Bulan Januari menjadi momen yang istimewa bagi Ditjen Perbendaharaan. Dua dekade yang lalu tepatnya pada 14 Januari 2004, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi tonggak sejarah yang menciptakan babak baru dalam perjalanan perbendaharaan di republik ini, sehingga pada 14 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, dan para pejabat eselon I lainnya mengunjungi Museum Perbendaharaan yang berlokasi di Gedung Dwi Warna, Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/1). Gedung tersebut merupakan bangunan bersejarah yang dulu digunakan untuk rapat-rapat Komisi Ekonomi dan Komite Kebudayaan dalam Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955. Saat ini Gedung Dwi Warna digunakan sebagai kantor oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.

APBN yang telah ditetapkan melalui proses yang panjang bukanlah sebuah dokumen yang statis. APBN memuat komitmen yang harus tersampaikan ke tujuan tetapi di sisi lain pos dalam APBN dapat bergerak untuk merespons perubahan perekonomian.

"Kemampuan Kemenkeu sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN agar tetap kredibel, sustainable, dan reliable adalah sebuah tantangan. Kita memosisikan APBN sesuai dengan mandat undang-undang yaitu instrumen untuk memperbaiki alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan perlu meningkatkan kemampuan menghubungkan pengelolaan APBN dari sisi treasury function dan pengelolaan ekonomi," pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Tutup Kas Akhir Tahun 2023 di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/12).

Persoalan ketimpangan yang masih terjadi di sejumlah daerah mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, masih terdapat banyak hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatasi hal tersebut, terlebih dengan posisi sejumlah unit yang berada di berbagai daerah.