Realisasi KUR Wajo Mei 2021 Peringkat 3 Se-Sulsel

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Wajo sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai sebesar Rp424,75 miliar dan merupakan peringkat ketiga bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan bulan  Mei 2021, realisasi KUR di Kabupaten Wajo tercatat sebesar Rp424,75 miliar atau 8,67% dari total realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4,90 triliun.

Bone Terbesar Serap KUR di Sulsel, Capai Rp484,43 M

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai sebesar Rp484,43 miliar dan merupakan tertinggi pertama bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan bulan Mei 2021, realisasi KUR di Kabupaten Bone tercatat sebesar Rp484,43 miliar atau 9,89% dari total realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4,90 triliun.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Bone juga merupakan yang terbesar kedua yaitu sebanyak 12.188 debitur atau 8,88% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 137.201 debitur sampai dengan bulan Mei 2021.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Bone, yaitu sebesar Rp367,18 miliar atau 75,80% dari total realisasi sebesar Rp484,43 miliar. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp104,94 miliar atau 21,66%, dan Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp12,31 miliar atau 2,54%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Bone, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasi sampai dengan bulan Mei 2021 yaitu sebesar Rp412,33 miliar atau 85,12% dari total sebesar Rp484,43 miliar, disusul Bank Mandiri sebesar Rp38,15 miliar atau 7,88%. Bank BNI sebesar Rp28,40 miliar atau 5,86%, BRI Syariah sebesar Rp2,95 miliar atau 0,61%,  Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1,34 miliar atau 0,28% dan BPD Sulselbar sebesar Rp1,24 miliar atau 0,26%.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Bone terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sampai dengan bulan Mei 2021 yaitu sebesar Rp306,76 miliar  atau 63,32%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp123,43 miliar atau 25,48% dan sektor Perikanan sebesar Rp18,81 miliar atau 3,88%. Sementara itu, sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan KUR sebagai salah satu sumber pembiayaan yang murah karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. UMKM bangkit, Indonesia Kuat.

Pembagian Masker Guna Pendisiplinan Prokes Covid-19

Subbagian Umum KPPN Watampone melakukan pembagian masker kepada seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Rabu (09/06/2021).

Untuk mencegah penyeberan Covid-19, kini masker telah menjadi perlengkapan wajib yang harus dikenakan seseorang saat terpaksa harus bepergian ke luar rumah dan bekerja di kantor. Sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan RI dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, semua orang disarankan untuk memakai masker ketika harus bepergian ke luar rumah termasuk bekerja di lingkungan kantor. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin.

Kegiatan pembagian  masker rencananya akan selalu dilaksanakan setiap awal bulan. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman,  mengingatkan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Diharapkan dengan kegiatan ini akan dapat membantu pegawai KPPN Watampone dalam upaya melindungi diri dari penyebaran Virus Covid-19, agar pandemi segera berakhir dan dapat hidup secara normal kembali.

LEBIH DEKAT DENGAN DANA DESA PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BONE

Keterbukaan informasi publik dewasa ini menjadi hal yang wajib disajikan oleh lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah senantiasa berusaha agar masyarakat selalu update terhadap program-program pemerintah pusat yang ada didaerah termasuk dana desa.

Terbaru, KPPN Watampone kembali menggelar Talkshow bekerja sama dengan Radio Suara Bone Beradat dengan menggandeng Apdesi Kabupaten Bone, serta 2 desa (desa mallari kec.awangpone dan desa bulu-bulu kec. Tonra) yang dinilai memiliki kinerja positif baik dalam keterbukaan informasi publik maupun pemanfaatan dana desa. Mengusung tema lebih dekat dengan dana desa, tantangan dan pemanfaatannya di desa pada masa pemulihan ekonomi nasional.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman yang didampingi Kepala Seksi Bank Bpk.Ruswanto dan Fungsional PTPN Fahrul Aprianto dalam kesempatannya menyampaikan latar belakang penyaluran dana desa melalui KPPN didaerah.Perkembangan realisasi dana desa tahun 2021 juga tidak luput pada penyampaiannya. Dana Desa untuk Kabupaten Bone pada tahun 2021 sebesar Rp. 333.787.856.000,- untuk 328 desa, dan sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 sudah terealisasi sebesar Rp142.621.701.440,- atau sebesar 42,73%. Dari jumlah tersebut untuk penyaluran Dana Desa Reguler Tahap I sebesar Rp80.613.106.720,- untuk 327 desa. Dalam hal mendukung penanganan Covid-19 sebesar 8% telah tersalurkan sebesar Rp16.498.514.880,- serta Bantuan Langsung Tunai untuk bulan ke-1 s.d ke-6 sebesar Rp29.984.796.640,- dengan demikian masih terdapat 1 satu desa yang belum melakukan penyaluran.KPPN Watampone atas nama pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan  apresiasi kepada Pemerintah Desa atas kerja sama yang baik sehingga di Kabupaten Bone pada tahun ini mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Pengelolaan Dana Desa untuk Tahun 2020 wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya  secara bergantian Ketua Apdesi Kabupaten Bone Andi Mappakaya Amier, Kepala Desa Mallari Ibu Wahyuli, SP.d dan Kepala Desa Bulu-bulu Bpk.Drs.Muhammad Arif menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pemanfaatan dana desa yang secara umum dapat ditangani dengan baik berkat kerjasama                antara pemerintah desa kecamatan, pemerintah daerah serta pendamping desa memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan saran-saran dalam pelaksanaan kegiatan didesa. Diskusi dengan masyarakat melalui telepon menjadi penutup pada kegiatan kali ini. Semoga sinergi yang baik dapat terus terjallin dengan berbagai pihak sehingga mampu meningkatkan keberhasilan program-program pemerintah terutama di desa.

Kepala KPPN Ikut Halal bi Halal DJPb 1442 H

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengikuti kegiatan Bintalnas “Halal bi Halal DJPb 1422 H” secara daring melalui aplikasi Zoom yang dipandu oleh MC Kepala Seksi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Selasa (08/06/2021).

Pada acara tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto sebagai pembicara dan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sudarso sebagai moderator. Pada kesempatan tersebut para peserta diberi kesempatan menyampaikan masukan dan pertanyaan, dan langsung mendapat jawaban dari Bapak Hadiyanto.

PACU KINERJA SATUAN KERJA , KPPN WATAMPONE GELAR PROGRAM BE SMART

Upaya untuk meningkatkan kemampuan satuan kerja dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara pada wilayah pembayaran Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo . Pada tahun anggaran 2021 terdapat 81 satuan kerja dengan total anggaran sebesar 2,3 Trilyun.Dalam pelaksanaannya, para pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja masih mendapati beberapa kendala dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran baik terkait dengan regulasi maupun aplikasi yang digunakan.

 Menjawab keluhan pada satuan kerja, KPPN Watampone terus berupaya agar satuan kerja semakin baik dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada satuan kerja salah satunya adalah dengan program “Be Smart”. Be Smart sendiri merupakan kepanjangan dari Bendahara Smart (Bendahara Cerdas) sekaligus sebagai perwujudan kebijakan mutu pada KPPN Watampone yang mengusung nilai Sinergi, Melayani, Akurat, Ramah dan Tanpa biaya (SMART). Dengan durasi maksimal dua jam dan suasana santai namun tetap pada sasaran utamanya, diharapkan materi yang disampaikan mampu diserap dengan lebih baik oleh para peserta.

Sebagai pembuka program Be Smart dimulai dengan pelaksanaan kelas Bendahara Mahir IKPA yang dibagi kedalam enam kelas sesuai dengan bagian anggaran pada masing-masing satuan kerja yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 3-18 Juni 2021.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sendiri dipilih sebagai materi pertama yang wajib dipahami oleh satuan kerja sebagai indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (Bagian anggaran 006) yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Bone, Kejaksaan Negeri Wajo, Kejaksaan Negeri Soppeng, Cabjari Kajuara, Cabjari Pompanua dan Cabjari Lappariaja yang tergabung kedalam kelas A telah mengikuti kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juni 2021 secara online melalui aplikasi zoom.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para satuan kerja lingkup Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan anggaran pada satuan kerja serta berharap agar para pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja dapat terus meningkatkan kapasitas dan terus update akan hal-hal baru dalam proses pengelolaan keuangan pada satuan kerja. Penyampain materi IKPA oleh Pejabat Fungsional PTPN KPPN Watampone Fahrul Aprianto dan Lukman Syatir secara detail memaparkan tentang apa itu IKPA dan 13 Indikator yang digunakan serta bagaimana proses penilaian atas indikator tersebut. Pada kesempatan berikutnya, Kepala Seksi PDMS KPPN Watampone, Dendi Andrian menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada satuan kerja dalam proses pengajuan spm ke KPPN Watampone sehingga mampu meminimalisasi tingkat penolakan spm pada satuan kerja. Progress penyampaian hardcopy SPM oleh satuan kerja juga disampaikan pada kesempatannya oleh CSO KPPN Watampone, Wahyuniati. Pada akhir sesi dilaksanakan sharing pengalaman yang  secara langsung mampu menggali informasi tentang hal-hal yang selama ini menjadi kendala serta harapan para pengelola keuangan satuan kerja agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

Kepala KPP Kunjungi KPPN, Jalin Silaturahmi Kuatkan Sinergi

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratma Watampone yang baru, Hadinengrat Nusantoro Mp, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Selasa (08/06/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman didampingi Kepala Seksi bank, Ruswanto pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut, sebagai sarana menjalin silaturahmi dan menguatkan sinergi yang selama ini telah terbina dengan baik sebagai sesama instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, disampaikan pada pertemuan tersebut disepakati untuk terus melanjutkan upaya bersama dalam rangka mengawal APBN di Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan perpajakan guna membiayai pembangunan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selama ini telah terjalin sinergi antara KPPN dan KPP dalam rangka memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) maupun Bendahara Desa lingkup Bosowa, baik secara tatap muka sebelum adanya pandemi Covid-19 maupun secara daring melalui aplikasi Zoom sebagai kebiasan baru saat ini.

Diharapkan melalui kunjungan tersebut terus terjalin silaturahmi guna menguatkan sinergi dalam mengawal APBN di Bosowa agar lebih banyak bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

KPPN Watampone Mulai Salurkan Gaji ke-13

KPPN Watampone mulai menyalurkan Gaji ke-13 kepada ASN untuk Kantor Vertikal Kementerian/Lembaga di daerah yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA), Jum’at (04/06/2021).

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN.

Untuk keperluan tersebut Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh mitra kerja agar segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji ke-13 ke KPPN Watampone secara daring (online).

Alhamdulillah, berdasarkan data dari Kepala Seksi PDMS, Dendi Adrian sampai dengan hari Jum’at tanggal 4 Juni 2021 pagi ini, telah diterbitkan sebanyak 27 SP2D Gaji ke-13 sebesar Rp7,99 miliar untuk Satuan Kerja (Satker) yang telah menyampaikan SPM pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 17 Satker dan akan terus diselesaikan pada kesempatan pertama.

Diharapkan, melalui pembayaran Gaji ke-13  kepada ASN, TNI, dan POLRI tersebut dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan para putra-putrinya. Selain itu sekaligus dapat menstimulasi konsumsi guna mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir.