WATAMPONE, Senin (23/2/2026) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Negara dengan tema Pembayaran Pengadaan melalui E-Katalog menggunakan Mekanisme LS Kontraktual. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola keuangan Satker Balai Pemasyarakatan Watampone sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara.
Bimtek tersebut didampingi oleh PTPN Mahir KPPN Watampone, Wahyu Dwi Aryadi. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendorong percepatan sekaligus ketepatan pelaksanaan belanja pemerintah, khususnya pada pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran Langsung (LS) Kontraktual dalam pengadaan E-Katalog memerlukan ketelitian administrasi sejak tahap perencanaan hingga pencairan dana. Tahapan tersebut meliputi penyusunan dan penandatanganan kontrak, kelengkapan dokumen pembayaran, hingga proses pengajuan dan pencairan melalui sistem perbendaharaan negara.
Selain aspek prosedural, peserta juga dibekali pemahaman mengenai risiko-risiko umum yang kerap muncul dalam pelaksanaan LS Kontraktual, seperti ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan penyampaian tagihan, maupun kekeliruan administratif lainnya. Melalui diskusi interaktif, peserta diajak mengidentifikasi potensi kendala sekaligus merumuskan langkah mitigasi guna mencegah terjadinya permasalahan yang dapat menghambat penyerapan anggaran.
Pengadaan melalui E-Katalog yang dibayarkan dengan mekanisme LS Kontraktual harus tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, serta value for money. Ketertiban administrasi menjadi kunci agar belanja pemerintah tidak hanya cepat terealisasi, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan ini, Balai Pemasyarakatan Watampone diharapkan semakin memahami alur dan regulasi pembayaran pengadaan E-Katalog dengan mekanisme LS Kontraktual. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan berkontribusi pada pelaksanaan anggaran yang lebih tertib, tepat waktu, serta selaras dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
Bimtek ini juga menjadi ruang konsultasi dan klarifikasi atas berbagai persoalan teknis yang dihadapi satuan kerja dalam implementasi kebijakan perbendaharaan, sekaligus memperkuat sinergi antara KPPN dan satuan kerja sebagai mitra strategis dalam pengelolaan APBN di daerah.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
