan strategi jangka panjang membangun fondasi bangsa yang tangguh. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kesehatan bukan hanya alokasi, tetapi adalah amanah dan investasi.
Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam membiayai sektor kesehatan secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui APBN, negara hadir untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional yang lebih adaptif, resilien, dan berkeadilan. Tujuannya jelas: menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan siap menyongsong tantangan zaman, termasuk krisis iklim, pandemi baru, serta perubahan demografi seperti tren penuaan penduduk (ageing population).
Namun, di tengah komitmen itu, tantangan struktural dan implementatif masih menghadang. Belum optimalnya layanan dasar, minimnya kegiatan promotif dan preventif, serta ketimpangan distribusi tenaga kesehatan menjadi penghambat utama. Indonesia masih menghadapi ketimpangan rasio tenaga medis terhadap populasi, belum meratanya akses fasilitas kesehatan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengatasi masalah kesehatan secara komprehensif.
Tantangan Kesehatan yang Kompleks dan Multidimensi
Tantangan sektor kesehatan Indonesia tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Dalam banyak daerah, terutama di wilayah tertinggal, pelayanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, hingga deteksi dini penyakit menular belum optimal. Kegiatan promotif dan preventif seringkali tertinggal dibandingkan pendekatan kuratif.
Di sisi lain, sarana dan prasarana kesehatan belum sepenuhnya merata. Pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah masih menghadapi berbagai kendala, dari pembiayaan hingga SDM. Ketimpangan jumlah tenaga kesehatan—baik dokter, perawat, maupun bidan—antara kota besar dan daerah terpencil masih mencolok. Banyak daerah terpencil harus berbagi satu dokter untuk beberapa puskesmas, jauh dari rasio ideal yang direkomendasikan WHO.
Tak hanya itu, koordinasi lintas sektor dalam isu kesehatan masih lemah. Misalnya, upaya penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas kementerian—dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Desa—namun belum sepenuhnya berjalan efektif.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia juga harus bersiap menghadapi risiko akibat ageing population. Jumlah lansia meningkat pesat, yang berarti kebutuhan akan layanan geriatrik, penyakit degeneratif, dan sistem jaminan kesehatan yang kuat menjadi makin mendesak. Di sisi lain, tantangan modern seperti dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, dan lonjakan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan kanker juga kian nyata.
Arah Kebijakan Kesehatan: Strategis, Inklusif, dan Berbasis Bukti
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan nasional ke sejumlah strategi prioritas berbasis data dan bukti. Salah satunya adalah percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, menyusui, dan balita. Program ini dibiayai dari APBN secara masif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia sejak dini.
Selain itu, efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditingkatkan. Dengan cakupan peserta yang sudah mencapai lebih dari 95% penduduk, tantangan berikutnya adalah peningkatan mutu layanan, efisiensi pengelolaan klaim, dan penguatan peran BPJS Kesehatan sebagai purchaser strategis yang mendorong kualitas layanan.
Transformasi layanan primer menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional. Pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi publik, dan deteksi dini menjadi agenda utama. Puskesmas dan posyandu digital mulai dikembangkan, memperkuat pendekatan berbasis komunitas.
Pada saat yang sama, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah, peningkatan akses layanan rujukan, serta penguatan ketersediaan obat dan alat kesehatan terus didorong. Pemerintah juga berupaya memperkuat kemandirian industri farmasi dalam negeri secara bertahap—sebuah pelajaran penting dari pandemi COVID-19 lalu.
Tidak kalah penting, peningkatan jumlah, distribusi, dan kualitas SDM kesehatan menjadi prioritas. APBN menjadi tulang punggung penyediaan insentif, pelatihan berkelanjutan, hingga penempatan dokter dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
APBN untuk Kesehatan: Menjadi Nafas Kehidupan, Bukan Sekadar Angka
Postur anggaran kesehatan dalam APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski masih menghadapi keterbatasan fiskal, komitmen pengalokasian anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN terus dipertahankan. Tahun 2025, belanja kesehatan diproyeksikan tetap signifikan, mencakup pembiayaan JKN, penguatan layanan primer, hingga pemberdayaan masyarakat.
Namun, perlu disadari bahwa belanja bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah kualitas belanja kesehatan. Efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program menjadi kunci. Evaluasi berbasis hasil (result-based budgeting) harus diperluas, sehingga setiap rupiah dari APBN benar-benar menghasilkan dampak kesehatan yang nyata bagi rakyat.
Di tengah segala tantangan dan krisis multidimensi, kesehatan harus tetap menjadi prioritas tak tergoyahkan. SDM yang sehat adalah syarat mutlak pembangunan ekonomi dan sosial. Negara yang gagal menyediakan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas akan kehilangan kesempatan emas dalam bonus demografi.
Sebaliknya, bila kebijakan kesehatan berbasis APBN dijalankan dengan transparan, partisipatif, dan berkeadilan, maka Indonesia tidak hanya menciptakan SDM yang sehat dan produktif, tetapi juga sistem kesehatan yang tangguh menghadapi masa depan.
Kesehatan adalah Hak, APBN adalah Instrumennya
Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Negara wajib menyediakannya. Dan APBN adalah jembatan utama antara hak dan kewajiban itu. Maka literasi anggaran menjadi penting agar publik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pengawas aktif.
Dalam transformasi sistem kesehatan, tidak cukup hanya dokter dan rumah sakit. Kita butuh partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta inovasi lintas sektor. Kesehatan bukan semata urusan medis, melainkan persoalan ekonomi, sosial, bahkan moral.
APBN yang sehat adalah fondasi untuk rakyat yang sehat. Karena ketika anggaran dikelola dengan bijak dan berpihak, maka ia menjadi lebih dari sekadar angka—ia adalah nafas kehidupan bangsa.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi
