Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada kegiatan peringatan hari ulang tahun ketujuh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) di Jakarta, Jumat (05/07), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa tugas PIP adalah mendorong penguatan sektor usaha ultramikro (UMi). Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Pemerintah menyampaikan pokok-pokok keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (04/07).

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Treasury Festival di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Selasa (02/07). Diharapkan, para mahasiswa politeknik kedinasan Kementerian Keuangan ini dapat lebih mengenal lagi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). 

Melanjutkan agenda kunjungan kerja di Jawa Timur, pada Jumat (14/06), Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengunjungi Kanwil DJPb Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi atas capaian dan prestasi kerja Kanwil DJPb Provinsi Bali. Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan pentingnya peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan KPPN sebagai Financial Advisor (FA) untuk memahami dan menguasai kondisi perekonomian regional.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember dan KPPN Bondowoso, Kamis (13/06), dilanjutkan ke @kppnbanyuwangi, Jumat (14/06). Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa DJPb perlu melanjutkan perumusan rekomendasi kebijakan dan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pemerintah daerah yang selama ini telah dilaksanakan melalui peran Regional Chief Economist (RCE). 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2023 tersebut dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta, Selasa (4/6). Capaian opini audit tertinggi ini merupakan yang kedelapan kalinya bagi LKPP.