KPPN Gelar Briefing, Sinergi Terbaik Untuk Stakeholder

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing bertempat di Ruang Pelayanan (FO) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN guna menyamakan persepsi untuk kinerja terbaik bagi individu dan organisasi, Senin (06/12/2021).

Acara dibuka oleh Pelaksana Subbagian Umum, Muh. Iqbal Bahrun dengan didahului mengucapakan slogan ”Taro Ada Taro Gau” (bahasa bugis yang bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang diucapkan), dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi sebagai pelaksana pada Subbagian Umum KPPN Watampone yaitu tata rekonsiliasi L/K.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan untuk meningkatkan sinergi terbaik antar Seksi/Subbagian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa tugas yang perlu diselesaikan pada pekan ini. Kasubbag Umum, Ana Kusmana terkait Evaluasi Kontrak Kinerja, TUP. Kepala Seksi Bank, Muhammad Adry Said terkait PPR Desember dan DFDD. Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin terkait, e-Rekon dan PIPK. Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian terkait Gaji Induk via SAKTI. Sementara itu, Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto menyampaikan terkait Pendampingan aplikasi SAKTI dan Gaji PPNPN dan Muhammad Lukman Syatir terkait optimalisasi belanja modal.

Diharapkan melalui kegiatan briefing rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk memacu motivasi serta menguatkan sinergi pegawai agar senatiasa berkinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu juga senantiasa berupaya agar senantiasa dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dan masyarakat melalui berbagai inovasi, tetap berintegritas dan bernilai ibadah.

KPPN Watampone Ikuti Talkshow DJPb Peringati HAKORDIA

KPPN Watampone mengikuti kegiatan Talkshow Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2021 dengan tema "Berkarya Berintegritas Jalankan Anti Korupsi" yang diselenggarakan secara daring (online) yang diikuti oleh Insan Perbendaharaan di seluruh penjuru Indonesia, Kamis (02/12/2021).

Pada kegiatan Talkshow DJPb tersebut, diawali dengan laporan oleh Sekretaris DJPb, Didyk Choiroel, S.Sos.,M.M., M.Si., dan sambutan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M.

Talkshow tersebut bertajuk “Strategi Menjaga Integritas dan Memelihara Semangat Anti Korupsi" dengan narasumber Ganjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., Penyuluh Anti Korupsi Tingkat Nasional, Akademisi Universitas Indonesia.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap melalui peringatan HAKORDIA tahun 2021 oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Watampone, dapat memelihara semangat anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan dan menyebarkan virus anti korupsi kepada siapapun. Sehingga tanpa korupsi, Indonesia maju.

Kepala KPPN Watampone Gowes, Kunjungi Desa Mallari

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman gowes mengunjungi Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, salah satu desa Role Model Tata Kelola Keuangan Desa dengan pendampingan oleh KPPN Watampone, Minggu (05/12/21).

Pada kesempatan tersebut, sempat mengabadikan prasasti peresmian Desa Mallari sebagai Desa Role Model KPPN Watampone yang dipasang di dinding kantor desa.

Pendampingan Desa Role Model oleh KPPN Watampone telah dilakukan beberapa kali. Baik bertempat di Desa Mallari maupun di KPPN Watampone.

Diharapkan, melalui pendampingan Desa Role Model tersebut, dapat menyusun Laporan Keuangan Desa berbasis akrual, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, sebagai Desa Role Model juga bisa mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terlebih dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), perlu langkah nyata setiap entitas birokrasi dalam menolak setiap gratifikasi sebagai salah satu pintu masuk tindakan korupsi.

November 2021, KPPN Salur Dana APBN Rp1,95 T atau 83,18%

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp1,95 triliun atau 83,18% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 realisasi sebesar Rp2,01 Triliun atau 89,83% dari pagu sebesar Rp2,24 triliun, mengalami penurunan persentase sebesar 6,65%. Adanya penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi TKDD 2021 sebesar 21,85% dibanding tahun lalu.

Dimana realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp1,16 triliun atau 89,59% dari pagu sebesar Rp1,30 triliun untuk kantor vertikal di daerah. Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp782,93 miliar atau 75,17% dari total pagu sebesar Rp1,04 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi sampai dengan bulan November  2021 belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp875,82 miliar atau 90,93% dari pagu sebesar Rp963,19 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan November  2021 sebesar Rp264,78 miliar atau 85,56% dari total pagu sebesar Rp309,48 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp16,56 miliar atau 83,92% dari total pagu sebesar Rp19,73 miliar. Belanja Sosial sampai dengan bulan November  2021 terealisasi sebesar Rp7,14 miliar atau 100% dari pagu sebesar Rp7,14 miliar.

Sementara itu untuk TKDD, DAK Fisik sampai dengan bulan November  2021 terealisasi sebesar Rp342,70 miliar atau 64,24% dari pagu sebesar Rp533,45 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp440,23 miliar atau 86,64% dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone untuk dapat melakukan percepatan realisasi APBN 2021. Mengingat melalui realisasi dana APBN diharapkan bermanfaat guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

November 2021, Bone Serap KUR Sebesar Rp1,26 T Tumbuh 25,86%

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone sampai dengan bulan November 2021 dapat mencapai sebesar Rp1,26 triliun dan merupakan tertinggi kedua bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan bulan November 2021, realisasi KUR di Kabupaten Bone tercatat Rp1,26 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 25,86% bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,00 triliun.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Bone juga merupakan yang terbesar kedua setelah Kota Makassar yaitu sebanyak 31.262 debitur atau 8,45% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 369.816 debitur sampai dengan bulan November 2021.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Bone yaitu sebesar Rp972,52 miliar atau 77,19%. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp263,47 miliar atau 20,91%, dan Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp23,94 miliar atau 1,90%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Bone, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasi sampai dengan bulan November 2021 yaitu sebesar Rp1,09 triliun atau 86,33% dari total sebesar Rp1,26 triliun, disusul Bank Mandiri sebesar Rp82,86 miliar atau 6,58%. Bank BNI sebesar Rp69,16 miliar atau 5,49%, Bank Syariah Mandiri sebesar Rp14,46 miliar atau 1,15%, BRI Syariah sebesar Rp2,95 miliar atau 0,23%,  dan BPD Sulselbar sebesar Rp2,80 miliar atau 0,22%.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Bone terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sampai dengan bulan November 2021 yaitu sebesar Rp800,68 miliar  atau 63,55%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp314,30 miliar atau 24,95% dan sektor Perikanan sebesar Rp47,55 miliar atau 3,77%. Sedangkan sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu terus mendapat perhatian dan dikembangtumbuhkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan KUR sebagai salah satu sumber pembiayaan yang murah karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. UMKM bangkit, Indonesia Kuat.

KPPN Gelar Rapat Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Desember

KPPN Watampone menggelar rapat Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKBUN-D dan UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021, yang diikuti oleh Seksi VeraKI dan Seksi Bank bertempat di Ruang Rapat KPPN Watampone dengan teap mematuhi protokol kesehatan, Senin (01/12/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa rapat ini penting dilakukan karena sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut adanya nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-4761/PB.1/2021 tanggal 23 November 2021.

Pada kesempatan tersebut Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin menyampaikan secara detil mengenai rencana kegiatan penilaian PIPK kepada Tim yang hadir, yaitu Seksi VeraKI dan Haryanto Ashar, yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Selanjutnya, disampaikan juga beberapa kertas kerja yang harus diisi dan dokumen/atribut pengendalian yang harus disiapkan oleh Tim, baik untuk UAKBUN-D dan UAKPA DFDD. Untuk keperluan tersebut juga diperlukan survei kepada seluruh pegawai dan telah disiapkan secara online melalui google form.

Diharapkan melalui rapat PIPK tersebut, pelaksanaan penilaian PIPK dapat dilaksanakan dengan baik untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan.

Alokasi TKDD Tahun 2022 di BOSOWA Sebesar Rp4,10 T

Secara agregat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 untuk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA) sebesar Rp4,10 triliun. Kabupaten Bone mendapat alokasi TKDD sebesar Rp1,90 triliun, Kabupaten Soppeng sebesar Rp0,98 triliun dan Kabupaten Wajo sebesar Rp1,21 triliun.

Hal tersebut disampaikan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKDD untuk kabupaten/kota dan Satker se-Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani  dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful. Acara dilakukan secara luring dan daring (hybrid), Jum’at (03/12/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap melalui alokasi TKDD tersebut, Pemerintah Daerah lingkup BOSOWA dapat segera mengakselerasi realisasi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu juga guna melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2022 dan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan akuntabel.

KPPN Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi PPNPN

KPPN Watampone menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi gaji PPNPN, yang diikuti oleh Satker mitra kerja KPPN Watampone sebanyak 82 participants secara daring melalui aplikasi Zoom,  Rabu (01/12/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berterima kasih kepada para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Aplikasi gaji PPNPN untuk pembayaran gaji bulanan yang baru pertama kali diimplimentasikan tersebut, perlu mendapatkan perhatian seluruh  Satker mitra kerja agar tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto pada kesempatan tersebut memaparkan terkait implementasi aplikasi gaji PPNPN untuk Satker piloting (Kemenkeu) menggunakan aplikasi berbasis web dan bagi Satker yang non piloting menggunakan aplikasi desktop. Selanjutnya dijelaskan secara detil mekanisme implementasi untuk kedua aplikasi gaji PPNPN tersebut baik secara teori sekaligus praktek aplikasinya dan diselingi diskusi dengan para peserta. Pada kesempatan tersebut, Fungsional PTPN, Muhammad Lukman Syatir dan pelaksana Seksi PDMS, Wahyuniati memberikan penjelasan terkait aplikasi digit dan LLAT.

Diharapkan, melalui sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi gaji PPNPN tersebut akan lebih memudahkan dalam proses pembuatan gaji PPNPN bagi Satker mitra kerja KPPN Watampone.