Kepastian akan kelancaran pencairan dana APBN dengan tata kelola penyelenggaraan keuangan negara yang tetap terjaga dengan baik menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah di Jakarta, Jumat (22/12).

Memasuki pekan-pekan terakhir tahun anggaran 2023, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit Ditjen Perbendaharaan yang berlokasi di Jakarta. Pagi ini (21/12), Dirjen Perbendaharaan mendatangi Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, dan KPPN Jakarta VII.

Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Papua, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Didyk Choiroel dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Moudy Hermawan mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika pada Rabu (20/12). Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan terima kasih kepada jajaran pegawai yang telah bertugas di KPPN Timika yang telah melaksanakan tugas dengan baik meskipun dihadapkan dengan tantangan jumlah personel yang tidak banyak dan harus menghadapi stakeholders yang beraneka ragam.

Sebagai bagian dari penguatan peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua kini menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP). Sekretariat BPP bertugas untuk mengoordinasikan dan mempercepat pembangunan otonomi khusus di wilayah tersebut. 

Sebagai bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Puncak Acara Hakordia di Jakarta, Kamis (14/12). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam sesi arahan pada RCE Forum di Bali, Kamis (7/12), Wamenkeu berpesan agar komunitas RCE yang mengerti betul tentang pengelolaan keuangan negara dapat diperluas. RCE juga perlu mempelajari dan mengeksplorasi fiscal tools.

Pada Selasa (5/12), empat unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, KPPN Pontianak, KPPN Denpasar, dan KPPN Surakarta telah mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh pengakuan standar internasional melalui Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 dari PT MSA Certification Indonesia.