KPPN Gelar Briefing, Sinergi Terbaik Wujudkan WBBM

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing bertempat di Ruang Pelayanan (FO) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN guna menyamakan persepsi untuk kinerja terbaik bagi individu dan organisasi, Rabu (14/02/2022).

Acara dibuka oleh pelaksana Subbagian Umum, Museripah dengan didahului mengucapakan slogan ”Taro Ada Taro Gau” (bahasa bugis yang bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang diucapkan), dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi sebagai pelaksana kepegawaian pada Subbagian Umum KPPN Watampone.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan untuk terus berupaya terbaik bagi organisasi. Terlebih, KPPN Watampone menjadi satu-satunya unit instansi yang diusulkan untuk mengikuti penilaian nasional WBBM lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu perlunya sinergi terbaik guna mewujudkan WBBM Tahun 2022 ini.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa tugas yang perlu diselesaikan pada pekan ini. Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrain terkait RPA, IKPA dan Gaji Induk. Kepala Seksi Bank, Muhammad Adry Said terkait dana BOS dan Capacity Building Kasubbag Umum, Ana Kusmana terkait pencetakan SKP, DP3 dan sidang grading. Plh. Kepala Seksi VeraKI, Karyono terkait LPJ dan Rekon. Sementara itu, Fungsional PTPN, Muhammad Lukman Syatir menyampaikan terkait Aplikasi Persediaan, Marketplace dan PBJ.

Diharapkan melalui kegiatan briefing rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk memacu motivasi serta menguatkan sinergi pegawai agar senatiasa berkinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu juga senantiasa berupaya agar senantiasa dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dan masyarakat melalui berbagai inovasi, tetap berintegritas dan bernilai ibadah.

KPPN Turun ke Desa Mallari, Saksikan Penyerahan BLT Desa

KPPN Watampone turun ke Desa “Role Model” yaitu Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, menyaksikan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari dana APBN bertempat di Ruang Pertemuan Desa Mallari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Rabu (09/02/2022).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi atas terselenggarakannya kegiatan penyerahan BLT Desa tersebut. Mengingat sampai saat ini baru 2 desa di BOSOWA yang telah tersalurkan DD Tahap I dan BLT Triwulan I tahun 2022.

Harapannya, melalui penyerahan BLT Desa tersebut dapat bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menunjang keperluan ekonomi keluarga. Selain itu, juga bisa menjadi motivasi bagi desa lainnya untuk dapat segera mengajukan penyaluran Dana Desa tahun 2022 setelah APBDes dan KPM ditetapkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Mallari, A. Wahyuli, S.Pd menyampaikan bahwa penyerahan BLT Desa kepada 149 KPM untuk bulan Januari dan Februari 2022. Hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan secara langsung BLT Desa kepada penerima, Kepala DPMD Kabupaten Bone, Drs. A. Gunadil Ukra, M.M, Kapolsek Awangpone, AKP Agus, SH, Camat Awangpone, A. Kamaluddin, S.P, M.Si.

KPPN Gandeng Disdik BOSOWA, Gelar Rakor Percepatan Salur Dana BOS

KPPN Watampone menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA), menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bertempat di Aula KPPN Watampone dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Jum’at (11/02/2022).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan sambutan mengenai pentingnya rapat koordinasi tersebut diselenggarakan. Yaitu guna persiapan sekaligus memitigasi risiko, agar penyaluran dana BOS Tahap I Gelombang I Tahun 2022 yang baru pertama kali dilakukan oleh KPPN Watampone dapat berjalan dengan baik.

Kepala Seksi Bank KPPN Watampone, Muhammad Adry Said didampingi operator, Arham pada kesempatan tersebut menyampaikan sosialisasi mekanisme penyaluran BOS Tahun 2022 dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta.

Masing-masing peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo diberi kesempatan menyampaikan masukan dan kendala yang dialami. Termasuk belum seluruh sekolah yang ada di Wajo dan Soppeng masuk dalam rekomendasi  penyaluran dana BOS Tahap I Gelombang I Tahun 2022 saat ini, dan dapat masuk pada gelombang berikutnya.

Diharapkan melalui kegiatan rapat kordinasi tersebut, penyaluran DAK Non Fisik untuk BOS  Tahap I Gelombang I Tahun 2022 di BOSOWA dapat lebih optimal, sehingga dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat segera tersalurkan dan bermanfaat di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini.

KPPN Kunjungi DPMD Wajo, Akselerasi Realisasi Dana Desa

Bertempat di ruang kerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, Andi Suba, S.Sos., M.Si didampingi staf Andi Rusna Rustan, S.IP., M.Si. menerima kunjungan Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman yang didampingi Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto dan Operator DFDD, Arham, Selasa (08/02/2022).

Kunjungan tersebut selain menjalin silaturahmi, sekaligus koordinasi dan mengakselerasi realisasi Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten Wajo. Mengingat jumlah desa di Kabupaten Wajo yang berjumlah 142 desa, saat ini terdapat potensi disalurkan secara bertahap.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, Andi Suba, S.Sos., M.Si  menyambut baik kunjungan tersebut, mengingat adanya regulasi baru terkait penyaluran dana desa tahun 2022 yang perlu dilakukan oleh DPMD. Sehingga sinergi antara Pemerintah Daerah dan KPPN Watampone harus senantiasa dilakukan untuk kelancaran penyaluran Dana Desa.

Diharapkan, melalui kunjungan koordinasi yang dilakukan oleh KPPN Watampone dengan DPMD Kabupaten Wajo tersebut, akan segera ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan bersama BPKPD Kabupaten Wajo. Mengingat sudah terdapat pengajuan penyaluran Dana Desa bagi desa yang telah menyerahkan syarat penyaluran berupa APBDes dan Perkades KPM BLT Desa sebanyak 3 desa pada pekan ini.

KPPN Gelar DKO, Persiapan WBBM dan Strategi Pelaksanaan Anggaran serta pembahasan IKU Tahun 2022

KPPN Watampone kembali menggelar Dialog Kinerja Organisasi (DKO) rutin bulanan bertempat di Ruang Rapat KPPN dengan mengambil tema pembahasan “Persiapan WBBM, Strategi Pelaksanaan Anggaran, Tindak Lanjut Perubahan Layout FO, dan Pembahasan IKU Tahun 2022” yang diikuti oleh Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Kamis (10/02/2022).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman dalam kesempatan tersebut memberikan arahan, pentingnya kegiatan DKO tersebut dilaksanakan dalam rangka terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Melalui pembahasan Persiapan WBBM, Strategi Pelaksanaan Anggaran, Tindak Lanjut Perubahan Layout FO, dan Pembahasan IKU Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Kepala Subbagian Umum, Ana Kusmana didampingi Hairum Rijal dan Muh Iqbal Bahrun. Persiapan WBBM meliputi penunjukan PIC masing-masing Area Perubahan, Inovasi. Terkait Strategi Pelaksanaan Anggaran menyesuaikan dengan penilaian IKPA Tahun 2022 dan Tindak Lanjut Perubahan Layout FO terkait penjadwalan petugas resepsionis. Peta Strategi, Inisiatif, dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 Kemenkeu-Three s.d. Kemenkeu-Four juga dibahas meskipun manual IKU belum disampaikan oleh Kantor Pusat. Sementara itu, Kepala Seksi VeraKi, Andi Mashudin, Kepala Seksi Bank, Muhammad Adry Said, Fungsional PTPN, Muhammad Lukman Syatir, dan Pelaksana Seksi VeraKI, Arham menyampaikan masukan-masukan.

Diharapkan, melalui DKO tersebut sebagai sarana untuk dapat memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Selain itu juga sebagai sarana untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja strategis dan adaptif terhadap perkembangan jaman dan berintegritas. Tetap senantiasa berkinerja tinggi, meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19.

KPPN Kunjungi DPMD Soppeng, Pacu Salur Dana Desa

Bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, Kamaruddin, SE, MSi didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Muh. Qisthim, S.Ip dan  Fungsional, Andi Irwansyah menerima kunjungan Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman yang didampingi Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto dan Operator DFDD, Arham, Selasa (08/02/2022).

Kunjungan tersebut selain menjalin silaturahmi, sekaligus koordinasi dan memacu percepatan penyaluran Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten Soppeng. Mengingat jumlah desa di Kabupaten Soppeng yang berjumlah 49 desa, berpotensi dapat disalurkan secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BPKPD Soppeng, Hamriani membahas terkait adanya perubahan Rekening Kas Desa (RKD), yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi retur pada saat penyaluran Dana Desa.

Selain itu, pada pertemuan tersebut Tenaga Ahli PMD Soopeng yang ikut hadir menyampaikan progres dan kendala di lapangan terkait penetapan KPM oleh desa guna memenuhi alokasi minimal 40% untuk BLT Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, Kamaruddin, SE, M.Si menyambut baik kunjungan tersebut, mengingat adanya regulasi baru terkait penyaluran dana desa tahun 2022 yang perlu dilakukan oleh DPMD. Sehingga sinergi antara Pemerintah Daerah dan KPPN Watampone harus senantiasa dilakukan untuk kelancaran penyaluran Dana Desa.

Diharapkan, melalui kunjungan koordinasi yang dilakukan oleh KPPN Watampone dengan DPMD, BPKPD dan TA PMD di Kabupaten Soppeng tersebut akan segera diadakan pertemuan dengan para kepala desa dan pengajuan penyaluran Dana Desa bagi desa yang telah menyerahkan syarat penyaluran berupa APBDes dan Perkades KPM BLT Desa pada pekan ini.

Januari 2022, Realisasi KUR Wajo Rp49,42 M Tumbuh 4,04%

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, namun demikian realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Wajo sampai dengan Januari 2022 mencapai sebesar Rp49,42 miliar dan merupakan tertinggi kelima bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Sampai dengan Januari 2022, realisasi KUR di Kabupaten Wajo tercatat sebesar Rp49,42  miliar atau 6,45% dari total realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp765,63 miliar. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terealisasi sebesar Rp47,50 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04%.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Wajo juga merupakan yang terbesar kelima yaitu sebanyak 1.294 debitur atau 6,04% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21.421 debitur.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Wajo, yaitu sebesar Rp32,52 miliar atau 66,00% dari total realisasi sebesar Rp49,42 miliar. Disusul Kredit Kecil sebesar Rp16,04 miliar atau 32,46%, Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp762,00 juta atau 1,54%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Wajo, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasinya yaitu sebesar Rp34,17 miliar atau 69,14% dari total sebesar Rp49,42 miliar, disusul Bank Mandiri sebesar Rp10.50 miliar atau 21,25%. Bank BNI sebesar Rp3,58 miliar atau 7,24%, BRI Syariah sebesar Rp520,00 juta atau 1,05%, BTN sebesar Rp500,00 juta atau 1,01% dan BPD Sulselbar sebesar Rp150,00 juta atau 0,30%.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Wajo terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sebesar Rp29,52 miliar  atau 59,74%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp10,85 miliar atau 21,96% dan ketiga sektor Perikanan sebesar Rp5,19 miliar atau 10,49%. Sisanya tersebar di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pelaku UMKM dapat terus melakukan berbagai macam terobosan dan inovasi unggulan. Baik dari sisi produk maupun pemasarannya.

Agar mampu bertahan bahkan berkembang dalam kegiatan usahanya di berbagai sektor ekonomi. Dengan memanfaatkan KUR sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang murah, yaitu dengan bunga 6% per tahun karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah.

KPPN Pacu Salur Dana Desa, 2 Desa di Bone Tercepat di BOSOWA

Desa Mallari Kecamatan Awangpone dan Desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone telah tersalurkan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 dan BLT Triwulan I, Senin (07/02/2022).

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) telah tersalurkan DD Tahap I tahun 2022 oleh KPPN Watampone sebesar Rp644,12 juta dan BLT Desa Triwulan I tahun 2022 sebesar Rp287,10 juta untuk 2 desa.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone c.q. DPMD dan BPKAD serta 2 desa tersebut yang telah berupaya sehingga telah tersalurkan DD Tahap I dan BLT DD triwulan I 2022.

Secara kebetulan, Desa Mallari tercepat untuk katagori Desa Mandiri dan Desa Timurung untuk katagori Desa Reguler. Untuk desa mandiri, DD Non BLT disalurkan dalam 2 tahap, 60% dan 40%. Sementara untuk desa reguler, DD Non BLT disalurkan dalam 3 tahap, 40%, 40% dan 20%.

Penyaluran DD untuk kedua desa tersebut merupakan yang tercepat untuk lingkup pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA). Semoga dapat memacu desa lainnya untuk dapat segera mengajukan penyaluran DD, agar segera bermanfaat bagi masyarakat.

Diharapkan, dengan telah tersalurkannya DD tahap I dan BLT Desa triwulan I tahun 2022 kepada 2 desa tersebut, dapat segera dimanfaatkan Desa untuk melaksanakan program prioritas desa yang telah dituangkan dalam APBDes masing-masing desa.

Penggunaan DD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewan paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedkit 8%, dari alokasi DD setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya.