KPPN Gelar GKM, Pertajam Peran RCE

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara daring (online) yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN, dengan tema “Pertajam Peran Regional Chief Ekonomist (RCE), Pastikan APBN-APBD Benar-Benar Bermanfaat untuk Rakyat”, Senin (27/12/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya GKM diadakan secara rutin guna menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi pegawai.

Selanjutnya, materi yang disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Watampone bersumber dari artikel Majalah Treasury Indonesia (MTI) Volume 3/2021, yaitu “Pertajam Peran Regional Chief Ekonomist (RCE), Pastikan APBN-APBD Benar-Benar Bermanfaat untuk Rakyat”.

Salah satu poin penting Ditjen Perbendaharan sebagai “pena terakhir” yang mengeluarkan uang, maka perlu mengetahui uang ini dikeluarkan kepada perekonomian yang seperti apa, mempengaruhi perekonomian seperti apa, apa kontribusinya, bagaimana mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Maka inilah peran RCE tersebut. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi guna membuka wawasan baru para peserta dan menyambut baik serta mendukung peran Kanwil DJPb sebagai RCE.

Diharapkan melalui kegiatan GKM rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk belajar guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bagi pegawai. Lebih dari itu juga dapat terus memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dengan tetap menjaga integritas.

Gandeng Satker Tingkatkan Imunitas, KPPN Gelar Senam Bersama

Para pegawai KPPN Watampone dan beberapa undangan Satuan Kerja Vertikal mengadakan senam Jum’at pagi bersama, dalam rangka meningkatkan imunitas dan intimacy bertempat di halaman kantor KPPN, Jumat (24/12/2021).

Senam pagi tersebut dilaksanakan dalam rangka menutup pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021, dimana puncak pencairan dana yang bersumber dari APBN berlangsung selama 3 (tiga) minggu terakhir ini. Selain para pegawai KPPN Watampone, termasuk ASN dan PPNPN, hadir pula beberapa perwakilan satuan kerja vertikal di wilayah Kabupaten Bone seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bone, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bone, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone, dan POLRES Bone. Acara Senam pagi ini dipimpin oleh Yanti Combat, instruktur dari Sanggar Senam Marsgym. Setelah senam pagi dilanjutkan dengan makan bubur ayam bersama dari pedagang bubur keliling yang telah diundang sebelumnya, sebagai perwujudan membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Watampone.

Diharapkan melalui sinergi kegiatan KPPN Watampone dengan beberapa mitra satuan kejanya tersebut selain meningkatkan imunitas juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan terwujudnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan, diharapkan pula dapat mendorong tercapainya target tujuan utama  yaitu mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bone Gelar Refleksi Akhir Tahun, KPPN Paparkan Kinerja APBN

Kemenkeu Satu (KPPN Watampone dan KPP Pratama Watampone)  mengikuti kegiatan tahunan “Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Bone”, bertempat di Melocca Café bersama Radio Suara Bone Beradat (RBB), Minggu (26/12/2021).

“Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan pada kabupaten Bone terlebih pada masa-masa pemulihan ekonomi nasional sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara maksimal” Ujar Bupati Bone,A.M Fahsar Padjalangi dalam sambutannya.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebu menyampaikan perkembangan progres kinerja APBN, KUR dan UMi sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.

Realisasi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga lingkup Kabupaten Bone sebesar Rp991,77 miliar atau 99,80% dari total pagu sebesar Rp993,78 miliar. DAK Fisik Kabupaten Bone terealisasi sebesar Rp168,20 miliar atau 92,21% dari total pagu sebesar Rp182,41 miliar.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terealisasi di Kabupaten Bone sebesar Rp1,32 triliun untuk 32.781 debitur dan merupakan tertinggi kedua bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp12,64 miliar untuk 3.502 debitur.

Sementara itu, pada kesempatan berikutnya Kepala KPP Pratama Watampone, Hadinegrat Nusantoro Mp menyampaikan terkait peran penting pajak dalam APBN guna membiayai pembangunan dan Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Bupati Bone, Dr. H.Andi Fahsar M. Padjalangi, S.Sos., M.Si. didampingi Sekretaris Daerah Drs. H.Andi Islamuddin, MM pada kesempatan tersebut menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta yang mayoritas dari media massa baik cetak, televisi, radio maupun online, HIPMI, APKLI.

Kemenkeu Satu Gelar Talk Show Marketplace  Di Radio SBB

Kemenkeu Satu (KPPN Watampone dan KPP Pratama Watampone)  menggelar kegiatan Talk Show Interaktif dengan tema “Mengenal Apa itu Marketplace dalam Dunia Bisnis di Era Digital”, bertempat di Radio Suara Bone Beradat (RBB) dipandu oleh pembawa acara, Fery Batara, Kamis (23/12/2021).

Kepala KPP Pratama Watampone, Hadinegrat Nusantoro pada kesempatan tersebut menyampaikan latar belakang adanya inovasi dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan guna menjawab tantangan di era revolusi industry 4.0. Khususnya dalam pemanfaatan digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melalui Marketplace Pemerintah.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan selanjutnya menyampaikan perkembangan progres Marketplace Pemerintah di KPPN Watampone sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Disampaikan bahwa sampai saat ini telah terdaftar sebagai admin Marketplace sebanyak 34 Satker dari total 81 Satker. Jumlah vendor yang bergabung sebanyak 47 vendor dengan total transaksi sebanyak 141 oleh 6 Satker. Diharapkan dengan Marketplace Pemerintah tersebut merupakan potensi pasar baru bagi UMKM di Bone, Soppeng dan Wajo melalui digitalisasi.

Sementara itu melaui saluran telepon, H.Bachtiar Ketua HIPMI Kabupaten Bone juga menyambut baik hadirnya Marketplace Pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk terus memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM agar semakin banyak ruang untuk memasarkan produk-produk melalui digitalisasi.

Sebagai upaya memberikan informasi secara lebih mendalam kepada para pengusaha UMKM, KPP Pratama Watampone dan KPPN Watampone juga akan melakukan kegiatan sosilasasi Marketplace Pemerintah yang digelar secara hybrid yaitu secara luring bertempat di Aula KPP Pratama Watampone dan secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 30 Desember 2021. Untuk itu, terbuka peluang bagi para pengusaha UMKM untuk dapat bergabung dalam kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

KPPN Gowes ke Pantai Togeo, Pengunjung Membludak

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman didampingi Kepala Seksi PDMS,  Dendi Andrian dan staf, Arman Harianto beserta keluarga mengadakan kegiatan gowes bareng menuju Pantai Togeo.  Mengambil start dari halaman Kantor Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Sabtu (25/12/21).

Perjalanan menuju ke Pantai Togeo dengan bersepeda santai tersebut mengambil rute sedikit melingkar berjarak sekitar 4,8 Km.

Sesampainya di Pantai Togeo, terlihat pengunjung yang memadati obyek wisata yang baru dibuka dan masih dalam tahap pembangunan tersebut. Terlihat area parkir di atas lokasi wisata tidak dapat menampung mobil yang terus berdatangan. Sehingga terpaksa, banyak mobil yang parkir di sepanjang jalan menuju Pantai Togeo tersebut.

Harus diakui, lumayan banyak spot foto instagramabel yang menarik bagi wisatawan, berupa rumah segitiga,  gasebo, ayunan dan lainnya.

Selain itu, tempat wisata yang dikelola secara perorangan tersebut juga mengambil konsep ala cafe. Pengunjung bisa menikmati keindahan Pantai Togeo sambil menikmati musik, makanan dan minuman  yang telah tersedia dengan harga yang terjangkau.

Masukan bagi pengelola obyek wisata Pantai Togeo yaitu perlu kerja sama dengan pengelola obyek wisata Puncak Kelor Ta yang berdekatan tersebut, agar semakin meningkat kunjungan wisatawan ke Desa Bulu-bulu. Termasuk perlu diperhatikan sarana dan prasarana seperti pengaspalan jalan yang telah rusak dan peningkatan jalan yang masih berupa tanah. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat memprioritaskan pembangunannya, misal melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata, guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Togeo.

Selain itu, melalui kegiatan gowes bareng KPPN Watampone tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan bagi Desa Bulu-Bulu untuk terus berinovasi memanfaatkan potensi desa dan mengoptimalkan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada Perpanjangan, Dana Desa di Bone Terealisasi 99,67%

Sampai dengan perpanjangan batas akhir waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III melalui aplikasi OM SPAN pada tanggal 22 Desember 2021, secara agregat Dana Desa tahun 2021 di Kabupaten Bone terealisasi sebesar Rp332,68 miliar atau 99,67% dari total pagu sebesar Rp333,79 miliar, Kamis (23/12/2021).

Dengan demikian, untuk Kabupaten Bone terdapat 1 desa yang tidak tersalurkan Dana Desa tahap II dan III. Sementara, 3 desa tidak tersalurkan Dana Desa tahap III disebabkan tidak memenuhi persyaratan penyaluran berupa realisasi penyerapan minimal sebesar 90% dan capaian keluaran (output) minimal sebesar 75% sampai batas waktu perpanjangan penyampaian paling lambat pada tanggal 22 Desember 2021.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone c.q. BPKAD, DPMD dan Desa, yang telah berupaya maksimal sehingga dapat  memanfaatkan perpanjangan batas waktu untuk mengunggah dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut, meskipun tidak bisa 100%.

Untuk itu, diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama bagi Desa yang tidak dapat tersalurkan Dana Desa tahap II dan III tahun 2021. Agar pada tahun 2022 bisa lebih baik lagi. Sehingga Dana Desa bisa lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Baik dalam penanganan pandemi Covid-19, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, maupun pemulihan ekonomi.

Dan yang paling utama, perlunya komitmen dan integritas seluruh pengelola Dana Desa untuk menghindari adanya fraud yang dapat merugikan Negara dan berakibat pada masalah hukum, serta menghambat pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat.

KPPN dan BRI Gandeng Kejaksaan Bone, Pacu Marketplace

KPPN Watampone dan BRI Cabang Watampone menggandeng satuan kerja lingkup Kejaksaan Negeri Bone, yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja, Pompanua, dan Kajuara, menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Pembayaran Marketplace dan Cash Manajamen System (CMS) BRI guna memacu implementasi Marketplace bertempat di Ruang Rapat Kepala KPPN dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Selasa (24/12/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman didampingi Fungsional PTPN, Muhammad Lukman Syatir pada kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya kegiatan rakor tersebut. Yaitu dalam rangka praktek secara langsung pembayaran transaksi Marketplace melalui CMS BRI.

 Pada kegiatan tersebut, hadir Satker lingkup Kejaksaan di Kabupaten Bone. Sementara transaksi melalui CMS dipandu oleh RM Dana BRI Watampone, Ika Merdekawati, Silvia Mernisha dan Jusman B dan telah berhasil melakukan pembayaran perdana pengadaan barang melalui Marketplace dan Digital Payment.

Diharapkan melalui rakor tersebut dapat mendukung upaya Pemerintah dalam implementasi Sistem Marketplace dan Digital Payment.  Dengan demikian akan memudahkan Satker pengelola dana APBN, ketika belanja keperluan kantor melalui marketplace secara online, tanpa perlu tatap muka secara langsung.

KPPN Gelar DKO, Bahas Kepatuhan Internal dan RKT 2022

KPPN Watampone kembali menggelar Dialog Kinerja Organisasi (DKO) rutin bulanan bertempat di Ruang Rapat KPPN dengan mengambil tema “Laporan Kepatuhan Internal dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022” diikuti oleh Pejabat Pengawas dan Fungsional, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Rabu (22/11/2021).

Kepala KPPN Watampone, RintokJuhirman dalam kesempatan tersebut memberikan arahan, pentingnya kegiatan DKO tersebut dilaksanakan dalam rangka terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Melalui pembahasan Laporan Kepatuhan Internal dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pembahasan Laporan Kepatuhan Internal yang disampaikan oleh Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin dan staf KI, Karyono terkait hasil kegiatan pengujian dokumen dari bulan Januari s.d. tanggal 20 Desember 2021 dengan hasil seluruhnya efektif. Selanjutnya dibahas penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 oleh Kepala Subbagian Umum, Ana Kusmana dan staf, Hairum Rijal berdasarkan masukan dari Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pengelola Keuangan.

Diharapkan, melalui DKO tersebut sebagai sarana untuk dapat memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Selain itu juga sebagai sarana untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja strategis dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Tetap senantiasa berkinerja tinggi, meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19.